Jakarta - PPP meminta PDI Perjuangan memaafkan oknum dalam aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang membakar benderanya. Meski berterima kasih atas saran PPP, PDIP menyebut perbuatan itu tak bisa dibiarkan.
"Thanks untuk masukan rekan kami dari PPP. Namun, pembiaran terhadap orang-orang yang jelas mendegradasi demokrasi, dalam jangka panjang membahayakan peradaban bangsa," ungkap politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).
PDIP tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pembakaran benderanya. Rencananya, partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri tersebut akan melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Hendrawan menyebut langkah yang diambil pihaknya sebagai bagian dari cara partai memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Jangan lupa, kami mengusung politik pencerahan untuk kemajuan bangsa. Jadi kami pasti melakukan langkah-langkah yang edukatif dan bermartabat," tutur anggota DPR RI itu.
Peristiwa pembakaran bendera PDIP dilakukan sekelompok massa dalam aksi penolakan RUU HIP oleh PA 212 di depan gedung DPR, Rabu (24/6). Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu.
"Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa.
"Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan," kata Haikal.
Atas peristiwa itu, PPP menyarankan PDIP memaafkan pelaku pembakar bendera tersebut. PPP juga menilai PDIP tak perlu mengambil langkah hukum.
"PPP sarankan kepada PDIP agar jika memang benar terjadi pembakaran bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa elemen PA 212 kemarin, maka PDIP cukup memperingatkan pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pembakaran bendera PDIP agar tidak diulangi, dan selanjutnya memaafkan mereka tersebut," sebut Sekjen PPP Arsul Sani.
"Saran PPP tidak usah dibawa ke ranah hukum, kecuali nanti setelah diperingatkan terulang kembali kejadian pembakaran seperti itu," sambungnya.
Selain PPP, PKB memberikan saran. Menurut PKB, perlu ada langkah tabayun selain rencana pelaporan oleh PDIP.
"Saya rasa itu keputusan internal partai masing-masing yang perlu kita hargai, tapi ada baiknya di samping langkah hukum, bisa dilakukan tabayun dan musyawarah, apalagi kedua pihak sama-sama mencintai Pancasila, dan siapa tahu memang ada pihak lain yang memanfaatkan situasi," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan .
https://m.detik.com/news/berita/d-50..._beritaTerkait
