alexa-tracking
Entertainment
Batal
KATEGORI
link has been copied
Lapor Hansip
06-02-2019 13:21
Mengulik Polemik Jalan Tol Indonesia
Mengulik Polemik Jalan Tol Indonesia
credit : google

Kalian tahu kan hampir setengan dekade terakhir ini pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat signifikan. Terlebih soal pembangunan Jalan Tol, dalam masa pemerintahan Kabinet Kerja eranya Pak Jokowi ini menargetkan penambahan ruas jalan tol sepanjang 1.060 km. Pada akhir tahun 2018 kemarin telah terealisasikan penambahan ruas jalan tol sepanjang 422 km. Mungkin kalian bahkan sudah menikmati jalan tol yang baru saja dibangun ini. Enak nggak? Mahal nggak?emoticon-Wow
Mengulik Polemik Jalan Tol Indonesia
credit : katadata.co.id


Yang namanya infrastruktur itu penting banget bagi suatu negara. Pembangunan infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, mulai dari arsitek sampai penjual makanan buat para pekerja bangunannya. Dengan adanya infrastruktur ini akan membuka akses ke daerah sehingga pengiriman barang jadi lancar. Nantinya akan terjadi pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini akan ditunjang dengan adanya pemerataan pembangunan. Begitu pentingnya infrastruktur ini maka negara usaha banget untuk membangunnya. Supaya kalau kita darurat pergi ke rumah sakit bisa langsung cuss tanpa kendala, kalau mau pergi ke mana juga ada aksesnya yang mudah, mau pulang kampung juga jadi lebih efektif dan efisien, serta kepentingan lainnya.

Masalahnya dalam pembangunan infrastruktur ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Makanya pemerintah memutar otak bagaimana caranya supaya pembangunan infrastruktur kita tetap bisa terealisasikan walau ada kendala tersebut. Nah salah satu cara yang dipilih pemerintah adalah dengan menerapkan skema Public Private Partnership (PPP). PPP ini adalah skema kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas publik yang diikat dengan perjanjian. Kalau di Indonesia dikenalnya dengan istilah KPBU yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dengan adanya KPBU ini nanti sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha yang diajak kerjasama dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Ada aturannya lho, di Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Skema KPBU memungkinkan Badan Usaha untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur baik secara penuh atau sebagian saja. Ini bukan berarti pemerintah menjual infrastruktur ke pihak lain ya, ini namanya disekuritasi, dikerjasamakan. Pembebasan lahan tetap dilakukan oleh pemerintah sendiri, jadi asetnya tetap milik pemerintah.

Lalu apakah tarif jalan tol yang masuk dalam infrastuktur yang gencar dibangun ini mahal? Apakah pihak swasta sengaja meraup keuntungan banyak dengan memanfaatkan tarif jalan tol?
Mahal atau tidak itu relatif ya. Tapi duduk perkara yang jelas adalah pihak yang menentukan tarif jalan tol adalah pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi apa mungkin pihak swasta sengaja meraup keuntungan dengan memanfaatkan tarif jalan tol padahal pemegang konsesi bukan di tangan mereka? Penetapan tarif jalan tol sendiri harus memerhatikan ongkos investasi dan inflasi. Tidak semudah itu Ferguso.emoticon-Big Grin #MakanTuhJalanTol

Banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai tarif jalan tol ini. Terlebih untuk tarif kendaraan golongan lima yang dinilai sangat mahal. Karena hal itu banyak sopir truk yang enggan melewati jalan tol padahal secara nyata jalan tol dapat memangkas waktu tempuh perjalanan. Menggunakan jalan tol juga dapat memperjelas biaya transportasi yang diperlukan. Jika mempertimbangkan efisiensi waktu, maka jalan tol seharusnya menjadi pilihan yang terbaik.
Mengulik Polemik Jalan Tol Indonesia
credit : google


Jika jalan tol kurang diminati oleh masyarakat, maka goals yang telah dirancang oleh pemerintah tidak tecapai. Infrastruktur yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat tidak berfungsi jika tidak ada yang mau memanfaatkan. Pemerintah seharusnya gercep untuk menangani hal ini.

Mengulik Polemik Jalan Tol Indonesia
credit : katadata.co.id

Tapi balik lagi pada permasalahan tarif, pengaturan tarif ini ditetapkan dengan perhitungan yang memerlukan banyak pertimbangan. Jika masih dianggap mahal maka pemerintah bisa mengadakan subsidi. Tapi apakah subsidi ini perlu? Bagaimana pertimbangannya?

Segitu aja ya, semoga thread ini bermanfaat. Semoga minat untuk lewat jalan tol meningkat. Biar bisa jadi alternatif yang recomended gitu. Enggak dipolitisasi terus.
Makasih udah mampir. emoticon-Big Kiss

Referensi
DJKN
detik
katadata
Diubah oleh karencita
7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Lapor Hansip
11-02-2019 19:53
Quote:Original Posted By dodykn
gini gan, IMHO soal tarif tol mahal ini. Oke infrastruktur memang penting, tp ingat infrastruktur bukan cuma sebagai sebuah bangunan mati yg ngejogrok gitu aja. Infrastruktur sama aja seperti sebuah produk yg dihasilkan oleh produsen. Terutama tol, ada harga yg perlu dibayar untuk mengembalikan modal+maintenance+keuntungan. Selayaknya produsen dalam menghasilkan produk mereka pasti riset pasar dlu, apakah demand nya ada, berapakah modal nya, dan berapa harga yg akan ditetapkan untuk konsumen.

Nah pernah ga itu yg bikin jalan tol melakukan riset harga, berapa harga yg masuk akal untuk konsumen, apakah harga tersebut reasonable? Apakah dengan harga tersebut bisa mencapai target pendapatan? Ga bisa kita sebagai produsen bikin barang trus berharap dengan harga yg kita pasang untuk produk kita bakal dilirik konsumen.

Kita liat LRT palembang yg merugi, ujung2 nya diserahkan ke Pemda Sumsel tp Pemda menolak, karena itu proyek negara, tp giliran merugi malah diserahin ke Pemda. Memang ide nya cemerlang, untuk mengurangi kemacetan di jalur pantura jd dibuat lah tol, tp apakah harga nya sepadan? Tarif tol mahal ya pengusaha jg ogah lah make tol karena cost operasional mereka bakal naik ujung2 nya harga barang naik, padahal daya beli masyarakat belum tentu naik.

Mestinya fokus tol trans sumatera, biar geliat ekonomi ga terfokus di jawa doang. Bayangkan di sumatera itu, batubara ada, kelapa sawit ada, kilang minyak ada, karet banyak, komoditas perkebunan dan pertanian melimpah, bayangkan klo jalur logistik di sumatera bisa selancar tol trans jawa, apa ga pemasukan juga buat APBN negara. Belum lagi Kalimantan, Papua, Sulawesi. Apalagi volume truk2 yg seliweran di sepanjang sumatera itu mulai meningkat. Dalam 10 tahun terakhir aja jalur lintas sumatera itu sudah mulai ramai dengan trus bahkan tak jarang jg macet.


Sebelumnya makasih gan udah seniat ini ninggalin jejak dimari emoticon-Embarrassment
Kalau masalah tarif tol gan, itung-itungannya ada di kementerian PUPR. Pastinya dari sisi pemerintah sangat2 ingin tol itu diminati. Jika harga masuk tol sekarang masih banyak yg menganggap mahal, si pemerintah ini harus muter otak lagi nih harus digimanain, yg terbaik yg gimana.

Then, terkait LRT palembang, itu beneran ga gan ada upaya penyerahan ke Pemda? Soalnya transfer aset dari bumn ke pemda tuh alur nya panjaaaaang banget setau ane. Ribet lah pokoknya.

Ane pengen juga si yang di luar jawa punya akses yang sama kayak di jawa. Udah pasti banyak banget yang ngiri karena bangun apa2 di jawa. Semoga ke depannya di luar jawa pun pembangunannya bisa di segerakan. Karena pembangunan infrastruktur itu butuh dilakukan study kelayakan dulu. Kalau belum layak ya belum bisa dibangun.
Diubah oleh karencita
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
Rp 1.111.000
cari-nds-gt-wtb
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.