Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan tindakan rasisme terhadap suku Minang melalui media sosial. Pigai mempertanyakan unsur pidana apa yang bisa menjeratnya.
"Mana pidananya? Saya tulis jika dianalisis. Opini atau analisis tidak bisa diadili. Saya punya kapasitas menganalisis karena saya aktivis civil society Indonesia," kata Natalius Pigai kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Natalius Pigai kemudian menampilkan cuitan di Twitter yang menjadi materi laporan. Cuitan itu mengomentari berita mengenai pertanyaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang 'Semoga Sumbar dukung negara Pancasila'.
Berikut cuitan Pigai itu:
Jk dianalisis: 1. Minang Anti Pancasila. 2. Minang jgn mimpi jd Presiden krn mrk labeli tdk Pancasilais. 3. Bro Fadli Zon harapanmu jd Presiden sdh ditutup. Mrk Kandangkan Minang sbg PARASIT ngr spt yg dilakukan Hitler pd Jahudi. KEJAM! Kekerasan Verbal.
Pigai mengatakan analisis terhadap pernyataan Puan itu dia sebut sebagai perandaian. Pigai menegaskan bahwa dirinya mengomentari apa yang disampaikan Ketua DPR RI itu.
"Jika tidak Pancasilais, maka mana bisa jadi Presiden Indonesia siapa. Dan itu saya komentari secara fakta terhadap apa yang Puan sampaikan oleh Puan," kata dia.
"Saya menganalisis pandangan Puan Maharani. Harusnya mereka pidanakan Ibu Puan, bukan yang menganalisisnya, apalagi saya dengar umpama. Jika tidak Pancasilais, maka tidak bisa jadi Presiden," sambungnya.
Pigai berharap polisi profesional dalam menangani kasus ini. Dia mengatakan bahwa polisi diawasi oleh Propam hingga masyarakat.
"Iya polisi kan pintar dan profesional, juga diawasi oleh Propam dan Kompolnas serta bangsa Indonesia jadi tidak mungkin tidak profesional," kata dia.
Pigai mengaku sering menjadi korban rasisme. Dia menyebut banyak yang marah atas perlakuan rasis itu.
"Apalagi saya korban hampir jutaan rasisme kok diadili sebagai pelaku rasisme. Jangankan orang saya, bisa saja dunia juga akan marah," tutur dia.
SUMUR:
Detik
