KONFRONTASI- Para analis dan aktivis menilai, hanya Rezim biadab, kriminal, keji, Primitif, pembohong, Anti-Kritik, bebal dan bodoh yang Izinkan Buzzer, bukan malah melarangnya. Oleh sebab itu rezim Jokowi harus melarang para pejabat, politisi, pengusaha dan elite atau siapapun memakai para buzzer yang menebar kebencian dan hinaan di luar batas, karena berwatak kriminal, keji, zalim, biadab, primitif, tidak etis dan tidak patut lagi dalam demokrasi.

''Kalau benar rezim Jokowi para elitenya pakai tim buzzer, maka harus dihentikan sekarang juga karena itu kriminal, keji, biadab, pembohong, primitif, bebal,tolol dan tidak etis di negara beradab Pancasila ini,'' kata Bennie Akbar Fatah, Aktivis Senior Gerakan 1998 dan mantan pimpinan KPU 1999 era BJ Habibie.

''Harus dilarang dan dihentikan pemerintah adanya tim buzzer yang jelas merusak, meracuni dan mendistorsi demokrasi dan kebebasan kreatif era reformasi ini,'' kata F Reinhard, analis ekonomi-politik dari Indonesian Research Group.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta elite-elite politik untuk menghentikan menyewa buzzer politik. Rizal menegaskan, keberadaan buzzer politik yang membuat media sosial di Indonesia bising dan didominasi hinaan dan makian. Buzzer adalah orang atau sekelompok orang yang dibayar untuk menyebarkan berita, propaganda, hingga fitnah dan hoax di media sosial untuk kepentingan politik pemodalnya.

"Saya minta tokoh-tokoh politik di Indonesia hentikan menyewa buzzer," kata Rizal Ramli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Diungkapkan Rizal, banyak tokoh politik di Indonesia yang menyewa buzzer. Lantaran tak memiliki kecerdasan yang mumpuni untuk berdiskusi mengenai persoalan bangsa, para buzzer pun sering menyerang sisi personal tokoh lain. Akibatnya, makian dan hinaan terhadap personal seseorang berseliweran di media sosial.

"Tokoh-tokoh politik menyewa buzzer bayaran yang kecerdasannya tidak cukup untuk diskusi yang beradab. Bisanya maki-maki. Maki-maki agama dan fisik, termasuk serangan pribadi. Kan seharusnya kalau ada pendapat, dibantah dong faktanya dan analisanya. Tetapi karena kecerdasan tidak cukup, serang pribadinya," katanya.

Untuk itu, Rizal meyakini, tanpa kehadiran buzzer politik, kehidupan berbangsa akan lebih damai. Setidaknya pihak-pihak yang berdiskusi dan berdialog memang orang yang menguasai persoalan.

"Yang berdebat dan berbantah-bantahan betul-betul yang mengerti masalah," katanya.

Rizal sebelumnya mengungkapkan kekesalannya dengan kondisi hukum di Indonesia belakangan ini. Dikatakan, hukum semakin terasa tak adil karena hanya tegas dan galak pada tokoh-tokoh yang dinilai berbeda pendapat dan kritis pada kekuasaan. Rizal pun mengkritik dipergunakannya UU ITE sebagai alat untuk memberangus tokoh-tokoh tersebut.

"UU ITE berlebihan. Belum apa-apa orangnya ditangkap. Kejahatan lain pun belum perlu ditangkap orangnya," katanya.

Ketimbang menggunakan UU ITE, Rizal meminta tokoh politik di Indonesia menghentikan menyewa buzzer. Selain itu, Rizal juga meminta tokoh politik, terutama yang saat ini berada di dalam kekuasaan untuk mengabaikan berbagai hinaan dan makian di media sosial. Rizal meyakini, cara ini ampuh untuk meredam kebisingan yang terjadi.

"Siapa yang macam-macam tidak usah baca. Di-delete saja. Lama-lama mati sendiri," katanya.

Menurutnya, cara ini pernah dilakukan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dikatakan, Gus Dur merupakan salah seorang presiden yang kerap diserang secara pribadi, bahkan fisiknya. Namun, Gus Dur mampu melewati itu tanpa menggunakan perangkat kekuasaan. Hal ini lantaran Gus Dur mengabaikan fitnah dan hinaan yang ditujukan kepadanya.

"Kenapa tidak belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu kalian mau maki apa saja silakan. Bahkan yang maki-maki fisik dia banyak sekali. Pada dasarnya EGP, emang gue pikirin. Jadi kenapa kita tidak bersihkan diri kita dari buzzer-buzzer yang ngaco. Kita tidak usah baca pemikiran yang seperti itu," kata Rizal ya

https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/hanya-rezim-biadab-yang-izinkan-buzzer-tebar-kebencian-kata-aktivis-ini
https://www.konfrontasi.com/content/politik/isu-kebohongan-jokowi-dorong-gerakan-anti-kebohongan-oleh-warganet-dan-emak-emak



yg dibold cebong banget