Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) menantang PKS dan Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar dagelan politik.
"Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu," kata aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).
"Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat," cetusnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Senin (5/10). Saat itu, tujuh fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN sepakat. Hanya dua fraksi yang menolak RUU tersebut, yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Martin pun mengklaim pihaknya akan menurunkan ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Akbar Sumut ke jalan besok, Kamis (8/10), sebagai bentuk protes kepada Pemerintah dan DPR.
"Kita kemarin sudah konsolidasi dengan 25 organisasi dari berbagai sektoral. Dan kita sepakat dan memutuskan turun ke jalan besok untuk menggagalkan UU Ciptaker," ujarnya.
Menurut Martin, Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat serta menyejahterakan masyarakat. Namun, kata dia, itu memberikan 'karpet merah' bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dan menindas rakyat.
"Omnibus Law berpeluang mendisharmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut agraria yang udah ada selama ini, mereduksi norma, nilai-nilai dan kaidah yang sudah ada sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mempermudah perampasan kekayaan alam untuk investor serta kelompok bisnis," tuturnya.
Mereka juga kecewa dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami kecewa pada aparat kepolisian, ketika rakyat bergerak menuntut hak nya mengagalkan Omnibus Law, Polisi justru menghalang-halangi. Di beberapa kota banyak jatuh korban. Polisi melakukan kekerasan terhadap gerakan rakyat," ujar Martin.
"Dengan segala resiko, kami siap turun dan siap dengan konsekuensinya. Kita lihat pemerintah dan DPR berkhianat dan semakin menindas rakyat," paparnya.
Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai partai oposisi di parlemen saat ini, terutama terkait RUU Cipta Kerja, hanya sibuk bergaya menolak dalam rapat-rapat di parlemen.
Mereka, kata dia, tidak ikut turun ke jalan bersama gelombang massa yang menolak. Lucius menyebut hal ini membuat tekanan kepada pihak pendukung pemerintah tak signifikan.
Hal berbeda terjadi di periode Presiden SBY. Saat itu, kata dia, oposisi berhasil memainkan peran penting karena melebur dengan gerakan masyarakat.
"Oposisi di DPR bergerak sendiri, publik bergerak sendiri. Keterpecahan seperti ini yang disukai oleh koalisi pemerintah karena itu artinya tekanan pada mereka biasa saja," tandas Lucius.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-omnibus-law
Komentar TS : Berani ga PKS dan Demokrat? Kalau ga berani, Fix PDIP oposisi terbaik sepanjang era reformasi
Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar dagelan politik.
"Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu," kata aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).
"Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat," cetusnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Senin (5/10). Saat itu, tujuh fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN sepakat. Hanya dua fraksi yang menolak RUU tersebut, yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Martin pun mengklaim pihaknya akan menurunkan ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Akbar Sumut ke jalan besok, Kamis (8/10), sebagai bentuk protes kepada Pemerintah dan DPR.
"Kita kemarin sudah konsolidasi dengan 25 organisasi dari berbagai sektoral. Dan kita sepakat dan memutuskan turun ke jalan besok untuk menggagalkan UU Ciptaker," ujarnya.
Menurut Martin, Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat serta menyejahterakan masyarakat. Namun, kata dia, itu memberikan 'karpet merah' bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dan menindas rakyat.
"Omnibus Law berpeluang mendisharmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut agraria yang udah ada selama ini, mereduksi norma, nilai-nilai dan kaidah yang sudah ada sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mempermudah perampasan kekayaan alam untuk investor serta kelompok bisnis," tuturnya.
Mereka juga kecewa dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami kecewa pada aparat kepolisian, ketika rakyat bergerak menuntut hak nya mengagalkan Omnibus Law, Polisi justru menghalang-halangi. Di beberapa kota banyak jatuh korban. Polisi melakukan kekerasan terhadap gerakan rakyat," ujar Martin.
"Dengan segala resiko, kami siap turun dan siap dengan konsekuensinya. Kita lihat pemerintah dan DPR berkhianat dan semakin menindas rakyat," paparnya.
Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai partai oposisi di parlemen saat ini, terutama terkait RUU Cipta Kerja, hanya sibuk bergaya menolak dalam rapat-rapat di parlemen.
Mereka, kata dia, tidak ikut turun ke jalan bersama gelombang massa yang menolak. Lucius menyebut hal ini membuat tekanan kepada pihak pendukung pemerintah tak signifikan.
Hal berbeda terjadi di periode Presiden SBY. Saat itu, kata dia, oposisi berhasil memainkan peran penting karena melebur dengan gerakan masyarakat.
"Oposisi di DPR bergerak sendiri, publik bergerak sendiri. Keterpecahan seperti ini yang disukai oleh koalisi pemerintah karena itu artinya tekanan pada mereka biasa saja," tandas Lucius.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-omnibus-law
Komentar TS : Berani ga PKS dan Demokrat? Kalau ga berani, Fix PDIP oposisi terbaik sepanjang era reformasi
