RA sempat berniat bunuh diri karena merasa tak ada yang peduli pada peristiwa yang menimpanya.

Mantan Tenaga Kontrak Asisten Ahli Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), RA, mengaku menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempatnya bekerja. Pelakunya adalah atasan RA, SAB, yang menjabat sebagai pejabat di BPJS TK.

SAB merupakan pejabat salah satu kementerian yang ditugaskan ke BPJS TK.

RA mengaku dirudapaksa empat kali oleh SAB selama kurun waktu dua tahun. Kejadian tersebut dimulai sedari dirinya aktif bekerja di lingkungan Dewan Pengawas BPJS TK.

"Dalam periode April 2016-November 2018, saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh oknum yang sama," kata RA di Kantor SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).

RA mengatakan, dirinya tak berani melawan dan bercerita kepada siapa pun atas berbuatan yang dilakukan SAB. Ini disebabkan mantan Duta Besar RI ini memiliki pengaruh yang besar di BPJS TK.

"Saya takut dia akan melakukan kekerasan fisik atau menghancurkan hidup saya. Saya takut tak akan ada orang yang percaya. Faktanya, dengan kekuasaan dia, dia memang bisa membuat saya terdesak berduaan dengannya di berbagai perjalanan dinas," ujar RA menuturkan.

RA sebenarnya tidak sama sekali menyembunyikan peristiwa yang dialaminya. Dia sempat mengadukan permasalahannya ke salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS TK. Bukan perlindungan yang didapat, alih-alih RA makin sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh SAB.

"Sejak pertama kali saya mengalami kekerasan seksual pada 2016, saya sudah melaporkan tindakan tersebut pada seorang anggota Dewas. Meskipun berjanji akan melindungi saya, namun ternyata perlindungan tersebut tak pernah diberikan, sehingga saya terus menjadi korban pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual," ungkapnya.

RA mengaku sempat berniat melakukan upaya bunuh diri lantaran putus asa atas peristiwa yang dialami. Terlebih dia merasa, tak ada orang di kantornya yang peduli terhadapnya. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh teman RA, yang menyampaikan apabila RA mati, SAB akan bebas dari tuntutan dan dapat memangsa korban lainnya.

Akhirnya RA terdorong untuk melakukan perlawanan terhadap SAB, dengan mengungkap percakapan mesum atasannya yang tercatat di aplikasi WhatsAppnya. Atas apa yang ia lakukan, RA dipecat dari pekerjaannya karena dianggap mencemarkan nama baik.

"Abis itu saya lapor ke pak Ade Armando, dosen saya. Pada saat akhir semester ini, beliau membahas tentang relasi kekuasaan dan pemerkosaan. Saya cerita ke dia apa yang saya alami," ujarnya.

Ade Armando, pakar komunikasi yang mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), menilai peristiwa ini disebabkan adanya relasi kekuasaan dan penyelahgunaaan wewenang yang dilakukan oleh SAB tehadap bawahannya. Dengan demikian, pemerkosaan dianggap wajar oleh SAB.

"Dia ini jika dilihat, punya relasi kekuasaan yang kuat, sehingga mendorong dia untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena dia dominan, dia merasa bisa melakukan segala yang dia mau," kata Ade menjelaskan.

Selain itu, kata Ade faktor orientasi seksual pun turut mempengaruhi tindakan bejat SAB. Menurutnya, SAB memiliki orientasi seksual di luar hubungan suami istri.

"Jadi dia ini orangnya tidak paham terhadap teknologi. Password emailnya itu di titipkan ke RA, jadi bisa dibuka, dan RA memberi ke saya. Di dalamnya banyak sekali dia melakukan komunikasi ke perempuan lain yang mengarah pada relasi seksual, apalagi saat dia jadi duta di WTO. Dia punya orientasi meniduri perempuan Rusia, itu bisa dilihat dari histori emalinya," ungkap Ade.

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mencium adanya tindakan nepotisme oleh jajaran Dewan Pengawas BPJS-TK dalam hal rekrutmen pegawai. Dugaan ini dilandasai banyaknya para pekerja dilingkungan tersebut, yang masih kerabat dan kenalan dekat dari anggota Dewan Pengawas BPJS TK.

"Itu kenapa RA malah dikucilkan, karena dia sendiri disana. Dia salah satu orang yang direkrut secara resmi, makanya dia sulit cerita ke siapa pun, ya pegawainya banyak yang dari keluarga dekat," ucapnya.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah agar segera memberhentikan SAB dari anggota Dewan Pengawas BPJS TK. Mereka juga meminta Ketua Dewan Pengawas BPJS-TK menjelaskan alasan RA diskors, padahal berposisi sebagai korban. Dewan Pengawas BPJS TK pun diminta mencabut skorsing terhadap RA, agar RA kembali bekerja di lingkungan BPJS TK.

Tak hanya itu, RA juga mendesak DPR untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, agar korban kekerasan seksual bisa ditekan.

"Saya minta RUU PKS, segara diselesaikan dan disahkan," ucapnya.

Pada Senin (31/12) mendatang, RA bersama kuasa hukumnya Heribertus Hartojo, berencana melaporkan SAB ke pihak Kepolisian. Ini dilakukan agar SAB dapat diproses secara hukum atas perbuatan yang ia lakukan.

Sementara Deputi Direktur Humas dan antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja, mengaku persoalan tersebut sudah diketahui manajemen. Permasalahan pribadi yang terjadi pada SAB telah dilaporkan secara resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) oleh RA, Dewas dan Direksi. Atas dasar tembusan surat aduan tersebut, Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi secara formal dengan DJSN.

DJSN sesuai dengan kewenangannya, tentunya akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang diatur dalam PP 88 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"Kami meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan, dan tetap mengedepankan azaz praduga tidak bersalah. Kami pastikan proses penanganan ini gak akan menggangu operasional dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
Kami berkomitmen menjunjung tinggi, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai budaya institusi yang menjadi landasan dalam melakukan setiap aktivitas baik di dalam maupun di luar institusi," papar dia.

https://www.alinea.id/nasional/dua-t...jaan-b1UBO9gsU