Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zontak setuju terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar anggota DPR digaji berdasarkan perhitungan jumlah rancangan undang-undang yang berhasil dibahas dan disahkan menjadi UU.

Fadli Zon mengajukan perbandingan bahwa kinerja wakil rakyat terhormat tidak bisa disamakan seperti perajin sepatu

Ia menilai, usulan yang diwacanakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tersebut tidak memicu tumbuhnya intelektualitas.

Bahkan, Fadli Zon mengatakan usulan Saut Situmorang itu tidak cerdas.

"Wacana yang kurang cerdas. Tidak menumbuhkan intelektualitas yang memadai," kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (11/12/2018).

Fadli menuturkan, kerja-kerja anggota DPR tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah RUU yang disahkan menjadi UU.

Dia berargumen, anggota DPR periode kekinian justru sudah mengesahkan UU yang jumlahnya melampaui permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Presiden minta empat, kami bikin belasan. Jadi jangan ditakar kayak orang bikin sepatu, semisal ini sekian hari produksi sepatu harus sekian, enggak bisa begitu,” kilahnya.

Ia mengklaim, anggota parlemen di negara lain justru tidak lagi terfokus membuat perundang-undangan. Banyak parlemen di negara lain hanya membuat UU kalau benar-benar belum ada semisal UU disabilitas.

Karena itu, Fadli meminta seluruh pihak untuk kembali membenahi pemikirannya sebelum mengusulkan anggota DPR tidak usah digaji kalau tak rampungkan RUU.

"Cara berpikirnya dibenai dululah

https://m.suara.com/news/2018/12/11/...perajin-sepatu

Dari 183 RUU Baru 80 Jadi UU.
makan gaji buta