- Beranda
- Berita dan Politik
Ekonom: Pajak Gopay dan Ovo Jangan Halangi Perkembangan Startup
...
TS
wolfvenom88
Ekonom: Pajak Gopay dan Ovo Jangan Halangi Perkembangan Startup
JAKARTA - Salah satu yang menjadi kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terhadap fenomena alat pembayaran digital seperti Gopay dan Ovo diyakini terkait adanya potensi pajak yang hilang. Meski begitu Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah mengatakan jika pemerintah menerapkan pajak, maka harus adil dan tidak memberatkan perusahaan startup.
"Go pay dan Ovo atau uang digital itu kan cuma alat pembayaran, jualan sama saja. Pajaknya juga sama saja. Perusahaan Gopay juga perusahaan yang sama saja pajaknya nya, engga perlu dibedakan," ujar Ekonom Pieter Abdullah saat dihubungi SINDOnews, Rabu (13/2/2019).
Baca Juga:
Menkeu Khawatir Robot Bisa Kurangi Penerimaan Pajak
Kemenperin Dorong Perusahaan Rintisan Agar Berkontribusi Ekspor
Lapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-Filing
Dia mengatakan, peran yang harus diantisipasi adalah bagaimana Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) memperhitungkan pajak tersebut tanpa menghalangi perkembangan perusahaan- perusahaan digital.
"Perusahaan starup dengan perusahaan pabrik kecap kan intinya sama saja, tidak perlu ada pembedaan. Pajak penghasilan, PPN, semuanya sama saja. Kenapa harus dibedakan," jelasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam menentukan suatu kebijakan ke depannya terkait perkembangan teknologi pembayaran digital seperti Go-Pay dan Ovo. "Kita harus memahami ini, mengantisipasi, mengelola, memanage, memanfaatkan. Kalau tidak kita ketinggalan. Ini tanggung jawab yang berat," kata Sri Mulyani.
Dari fenomena alat pembayaran digital, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta pihak Kemenkeu harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang digital dan teknologi ini. Sehingga, jajarannya bisa ikut mengimbangi serta membuat aturan dari dua financial technology.
(akr)
https://ekbis.sindonews.com/read/1378292/33/ekonom-pajak-gopay-dan-ovo-jangan-halangi-perkembangan-startup-1550035539
https://ekbis.sindonews.com/newsread/1378276/33/gopay-dan-ovo-bikin-sri-mulyani-cemas-djp-harus-bisa-menyerap-pajak-1550031395
gara2 utang segunung semua mao dipajakin..bahaya banget kl ampe 2 periode
"Go pay dan Ovo atau uang digital itu kan cuma alat pembayaran, jualan sama saja. Pajaknya juga sama saja. Perusahaan Gopay juga perusahaan yang sama saja pajaknya nya, engga perlu dibedakan," ujar Ekonom Pieter Abdullah saat dihubungi SINDOnews, Rabu (13/2/2019).
Baca Juga:
Menkeu Khawatir Robot Bisa Kurangi Penerimaan Pajak
Kemenperin Dorong Perusahaan Rintisan Agar Berkontribusi Ekspor
Lapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-Filing
Dia mengatakan, peran yang harus diantisipasi adalah bagaimana Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) memperhitungkan pajak tersebut tanpa menghalangi perkembangan perusahaan- perusahaan digital.
"Perusahaan starup dengan perusahaan pabrik kecap kan intinya sama saja, tidak perlu ada pembedaan. Pajak penghasilan, PPN, semuanya sama saja. Kenapa harus dibedakan," jelasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam menentukan suatu kebijakan ke depannya terkait perkembangan teknologi pembayaran digital seperti Go-Pay dan Ovo. "Kita harus memahami ini, mengantisipasi, mengelola, memanage, memanfaatkan. Kalau tidak kita ketinggalan. Ini tanggung jawab yang berat," kata Sri Mulyani.
Dari fenomena alat pembayaran digital, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta pihak Kemenkeu harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang digital dan teknologi ini. Sehingga, jajarannya bisa ikut mengimbangi serta membuat aturan dari dua financial technology.
(akr)
https://ekbis.sindonews.com/read/1378292/33/ekonom-pajak-gopay-dan-ovo-jangan-halangi-perkembangan-startup-1550035539
https://ekbis.sindonews.com/newsread/1378276/33/gopay-dan-ovo-bikin-sri-mulyani-cemas-djp-harus-bisa-menyerap-pajak-1550031395
gara2 utang segunung semua mao dipajakin..bahaya banget kl ampe 2 periode
0
2.1K
16
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.8KThread•40.2KAnggota
Tampilkan semua post
cysers1
#12
Quote:
Original Posted By Uthe18►dunia perpajakan emang kudu berubah, aware ma perkembangan teknologi kalau gak mau kena potential lost gara2 kemudahan dan effisiensinya perusahaan berbasis teknologi informatika 
Kaya kasus Google vs Inggris dan Indonesia, si gugel gak mau bayar pajak meski mendulang banyak untung di berbagai negara, karena merasa mereka gak berkedudukan di negara2 tersebut melainkan terdaftar di Amerika dan mereka sudah membayar pajaknya di sana
Kalau pakai ilmu pajak yg lama emang bener argumen si gugel sih
Kaya kasus Google vs Inggris dan Indonesia, si gugel gak mau bayar pajak meski mendulang banyak untung di berbagai negara, karena merasa mereka gak berkedudukan di negara2 tersebut melainkan terdaftar di Amerika dan mereka sudah membayar pajaknya di sana
Kalau pakai ilmu pajak yg lama emang bener argumen si gugel sih
Gampangnya, niru china aja... Buat SE lokal kek mereka punya... Indo ada LIPI suruh mereka yg research dan buat lebih baik lg algoritma pencarian... Atau buat sayembara, kemampuan IT lokal jg gak kalah....
Habis itu blok google, google play jg blok, bikin play store lokal... Cina negara yg mandiri. Indonesia seharusnya bs menirunya...
0