Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, proyek pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang sudah gagal sejak awal. Sebab proyek tersebut hanyalah dalih dari kebijakan maladministrasi penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL).

Trubus menilai, secara kebijakan publik, proyek tersebut sudah dapat diprediksi tidak akan berjalan optimal meskipun didorong sebagai salah satu solusi menata Tanah Abang. Indikator gagalnya proyek ini karena tidak dilatari perencanaan yang matang dan dukungan dari publik.

"Ini sudah gagal dalam kaitan perencanaan. Sebagai solusi, keberadaan jembatan tersebut bisa saja dikatakan solusi, tetapi tidak optimal juga karena pembangunannya mengalami hambatan," kata Trubus, di Jakarta, Kamis (15/11).

Trubus mengatakan, Pemprov DKI mau tidak mau harus melakukan komunikasi yang intens dengan instansi terkait untuk memuluskan pembangunan jembatan yang molor, antara lain dengan PT KAI untuk memastikan kepemilikan aset dan Ombudsman selaku instansi yang memonitor.

Jembatan Tanah Abang hingga kini belum beroperasi penuh karena mengalami hambatan koordinasi dengan PT KAI. Ombudsman bakal mempertemukan Pemprov DKI dengan PT KAI untuk membahas masalah aset dan akses stasiun menuju jembatan yang terhubung hingga Blok G.

"Dari kasus ini bisa terlihat tidak adanya koordinasi dan Pemprov DKI main hantam kromo saja, membangun bangunan di atas lahan KAI. Ini bentuk lemahnya perencanaan," tutur Trubus.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Teguh Nugroho menyebutkan sedikitnya ada lima fokus yang mesti dibahas seiring pembangunan jembatan Tanah Abang yaitu, aset, arus penumpang, gerbang (gate), sarana dan prasarana dan toilet untuk PKL di atas jembatan.

Lima isu itu yang bakal dibahas Pemprov DKI bersama PT KAI, Jumat (16/11). Teguh tidak bisa memastikan apakah pertemuan tersebut bakal berjalan sesuai agenda atau malah berpotensi ikut molor seperti peresmian jembatan.

"Perkembangannya bisa kita lihat Jumat nanti. Sekarang mereka sedang menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas nanti, dan semoga nanti ada kesepakatan dan kesepahaman," kata Teguh.

Teguh menyebutkan, secara teknis pembangunan jembatan sudah 100 persen. Artinya tidak memakan waktu lama bisa dioperasionalkan penuh bagi pejalan kaki serta PKL dan Jalan Jatibaru Raya kembali difungsikan sesuai pertuntukannya.

Dikatakan, adanya hambatan pembangunan jembatan tidak serta-merta menjadi celah bagi Ombudsman untuk mengeluarkan rekomendasi. Sebab, pembangunan jembatan dilakukan sebagai langkah korektif dari temuan maladministasi Tanah Abang.

"Kami melakukan pengawasan pelayanan publik. Kami tidak meningkatkan temuan menjadi rekomendasi karena ada langkah korektif dari pemprov, meskipun langkah perbaikan bisa berbeda tetapi substansinya sama, Jatibaru dikembalikan sesuai fungsinya," katanya.

http://www.beritasatu.com/megapolita...ejak-awal.html
Kata pengamat gan