Jakarta - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, meminta aparat tegas menindak begal walaupun ditembak mati. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pernyataan Bobby arogan dan mendesak Bobby minta maaf atas pernyataan tersebut.
KontraS mengecam pernyataan Bobby karena pernyataan itu dinilainya abai terhadap hak asasi manusia (HAM) dan seolah-olah mendukung kepolisian untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Wali Kota Medan Minta Begal Ditembak Mati: Pernyataan Arogan dan Melegalkan Kesewaenang-wenangan Penggunaan Senjata Api," demikian rilis pers KontraS kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

KontraS menjelaskan ada standar tertulis dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009, mengatur tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaaan kekuatan harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, preventif, dan masuk akal. Polisi juga diatur untuk tidak menjadikan penggunaan senjata api sebagai mekanisme utama. Selain itu, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menyatakan bahwa polisi harus tunduk pada prinsip perlindungan HAM. Pernyataan Bobby untuk tembak mati begal dinilainya berpotensi menimpulkan pelanggaran HAM.

"Perlu digarisbawahi bahwa para 'begal' juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil dan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 secara tegas diatur bahwa anggota Polri harus menjamin hak setiap orang untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak," kata KontraS.

KontraS memantau, ada 29 peristiwa penembakan yang menyebabkan 41 orang tewas (extrajudicial killing) sejak Juli 2022 sampai Juni 2023. Di Sumut, terjadi 2 kasus extrajudicial killing dan 4 kasus penyiksaan.

"Sumatera Utara termasuk kota sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kekerasan aparat tertinggi se-Indonesia. Pernyataan dari Wali Kota Medan dapat melegitimasi tindakan semacam itu dan meningkatkan eskalasi kekerasan sehingga berpotensi menambah jumlah korban," kata KontraS.

Lewat keterangan pers bertanda nama Wakil Koordinator Advokasi Badan Pekerja KontraS, Tioria Pretty, KontraS meminta Bobby menarik ucapannya soal begal ditembak mati itu. KontraS juga meminta Kapolres Medan memastikan anggotanya melakukan tindakan sesuai prosedur dan standar HAM yang berlaku.

"Kami mendesak Wali Kota Medan untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya," kata KontraS.

Dikutip dari akun Twitter Bobby Nasution, pernyataan tersebut dicuitkannya pada 8 Juli 2023. Bobby menyatakan kejahatan begal dan geng motor sudah meresahkan masyarakat.

"Untuk itu, saya harap pihak kepolisian lbih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan walaupun harus ditembak mati," kata Bobby.

Selanjutnya, Bobby juga menegaskan kembali perihal pernyataannya mendukung polisi menembak mati begal. "Begal dan pelaku kejahatan tentu saja tak punya tempat di Kota Medan. Aksi mereka meresahkan, sudah tepat jika aparat bertindak tegas karena kita ingin ketenangan, keamanan di Medan," kata Bobby Nasution dalam keterangannya, Selasa (11/7) kemarin.

Bobby menanggapi

KontraS Sumatera Utara juga mengkritik pernyataan Bobby. Menurut KontraS Sumut, pernyataan Bobby serampangan dan mendukung extrajudicial killing, berpotensi menjerumuskan kepolisian untuk menyalahi aturan sesuai Perkap-perkap terkait. Bobby kemudian menanggapi kritikan-kritikan tersebut.

"Tanggapannya untuk LBH sama apa (KontraS juga) oo iya. Saya mewakili para begal, terima kasih untuk LBH," ujar Bobby dalam keterangannya kepada detikSumut, Rabu (12/7/2023).

Saat ditanya apakah penindakan begal harus dengan ditembak mati, Bobby meminta untuk menanyakan langsung ke masyarakat.

"Tanya masyarakat nya aja deh," ucapnya.

https://news.detik.com/berita/d-6818...warga-negara/2