Tim Jokowi Sesalkan Yusril Tak Koordinasi soal Pembebasan Ba’asyir*

Viva.co.id
2019/01/21 09:20

– Tim Kampanye Nasional calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menolak tudingan sebagian kalangan bahwa Presiden sengaja memutuskan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir menjelang pemilu demi meningkatkan elektabilitasnya.

Menurut Razman Arif Nasution, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, pembebasan itu tak berhubungan dengan politik praktis, terutama pemilu presiden. Kalau pun banyak media massa yang memberitakannya, itu sebenarnya wajar saja karena Ba’asyir adalah tokoh nasional dan figur publik.
Tetapi Razman menyesalkan Yusril Ihza Mahendra yang tanpa berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) saat mengusulkan pembebasan narapidana terorisme itu kepada Presiden.

“Yusril jalan sendiri, tidak berkoordinasi dengan tim jokowi,” katanya dalam perbincangan dengan tvOne pada Senin pagi, 21 Januari 2019.
Razman berkilah kala dicecar lagi tentang mengapa menyoal sikap Yusril yang tak berkoordinasi dengan TKN Jokowi-Ma’ruf kalau memang pembebasan itu tak berhubungan dengan politik praktis.

“Kenyataannya, beliau (Yusril Ihza Mahendra) penasihat hukum TKN, bukan penasihat hukum Presiden.”
Pengacara Ba’asyir, Achmad Michdan, membantah juga kabar politisasi pembebasan kliennya. Ba’asyir pun menolak dikait-kaitkan dengan politik, terutama pemilu presiden 2019.

Michdan juga meminta publik tak menghubung-hubungkan peran Yusril dalam membantu meyakinkan Presiden untuk membebaskan Ba’asyir hanya karena Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mendukung Jokowi dalam pemilu presiden.

Menurutnya, mestinya itu cukup dipahami sebagai kebetulan saja Yusril di kubu Jokowi, bukan sebaliknya. Namun, penting dimaklumi juga bahwa Yusril selama ini tak hanya membantu atau membela Ba’asyir, melainkan juga banyak aktivis muslim yang dihukum penjara karena aktivitas mereka.

“Saya tahu Pak Yusril sudah berbuat banyak juga terhadap banyak aktivis Islam. Barangkali kebetulan saja Pak Yusril (mendukung Jokowi dalam pemilu presiden). Padahal beliau sudah banyak membebaskan para aktivis Islam dari dulu,” katanya dalam forum yang sama dengan Razman dan mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. (ren)
++++

Hem kok bisa miskomunikasi gtuh tim pakde..
Gimana koment agan2?

++++
*Setelah Ba'asyir, Siapa Lagi Layak Dibebaskan demi Kemanusiaan?*

Tirto
2019/01/21 06:42

tirto.id - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, dengan alasan kemanusiaan dipertanyakan pelbagai pihak. Pembebasan Ba'asyir juga belum jelas apakah menggunakan mekanisme pembebasan bersyarat, abolisi, grasi atau amnesti.

Jokowi mengklaim pembebasan Ba'asyir melalui pertimbangan yang panjang, termasuk kondisi kesehatannya yang menurun. Jokowi juga telah berkonsultasi dengan Kapolri Tito Karnavian, Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa pakar.
"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Sepertinya beliau, kan, sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Garut, seperti diberitakan Antara, Jumat (18/1/2019).

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menyatakan jika hal itu dilandasi kemanusiaan, pertimbangan serupa seharusnya dipakai untuk membatalkan hukuman mati bagi sejumlah terpidana dengan masa tunggu eksekusi yang terlalu lama.
“Jika benar memang pembebasan murni ABB [Baasyir] dilakukan atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo,” kata Anggara melalui siaran resminya pada Minggu (20/1/2019).

Kaji Status Napi Lain

Menurut Anggara, Jokowi seharusnya bisa mendorong pengubahan pemidanaan bagi 51 terpidana hukuman mati dengan masa tunggu eksekusi sudah di atas 10 tahun dengan alasan serupa. ICJR mencatat,
berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, sampai Oktober 2018 terdapat 219 terpidana mati yang menunggu eksekusi.

ICJR menyimpulkan, dari data tersebut terdapat 51 terpidana mati dengan masa tunggu eksekusi melampaui 10 tahun, terhitung sampai 1 Desember 2018. “Bahkan 21 orang telah masuk ke dalam daftar tunggu pidana mati lebih dari 15 tahun,” ujarnya.

Anggara menegaskan Jokowi seharusnya juga mengubah pidana mati 51 orang tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun bui jika menghormati nilai kemanusiaan. Menurut dia, Tim Perumus RKUHP bentukan pemerintahan Jokowi sudah mengusulkan hukuman mati dijatuhkan sebagai alternatif terakhir.

“Karena memasukkan seseorang di daftar tunggu pidana mati terlalu lama, dengan ketidakpastian, merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari negara,” ujarnya.

Peluang untuk Napi Lain Kecil

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan menilai peluang untuk memberikan pembebasan kepada napi lain masih kecil. Pasalnya, untuk kasus Ba'asyir saja memerlukan waktu yang sangat lama.

“Preseden ini sesungguhnya sangat baik karena membuka ruang bagi terpidana-terpidana lain yang usianya juga sudah uzur untuk mendapatkan hal yang serupa dari Presiden,” kata Ricky Gunawan dalam keterangan tertulisnya.
LBH Masyarakat berharap pemerintah dapat membuat peraturan panduan yang mengikat secara hukum tentang usia narapidana.

Menurut Ricky, peraturan seperti ini akan membuat narapidana lain yang jauh dari sorot media bisa mendapatkan hal yang serupa dengan Ba'asyir. Hal ini penting untuk pemenuhan hak asasi manusia dan bentuk tertib administrasi keadilan.
"Peraturan tersebut juga penting bagi pemerintah untuk menepis anggapan bahwa langkah pembebasan Ba'asyir ini hanyalah demi memenangkan demografi tertentu pada pemilihan umum,” ujarnya.
LBH Masyarakat juga berharap pemerintah mengkaji status terpidana lainnya, termasuk terpidana mati, yang sudah berusia tua dan mungkin sakit-sakitan, agar dapat juga segera dibebaskan.

Reporter: Gilang Ramadhan
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Maulida Sri Handayani