Ribuan karyawan dirumahkan dan perusahaan masih ada utang untuk membayar gaji. Terbaru, dikabarkan bakal ada gelar perkara pada Maret ini. Namun urung dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum jika nasib karyawan PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) masih terkatung-katung karena bisnis yang tidak berjalan baik.

Sudah bertahun-tahun perusahaan milik Prabowo Subianto dan adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo itu belum menyelesaikan permasalahan dengan karyawan yang sejak 2014 telah merumahkan 1.400 karyawan. Akibatnya, hampir setiap tahun selalu ada aksi dari karyawan untuk menuntut haknya. (Baca: Parah! Punya Kekayaan 1,95 Triliun, Prabowo Belum Gaji 1.400 Pekerja)

Kabarnya, tunggakan gaji karyawan selama 5 tahun itu menelan dana yang cukup besar. Yakni, Rp 540 miliar. Plt Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKHut) Ardus Manurung mengatakan, ada 1.400 karyawan yang belum dibayarkan gajinya oleh perusahaan.

“Karyawan ada sekitar 1400-an, ya. Sampai sekarang belum ada pembayaran. Sudah lima tahun,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com belum lama ini.

Ardus menjelaskan, mereka yang belum dibayarkan gajinya oleh perusahaan masih berstatus sebagai karyawan. Hanya saja mereka harus dirumahkan tanpa ada kesepakatan kontrak.

“Kontrak nggak ada, diputus karena kami (karyawan) permanen. Kami digantung statusnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, besaran gaji tertunggak yang harus dibayarkan oleh Kertas Nusantara cukup bervariasi. Mulai Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Jumlahnya bisa makin besar karena dia tidak tahu kapan gaji itu dibayar.

’’Dahulu, ada 1.500 karyawan yang dikontrak. Dari jumlah itu, 1.400 karyawan menjadi tetap. Sampai sekarang, statusnya karyawan,” jelas dia.

Sampai saat ini, Ardus menilai, tidak ada upaya serius dari perusahaan untuk membayarkan tunggakan gaji kepada karyawannya. Padahal, berbagai upaya dilakukan para karyawan maupun serikat terkait guna meminta kejelasan masalah tersebut.

“Kalau dari kami, terus mengusahakan bagaimana supaya ada pembayaran. Kami sudah menyiapkan deal-deal supaya ada pembayaran,” kata dia.

Ardus dan karyawan lain yang hampir enam tahun bertahan di PT Kertas Nusantara yang mati suri itu butuh kejelasan. Apalagi, seiring berjalannya waktu ada yang dirumahkan karena perusahaan tak mampu membayar gaji. Matinya produksi pabrik membuat perusahaan tak punya pemasukan untuk menggaji karyawannya.

Hal itu justru menjadi ironi berkelanjutan dari perusahaan yang diketahui milik Prabowo Subianto itu. Meski banyak yang dirumahkan, Ardus mengatakan masih ada sejumlah karyawan yang ‘gentayangan’ di pabrik Kertas Nusantara. Jumlahnya cukup banyak dengan perkerjaan khusus.

“Untuk sementara yang aktif tinggal di lokasi termasuk sekuriti. Kalau nggak salah, mungkin 200-an orang. Kalau produksi sudah nggak lagi,” terang Ardus.

Ardus mengatakan, masih dipekerjakannya sejumlah karyawan sebagai langkah untuk menjaga aset perusahaan. Menurut dia, mereka yang bekerja diberikan iming-iming penghasilan wajar kendati perusahaan tengah menjadi pesakitan.

“Ya, untuk jaga aset. Digaji sekitar Rp 2,5 juta per bulan atau lainnya,” tuturnya.

Harapan itu sempat muncul setelah Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara Sab’an mengatakan bahwa segera ada gelar perkara pada Maret ini. Pemda setempat ingin mendapatkan aspirasi. Namun, itu semua batal dilakukan dan memilih usai pilpres.

Apakah karena Prabowo menjadi calon presiden dan pemda memilih jalan aman supaya isu Kertas Nusantara tidak dijadikan black campaign? Sab’an memastikan bukan karena itu. Melainkan lebih pada pembayaran, karena APBD Pemprov Kaltim tidak menganggarkan gelar perkara.

“Betul diundur. Kira-kira bulan 5 (Mei) lah. Memang pendanaan yang belum ada. Untuk gelar perkara itu anggarannya besar. APBD Pemprov Kaltim tidak menganggarkan. Sehingga kemarin kita minta bantuan ke pempus Kemenaker RI, tapi sampai sekarang belum turun,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (7/3).

Sab’an mengaku tidak ingin berlarut-larut dalam upaya penyelesaian kasus tertunggaknya gaji karyawan Kertas Nusantara. Apalagi, sudah berjalan lima tahun. “Mudah-mudahan. Kita inginnya kasus Kertas Nusantara juga cepat selesai,” tambah dia.

Sementara itu, dirinya juga membenarkan jika masih ada karyawan yang dipekerjakan oleh PT Kertas Nusantara di Berau. Hanya saja, mereka bekerja untuk menjaga aset perusahaan.

“Jadi sebenarnya setelah beberapa tahun lalu stop produksi, cuma untuk jaga pabrik dan jaga aset supaya jangan sampai ada rumput-rumput (tinggi). Ada yang dipekerjakan. Itu pun bukan karena pabrik jalan, tapi menjaga keamanan,” ungkapnya. Namun, menurut versi Sab’an yang dipekerjakan ada 50-an orang. Tidak sebanyak versi Ardus yang menyebut 200 orang.

Kepala Dinas Perindagkop UMKM Kaltim H Fuad Asaddin memastikan jika PT Kertas Nusantara sudah tidak lagi beroperasi. Namun, dia tidak tahu pasti jumlah karyawan yang masih bekerja. “Nggak beroperasi. Kalau belum beroperasi apa yang bisa saya pantau?” tuturnya.

JawaPos.com lantas mencoba membuktikan kebenaran tersebut dengan meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau Apridoh Piarso. Sayang, berbagai upaya komunikasi yang dilakukan tidak mendapat respons.

Namun, sumber JawaPos.com mengatakan kalau tidak lama setelah Kertas Nusantara dikelola Prabowo, perusahaan belum menunjukkan performa yang baik. Akibatnya, sejak 2008 sampai 2010 beberapa karyawan mulai dirumahkan. Namun, status mereka yang dirumahkan tidak diberhentikan dari Kertas Nusantara.

Sepengetahuannya, pada 2010 karyawan yang dirumahkan masuk kerja lagi. Namun, tidak lama kemudian, pada 2013 performa perusahaan kembali kendor. Sehingga gelombang dirumahkan berjalan lagi. Awalnya ada sekitar 200 orang yang dirumahkan.

Pada tahun yang sama yakni 2013, perusahaan menjadi pesakitan. Banyak karyawan yang dirumahkan dan gajinya belum dibayar. Hingga akhirnya, karyawan lainnya mulai menyusul lantaran hak mereka tidak ditunaikan oleh perusahaan.

Sampai saat ini, kewajiban perusahaan untuk membayar gaji para karyawannya pun belum terlaksana. “Karena gaji juga nggak dibayarkan, siapa yang mau kerja? Jadi ada yang dikasih surat untuk dirumahkan, ada yang merumahkan diri juga. Nggak ada uang, pekerja juga perlu transpor,” jelas dia.

Sementara, masih adanya sejumlah karyawan yang dipekerjakan oleh PT Kertas Nusantara disebut karena faktor masuknya direksi baru di manajemen. Sayang, tidak dijelaskan detail sosok tersebut. Pekerja maupun pemda juga belum tahu apakah direksi baru bisa memberikan harapan atau tidak.

“Ada direktur baru. Tapi perusahaan sudah nggak beroperasi, jadi menurut Anda buat apa?” tutup sumber JawaPos.com itu.

sumber https://m.jawapos.com/ekonomi/bisnis...-usai-pilpres/