Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, tahun ini, OIKN diberikan tugas membangun infrastruktur serta menyediakan anggaran untuk pemeliharaan aset terbangun.

Hal itu disampaikan Bimo dalam rapat kerja antara OIKN dengan Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).  Ditegaskan, OIKN mendukung keberlanjutan pembangunan di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Anggaran disiapkan pada tahun 2025, sebesar Rp10 triliun. Sudah termasuk untuk menyiapkan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontraktor tahun jamak; Ditargetkan rampung akhir 2027 dan awal 2028," ungkap Bimo.

Dukungan anggaran pada tahun ini, kata dia, akan berkelanjutan pada 2026, dengan alokasi sementara yang ditetapkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) tahun 2026, sebesar Rp2,6 triliun yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada 2025 berskema kontrak tahun jamak.

"Serta pembangunan infrastruktur lainnya untuk membangun ekosistem dalam membangun Nusantara, sebagai Ibu Kota Negara atau menjadi ibu kota politik pada 2028," ujarnya.

Bimo menyatakan, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026, sebesar Rp21,18 triliun. Dari anggaran sebesar itu, dialokasikan sementara dalam SBPA tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun. Sehingga masih terdapat gap sebesar Rp14,92 triliun.

"Gap tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat kepala OIKN yang ditujukan kepada menteri keuangan dan juga menteri PPN/Kepala Bappenas, pada tanggal 14 Agustus 2025 perihal penyampaian usulan tambahan anggaran OIKN tahun 2026 sebesar Rp14,92 triliun," tandas Bimo.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pekerjaan pembangunan proyek untuk kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) di IKN, bakalan rampung paling lambat tahun 2026. Artinya, tugas Kementerian PU membangun IKN segera berakhir.

Pembangunan IKN periode 2022 sampai 2024, menjadi andil besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Presiden Jokowi. Memasuki pembangunan IKN Tahap II, kelanjutan pembangunan dialihkan ke Otorita IKN, tinggal menyisakan sejumlah proyek PUPR yang belum rampung.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan, terdapat sejumlah proyek MYC di bawah kementeriannya yang belum rampung. Harapannya, seluruh pekerjaan bisa tuntas paling lambat pada 2026.  "MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026, sudah selesai," kata Diana, Jakarta, dikutip Selasa (26/8/2025).

Wamen Diana memastikan, tidak ada masalah soal anggaran untuk pembangunan IKN. Adapun sebelumnya, anggaran Kementerian PU untuk menuntaskan proyek di IKN sekitar Rp14 triliun sempat terkena blokir.

Proyek apa saja yang belum tuntas? Wamen Diana tidak berbicara banyak. Hanya disebut, salah satu dari proyek tersebut ialah jalan tol. "Jalan tol (yang belum rampung)," ujarnya.

inilah.com