Jakarta - Kemelut transaksi janggal Rp349,87 Triliun di Kementerian Keuangan tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat. Berbagai kalangan mendesak agar persoalan tersebut segera mendapatkan titik terang.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengungkapkan, ada baiknya pihak Kejaksaan Agung mengerahkan segala daya upaya yang dimilikinya untuk membongkar beberapa skandal dugaan korupsi lain yang sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat selama ini.

"Seperti kasus transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang pernah diungkap olen Ketua Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuian Uang (Komite TPPU), Mahfud MD," kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Terlebih, menurut Yusri, kasus tersebut telah memancing kontroversi soal data agregat yang diungkap oleh Mahfud MD awalnya sempat disanggah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani di berbagai forum. Namun, setelah rapat gabungan antara DPR RI Komisi III dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani serta Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, semua jelas data agregat mencapai Rp349 triliun yang harus ditindak lanjuti untuk mengembalikan potensi kerugian negara.

Menurut Mahfud MD saat di RDP DPR Komisi III sekitar April 2023, data transaksi janggal yang diperoleh dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok.

Menurut Yusri, sudah menjadi tugas Kejagung mencari pidana asal dari dugaan transaksi janggal itu.

"Siapa-siapa yang patut diduga terlihat pun sebenarnya sudah lama diungkapkan melalui forum di Komisi III itu. Jadi akan lebih baik jika Kejagung fokus juga ke kasus ini juga. Kejagung tentu harus mempertahankan citra baik yang sudah didapat saat ini dong," beber Yusri.

Harus Serius

Pengamat Sosial Politik Cinta Negera Indonesia, Heru Cipto Nugroho meminta DPR untuk mengungkap secara transparan siapa saja yang terlibat. "DPR harus secara terbuka mengungkap dugaan pencucian uang Rp349 triliun di Kemenkeu," kata Heru di Jakarta, Senin (29/5/2023).

DPR harus berani menindaklanjuti temuan aliran dana Rp349 triliun yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK). "Jangan malah DPR RI di mata publik seluruh Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang terkesan negatif seolah -olah diduga menutupi dugaan mega skandal pencucian uang tersebut," katanya.

Lebih lanjut Heru mendesak langkah tegas terkait temuan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut dengan serius. "Sehingga menurut saya semakin menjadi pertanyaan dan kecurigaan publik diseluruh Indonesia terhadap kinerja para wakil rakyat tersebut," tegasnya.

Satgas TPPU

Diketahui, kemelut transaksi janggal Rp349,87 triliun di Kementerian Keuangan tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menegaskan bahwa pihaknya dan Menteri Keuangan telah sepakat untuk membentuk Tim Gabungan atau Satgas yang akan dibentuk oleh Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Mahfud, Satgas ini nantinya akan melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh laporan hasil akhir (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Keputusan pembentukan Satgas ini, kemarin sudah didukung Komisi III DPR saat melakukan rapat kerja bersama Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kemarin, Selasa (11/4/2023) lalu.

https://www.harianterbit.com/nasiona...-diusut?page=2

Korupsi pasti berjamaah, gak mungkin dimakan sendiri..
Terlalu beresiko kalau berani sendiri2..