Pergerakan catur politik Jokowi untuk memberantas penganggu negara memang dinilai lambat, dan ada rasa segan. Namun, keputusan yang terburu-buru bisa berbahaya karena akan dinilai sebagai tindakan HAM.
Sekaranglah waktunya ketika kudeta Myanmar pihak HAM bungkam seribu bahasa, pemerintah mulai menyusun rencana besar untuk menghabisi musuhnya dengan cara yang lebih elegant.
Setelah FPI di preteli hingga tak bisa berkata-kata apalagi demo dengan jumlah massa yang besar. Kini OPM - KKB pun mendapatkan cap Teroris, hal ini di sebut oleh Pemerintah secara tegas lewat Kemenko Polhukam Mahfud MD yang sudah resmi menetapkan KKB, OPM, dan organisasi yabg terkait sebagai teroris.
Otomatis Densus 88 akan membantu menangani aksi teror yang dilakukan KKB, dan akan mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke Papua. Sebuah langkah taktis diperlukan, karena perang yang dilakukan bukan perang kota namun perang di hutan sebenarnya ranah TNI yang lebih besar porsinya karena mereka tidak hanya menteror namun juga ingin mengusik dan memberontak dari Indonesia.
Tindakan KKB bukan lagi menyasar kepada tentara tapi sudah membunuh rakyat sipil, dan membuat teror di masyarakat. Maka hal ini sama dengan apa yang dilakukan teroris, terlebih telah banyak prajurit yang pulang hanya meninggalkan nama.
Saatnya Polri dan TNI bahu membahu untuk mengejar kelompok yang memiliki senjata sniper, dan juga SS1 yang diduga hasil rampasan. Namun bila benar KKB ini bisa melatih dirinya dengan sangat baik, maka agak sulit untuk meredam kekuatan mereka yang lebih memahami medan yang sangat sulit.
Menarik melihat pasukan tempur TNI dan Densus bila bersatu di lapangan, setidaknya dapat membagi tim lebih luas lagi dan mempersempit pergerakan KKB yang selalu berlari ke dalam hutan.
Tapi keputusan pemerintah mencap KKB Teroris diminta ditinjau kembali oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ditakutkan akan ada psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan.
Ditakutkan stigma negatif orang Papua di rantau akan semakin tinggi dengan adanya cap teroris, sama akan halnya umat Islam yang sering dihina teroris oleh sebagian orang saat ini. Walau hanya sekelompok orang yang menjadi teroris, namun semuanya kena stigma negatif.
Diharapkan juga ada pemetaan yang rapih, terukur dan terencana jangan sampai salah sasaran, salah tembak karena masyarakat sipil di tuduh bagian KKB.
Gubernur Papua meminta pemerintah untuk konsultasi dahulu kepada Dewan Keamanan PBB atas status teroris tersebut, ia tetap akan mendukung NKRI untuk itu perlunya pertukaran gagasan yang humanis bukan pertukaran peluru.
Lantas apa tanggapanmu dengan hal ini gan?
Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, semoga bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. See u next thread.
"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2021
referensi : klik, klik, klik
Pic : google
