Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran Rp 1,5 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tambahan anggaran tersebut dijelaskan Basuki untuk biaya ganti rugi atas dampak yang disebabkan banjir lumpur panas Sidoarjo yang juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo di Jawa Timur.
"Sudah berkirim surat kepada Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai Menko yang membawahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk mohon tambahan anggaran," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (23/9/2020).
Dia menjelaskan hal tersebut merupakan tindaklanjut atas kesimpulan dalam rapat kerja sebelumnya dengan Komisi V.
"Sesuai yang diperintahkan oleh raker Komisi V tanggal 15 September untuk ganti ruginya di Lumpur Sidoarjo sebesar kira-kira Rp 1,5 triliun. Ini suratnya sedang diambil oleh Pak Dirjen Sumber Daya Air. Jadi kami sudah tindaklanjuti apa yang diperintahkan pada kesimpulan tersebut," tambah Basuki.
Pada kesempatan sebelumnya, Basuki mengajukan dana sebesar Rp 280 miliar untuk menangani banjir lumpur panas Sidoarjo. Lumpur panas ini telah menggenangi tanah wilayah Timur Jawa sejak 14 tahun lalu tepatnya sejak 29 Mei 2006 dan sampai sekarang masih belum hilang.
Anggaran sebanyak Rp 280 miliar itu sudah termasuk dalam total anggaran target prioritas bidang sumber daya air 2021 Kementerian PUPR yang sebesar Rp 44,67 triliun.
"Total anggaran untuk target prioritas 2021 bidang sumber daya air kita butuh sekitar Rp 44,67 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
link
Tambahan anggaran tersebut dijelaskan Basuki untuk biaya ganti rugi atas dampak yang disebabkan banjir lumpur panas Sidoarjo yang juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo di Jawa Timur.
