Kamis, 27 November 2025 | 14:24 WIB
TS
SM
Penulis: Theressia Sunday Silalahi | Editor: SMR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek laporan yang masuk ke layanan Lapor Mas Wapres. (Beritasatu.com/Theressia Sunday Silalahi)
Jakarta, Beritasatu.com – Program Lapor Mas Wapres (LMW) sudah 1 berjalan. Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, tercatat sebanyak 16.505 laporan masuk dari berbagai daerah, mencakup isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan setiap aspirasi rakyat yang masuk ditangani secara cepat dan tepat sasaran. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang nyata.

Gibran menekankan pentingnya menjadikan LMW sebagai instrumen strategis dalam menjaring aspirasi rakyat. Kanal ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan publik dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan responsif.

“Beliau (Gibran) mengarahkan kepada kita untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Hingga 10 November 2025, mayoritas laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp atau sekitar 66,07%. Sementara sisanya masuk melalui layanan tatap muka setelah registrasi di laman lapormaswapres.id. Angka ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap kanal digital yang mudah diakses.

Muktabar menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan dalam tindak lanjut laporan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, empati, dan tanggung jawab publik.

“Dalam layanan berbasis digital ini banyak hal yang perlu kita terus tingkatkan kapasitasnya, pola layanannya sehingga komunikasi dengan yang menyampaikan laporan itu akan lebih cepat, lebih mudah dan juga komunikasi itu memudahkan juga bagi kita untuk berkomunikasi kembali kepada kementerian/lembaga,” tuturnya.

Kasus Dinda
Salah satu laporan di LMW yang telah ditangani berasal dari Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama, Malang. Dinda terpaksa berhenti kuliah selama 3 tahun karena tunggakan biaya pendidikan, diperberat kondisi ekonomi keluarganya setelah sang ayah meninggal.

Setelah mendapat informasi tentang LMW, ia mengirimkan laporan melalui WhatsApp pada Februari 2025. Aduan tersebut segera diteruskan Sekretariat Wakil Presiden kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk diverifikasi.

“Semua data kami cek, baik ke rumahnya, ke kampus, maupun ke pihak desa. Setelah semuanya valid, kami mengundang Dinda dan keluarganya ke Pendopo Kabupaten Blitar,” kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Wiji Asrori.

Hasil verifikasi menunjukkan Dinda layak menerima bantuan. Baznas Kabupaten Blitar kemudian menyalurkan bantuan pendidikan sesuai jumlah tunggakan.

“Kami tidak memberikan uang tunai agar tepat sasaran. Prinsipnya, bantuan kami langsung disalurkan ke perguruan tinggi,” ungkap Ketua Baznas Kabupaten Blitar Achmad Lazim.

Bantuan tersebut kembali membuka jalan Dinda untuk melanjutkan kuliah.

“Senang, terharu kayak lega banget, selama ini kayak ya Allah bisa enggak ya lanjut kuliah lagi, tanggungannya sebesar itu terus alhamdulillah udah selesai jadi lebih lega, lebih tenang lagi menjalani kuliah,” ucapnya.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran telah mengadakan Lapor Mas Wapres ini,” tambah Dinda.

https://www.beritasatu.com/nasional/...erbagai-daerah
Warganet Twitter banyak mempertanyakan apakah ditindaklanjuti atau tidak