Jakarta - Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampaknya terus dirundung permasalahan. Mulai dari 'panasnya' hubungan Prabowo bersama Gerindradengan Demokrat, gejolak di PAN, hingga ancaman tak all out oleh PKS.

Sejak awal, hubungan Demokrat dengan Prabowo sudah tidak harmonis. Ini lantaran Prabowo disebut tak memenuhi janjinya untuk memilih ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) menjadi cawapres. Prabowo justru memilih kader dari partainya sendiri, Sandiaga Uno, yang akhirnya keluar dari Gerindra sebagai tanda solidaritas dengan partai koalisi lainnya.

Wasekjen PD Andi Arief yang mengungkapkan kegelisahan partai berlambang bintang mercy itu. Ia menjuluki Prabowo sebagai jenderal kardus, hingga menuding Sandiaga membayar masing-masing Rp 500 M ke PKS dan PAN agar bisa diterima sebagai cawapres Prabowo.

Meski begitu, Demokrat akhirnya tetap ikut mengusung Prabowo-Sandiaga. Hanya saja, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut hingga 3 bulan sebelum Pilpres 2019 ini, tak ikut berkampanye. Hal tersebut membuat Gerindra gelisah.

"Sejauh ini hubungannya baik Pak Prabowo dan Pak SBY. Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi, walaupun sampai sekarang belum terjadi," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Baca juga: Panas-Dingin Demokrat-Gerindra Bisa Untungkan Jokowi


Pernyataan Muzani memantik bara lagi. Demokrat tak terima dan justru menuduh Prabowo-Sandi tak memenuhi janjinya lagi soal kampanye ini. SBY pun sampai angkat bicara.

"Daripada menuding & menyalahkan pihak lain, lebih baik mawas diri. Mengeluarkan pernyataan politik yg "sembrono", justru merugikan *SBY*," kata SBY lewat Twitter, Kamis (15/11).

Sejumlah elite Demokrat pun juga menyatakan mendukung petahana Presiden Joko Widodo yang maju bersama Ma'ruf Amin. Bahkan Deddy Mizwar masuk di jajaran timses pasangan nomor urut 01 itu.

Hal yang sama juga terjadi di tubuh PAN. Awalnya Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkap adanya sejumlah caleg yang mengaku tak bisa terang-terangan mengampanyekan Prabowo-Sandiaga.




Caleg-caleg itu lalu meminta izin kepada elite partai, termasuk kepada Ketum PAN Zulkifli Hasan. Para caleg ini pun harus memikirkan diri sendiri agar bisa mendapat suara sehingga berhasil menjadi legislator. Sebab konstituen caleg-caleg itu merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Gejolak di PAN kian memanas dengan adanya aksi terang-terangan sejumlah elite daerah yang tak sejalan dengan keputusan partai. Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin dan Ketua DPD PAN sekaligus Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Mereka mengaku siap menerima apapun konsekuensi dari PAN. Akhirnya, PAN memecat Muhidin dari posisi ketua DPW Kalsel. Namun Muhidin mendapat sambutan positif dari kubu Jokowi dan ditawarkan masuk timses.

"Kalau memang itu (pemecatan) adalah tindakan DPP, nggak masalah. Saya tetap, walaupun dipecat, saya tetap di Jokowi," kata Muhidin, Rabu (12/12).

Aksi di Kalsel juga terjadi di Sumatera Selatan. Puluhan kader PAN mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf. PAN pun membantah mereka yang deklarasi itu adalah kadernya.

Baca juga: Drama Ketua PAN Kalsel Masuk Timses Jokowi


Satu partai pengusung Prabowo-Sandiaga lainnya, PKS tak luput dari permasalahan. Hubungan Gerindra dan PKS memanas karena urusan kursi Wagub DKI Jakarta sepeninggalan Sandiaga yang maju menjadi cawapres.

Menurut PKS, Prabowo menjanjikan kursi DKI-2 itu karena PKS setuju dengan Sandi sebagai Prabowo. Namun Gerindra DKI tak terima begitu saja. Sebab Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik juga mengincar kursi Wagub DKI.

Manuver Taufik membuat PKS mengeluarkan ancaman halus. Mereka menyebut akan tidak all out dalam upaya memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 bila Gerindra tidak memenuhi janjinya.

Setelah ada pro dan kontra, PKS DKI dan Gerindra DKI akhirnya mau duduk bersama. Mereka sepakat akan ada fit and proper test bagi calon-calon yang diajukan PKS. 

Belakangan PKS kembali berang, sebab Gerindra DKI kembali bermanuver. Alasannya karena kembali muncul peluang bagi Gerindra merebut jatah kursi Wagub DKI apabila calon PKS tidak berhasil di uji kelayakan dan kepatutan tersebut. PKS kembali memberi peringatan kepada Gerindra masalah di DKI itu bisa berdampak pada urusan Pilpres

"Kita tidak mungkin mematikan mesin ya. PKS tidak akan mungkin mematikan mesin karena memang dia sudah punya komitmen untuk mengusung dan mendukung Prabowo dan PKS tidak ingin mencederai," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

"Cuma memang yang jadi masalah adalah bagaimana seberapa all-out kader ini bisa memperjuangkan dukungannya, bisa memperjuangkan Prabowo, karena memang kalau ini belum jawaban dan kemudian PKS masih terus belum pasti bahwa wagub itu PKS," lanjut dia.

Agung melanjutkan, jika PKS tak mendapat kursi wagub, akan banyak kader yang kecewa. Dia berharap Gerindra bisa memahaminya sehingga dukungan kader PKS bisa solid di pilpres.

"Kita nggak bisa mengharapkan hasil yang optimal ketika kerja-kerja yang dilakukan oleh kader-kader PKS itu adalah kerja-kerja yang dilakukan dalam kondisi kecewa dan ini yang memang menjadi tugas kita sebenarnya, terutama dengan Gerindra, yang sudah menjadi mitra koalisi, kita harapkan untuk bisa solid," tutur Agung.

Terlepas dari itu, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur mengaku tetap solid. Sandiaga Uno memberi gambaran saat ia berkampanye di Yogyakarta pada Jumat (16/11) lalu. Saat itu seluruh jajaran koalisi pendukung Prabowo-Sandi tingkat daerah hadir semua.

Baca juga: PKS Meradang Ada Perubahan Kesepakatan soal Uji Cawagub DKI


"Alhamdulillah solid. Kita lihat teman-teman dari Demokrat, PKS, PAN di sini, ada Gerindra juga, semuanya hadir di sini," ujar Sandi.

Sandiaga juga mengungkap survei internal pihaknya sudah terus naik mengejar Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan, elektabilitas Prabowo-Sandi sudah mencapai 40%.

"Alhamdulillah, kita sudah capai 40 persen. Ini perlu kita syukuri tapi kita masih jauh tertinggal. Kita masih kejar, kita masih punya 130 hari lagi kita yakin bisa menangkap aspirasi masyarakat sehingga bisa memenangkan hati dan pikiran," tegas Sandiaga.


https://m.detik.com/news/berita/4341...wo-masih-kusut

Yg jelas partai2 pd nyelematin diri sendiri biar masuk dpr