Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memandang bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa wacana tarif tol gratis sulit untuk dijalankan di Indonesia.

“Kalau negara maju menggratiskan tol karena cadangan pemerintahnya banyak dan pajaknya dinaikkan sangat tinggi. Pajaknya tinggi sekali kalau di negara maju sampai-sampai masyarakat di sana tidak kuat membayar pajak warisan karena pemberlakuan pajak di negara maju yang sangat tinggi,” ujar anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi di Jakarta, kemarin.

Anggota BPJT tersebut juga beralasan bahwa pemeliharaan jalan tol dilelang oleh pemerintah kepada pihak pemelihara yang berani menanggung dan mengurusi pemeliharan jalan tol.

“Jadi pendapatannya itu kita kelola setidaknya agar bisa terpelihara jalan tol tersebut,” tuturnya, dikutip Antara.

Koentjahjo mencontohkan bahwa pemeliharan jalan Tol Jagorawi membutuhkan biaya Rp120 per kilometer dan ini hanya cukup untuk operasi pemeliharaan.

“Kalau tol ini digratiskan akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Semua kendaraan seperti angkot, motor dan sebagainya akan masuk ditambah lagi harus memperbaiki lubang-lubang di jalan tol, ini membuat pemerintah tidak akan sanggup untuk membiayainya,” katanya.

Kalau tol ingin digratiskan, menurut dia, maka pemerintah terpaksa harus memungut pajak yang sangat tinggi dari masyarakat lewat upaya menaikkan biaya STNK, SIM dan berbagai hal lainnya.

Sebelumnya Wacana tol gratis dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yang menyinggung bahwa ruas tol yang telah habis masa konsesinya bisa digratiskan.