Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada konflik agraria yang berarti di masa kepemimpinannya sejak 2014.

"Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo sudah bisa melihat, 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan," ujarnya dalam debat kedua pilpres 2019, Minggu (18/2/2019).

Menurut Jokowi, konflik agraria tidak terjadi karena selama ini pemerintah selalu menerapkan ganti untung, bukan ganti rugi. "Karena porsi dari cost of land acquisition kecil sekali, 2,3%. Kenapa tidak ditingkatkan 4%. Itu saya sampaikan ke kontraktor sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat," ujarnya.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut bertentangan dengan Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyatakan terjadi 1.769 letusan konflik agraria selama Jokowi-JK berkuasa.

Sepanjang tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

KPA menyatakan banyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya dalam konflika agraria di era Jokowi. KPA juga mencatat konflik itu menghasilkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.

Pada tahun 2018, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).

Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60 % terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.

Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia.

"Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa izin-izin di sektor perkebunan - atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era pemerintahannya," tulis laporan KPA.