- Beranda
- Berita dan Politik
Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi
...
TS
agusdwikarna
Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi
Sumber
Ristu Hanafi - detikNews
Sleman - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, melarang para aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral jelang Pilpres 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya. Apa maksud perintah Tjahjo?
"Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan," kata Tjahjo ketika memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019).
"Termasuk presiden juga, sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla wapresnya, sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti," lanjutnya yang menyampaikan konteks konsolidasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jelang Pemilu 2019.
Baca juga: Mendagri Tjahjo Dilaporkan ke Bawaslu soal 'Dana Desa Pak Jokowi'
Tjahjo kemudian menyindir ada salah satu gubernur yang menentang kebijakan Presiden Jokowi.
"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini," sebutnya.
"Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada," lanjutnya.
Baca juga: Mendagri 'Jualan' Jokowi 2 Periode ke Kades, Bawaslu: Itu Kampanye
Dimintai konfirmasi ulang seusai acara terkait pernyataannya itu, Tjahjo menyebut sebagai birokrasi memang harus taat pada siapa yang memimpinnya dalam tugas di pemerintahan.
"Birokrasi harus mendukung, menjabarkan, menginformasikan kepada masyarakat apa yang jadi program presiden, gubernur, bupati. Tidak boleh mendua," jelasnya.
"Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, nggak boleh bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu nggak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi," imbuhnya.
Sedangkan bagi kepala daerah, Tjahjo mempersilakan ikut kampanye asalkan sesuai aturan.
"Sebagai pejabat daerah ya dia netral, tapi sebagai wakil partai, pribadi, didukung partai politik ya dia boleh kampanye. Tapi izin kepada KPU kalau hari kerja, Sabtu-Minggu nggak boleh menggunakan uang daerah, mobil dinas aset daerah, fair," pungkasnya.
----
ASN kalau ada tugas ya dilaksanakan pak... Tapi kalau dibilang ASN harus loyal/setia pada pimpinan ya salah... Iya kalau pimpinan benar, lha kalau pimpinan salah? ASN loyal/setia pada peraturan dan undang-undang, bukan pada pimpinan.
Ristu Hanafi - detikNews
Sleman - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, melarang para aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral jelang Pilpres 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya. Apa maksud perintah Tjahjo?
"Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan," kata Tjahjo ketika memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019).
"Termasuk presiden juga, sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla wapresnya, sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti," lanjutnya yang menyampaikan konteks konsolidasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jelang Pemilu 2019.
Baca juga: Mendagri Tjahjo Dilaporkan ke Bawaslu soal 'Dana Desa Pak Jokowi'
Tjahjo kemudian menyindir ada salah satu gubernur yang menentang kebijakan Presiden Jokowi.
"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini," sebutnya.
"Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada," lanjutnya.
Baca juga: Mendagri 'Jualan' Jokowi 2 Periode ke Kades, Bawaslu: Itu Kampanye
Dimintai konfirmasi ulang seusai acara terkait pernyataannya itu, Tjahjo menyebut sebagai birokrasi memang harus taat pada siapa yang memimpinnya dalam tugas di pemerintahan.
"Birokrasi harus mendukung, menjabarkan, menginformasikan kepada masyarakat apa yang jadi program presiden, gubernur, bupati. Tidak boleh mendua," jelasnya.
"Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, nggak boleh bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu nggak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi," imbuhnya.
Sedangkan bagi kepala daerah, Tjahjo mempersilakan ikut kampanye asalkan sesuai aturan.
"Sebagai pejabat daerah ya dia netral, tapi sebagai wakil partai, pribadi, didukung partai politik ya dia boleh kampanye. Tapi izin kepada KPU kalau hari kerja, Sabtu-Minggu nggak boleh menggunakan uang daerah, mobil dinas aset daerah, fair," pungkasnya.
----
ASN kalau ada tugas ya dilaksanakan pak... Tapi kalau dibilang ASN harus loyal/setia pada pimpinan ya salah... Iya kalau pimpinan benar, lha kalau pimpinan salah? ASN loyal/setia pada peraturan dan undang-undang, bukan pada pimpinan.
Diubah oleh agusdwikarna 02-03-2019 12:06
8
4.4K
65
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
daisuk
#47
Bahasanya bikin kesel "asn jangan netral"
tapi dia ga sepenuhnya salah.
ASN pasti dukung pemerintah, punya kewajiban mensukseskan program pemimpinnya, menerangkan ke masyarakat program yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, dll.
tapi mereka ga akan ngomong "oi ayo pilih joko", mereka hanya menjalankan sebatas kewajibannya aja, kalaupun lebih dari kewajibannya itu bukan untuk kampanye, tapi untuk kepentingan masyarakat.
Dan jangan lupa, kalau ada 'bolong' dalam suatu program atau kebijakan pemerintah, asn itu juga menjadi yang paling pertama akan tahu, dan jadi pilihan mereka itu akan disampaikan pada masyarakat mouth to mouth atau menutupinya, setidaknya nih yaa, istri/suaminya pasti dikasitahu. Yaa namanya juga digaji dari pajak bukan dari pimpinannya.
Cm yang mesti dikritisi bahasanya aja, harusnya bukan asn jangan netral. Tapi asn harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai pegawai yang digaji rakyat, begitu aja cukup kok.
Tapi karena bahasanya begitu... yaa nikmati saja pak Menteri.
tapi dia ga sepenuhnya salah.
ASN pasti dukung pemerintah, punya kewajiban mensukseskan program pemimpinnya, menerangkan ke masyarakat program yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, dll.
tapi mereka ga akan ngomong "oi ayo pilih joko", mereka hanya menjalankan sebatas kewajibannya aja, kalaupun lebih dari kewajibannya itu bukan untuk kampanye, tapi untuk kepentingan masyarakat.
Dan jangan lupa, kalau ada 'bolong' dalam suatu program atau kebijakan pemerintah, asn itu juga menjadi yang paling pertama akan tahu, dan jadi pilihan mereka itu akan disampaikan pada masyarakat mouth to mouth atau menutupinya, setidaknya nih yaa, istri/suaminya pasti dikasitahu. Yaa namanya juga digaji dari pajak bukan dari pimpinannya.
Cm yang mesti dikritisi bahasanya aja, harusnya bukan asn jangan netral. Tapi asn harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai pegawai yang digaji rakyat, begitu aja cukup kok.
Tapi karena bahasanya begitu... yaa nikmati saja pak Menteri.
0