Uskup Jayapura dan Para Pemimpin Gereja Protestan Minta Hentikan Operasi Militer di Papua
Sabtu, 29 April 2023 10:06
Uskup Jayapura Monsinyur Yanuarius Theofilus Matopai You memberikan berkat kepada umatnya di Katedral Jayapura, Papua, Kamis 2 Februari 2023. 


POS-KUPANG.COM - Para pemimpin Katolik dan Protestan di Papua bersama-sama menyerukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghentikan operasi militer di provinsi yang dilanda krisis menyusul langkah terbaru untuk menerapkan 'operasi siaga tempur'.
Uskup Yanuarius Theofilus Matopai You dari Jayapura berkata, "Kami tidak ingin ada korban sipil."
“Oleh karena itu, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik pasukan dan mengambil langkah-langkah negosiasi dan pendekatan kemanusiaan,” kata Uskup You dalam konferensi pers pada 26 April bersama para pemimpin Kristen lainnya.
Ini adalah pertama kalinya Gereja Katolik bergandengan tangan dengan para pemimpin Protestan menentang pembangunan militer di Papua yang semakin intensif dalam beberapa bulan terakhir.
You, 72, yang dilantik sebagai uskup Jayapura pada Februari, didampingi oleh Pendeta Dorman Wandikbo, presiden Gereja Injili di Indonesia, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, presiden Persekutuan Gereja Baptis Papua Barat, Pendeta Tilas Mom, ketua Kingmi Sinode di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, dan Pendeta Benny Giay, Moderator Dewan Gereja Papua.
Seruan mereka datang sebagai tanggapan atas langkah militer minggu lalu untuk meningkatkan operasi tempur di wilayah tersebut menyusul pembunuhan lima tentara oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), yang oleh pemerintah Indonesia telah dicap sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono: Bukan Operasi Militer
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan "siaga tempur" bukan "operasi militer".
Komentar itu untuk menanggapi status siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua.

"Jadi, jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum operasi militer," kata Yudo Margono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Menurutnya, status siaga tempur untuk menumbuhkan naluri prajurit TNI untuk mengantisipasi serangan, terutama yang bertugas di daerah rawan.
Sejauh ini, ucap Yudo Margono, aparat TNI menggelar operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi di Papua.
Karena itu, selama status siaga tempur, prajurit TNI di Papua tetap memakai defensif terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Kita tidak ofensif, kita tetap defensif, tetapi mereka (prajurit TNI) harus siap karena memang di daerah kerawanan tinggi, sehingga harus siaga tempur," kata Yudo Margono.
Para prajurit tewas dalam upaya pembebasan pilot Selandia Baru Phillip Mehrtens, yang telah disandera sejak Februari tahun ini.
Istilah 'operasi siaga tempur' memungkinkan tentara untuk bergerak dengan senjata tempur dan menembaki siapa pun yang mereka curigai terkait dengan kegiatan teroris, kata aktivis HAM.
Pada 24 April lalu, TPNPB merilis video pernyataan Mehrtens di mana pilot menuding militer menggunakan bom di wilayah Kabupaten Nduga.
Pilot meminta pemerintah untuk menghentikannya karena membahayakan nyawanya dan warga sipil.
“Bila bom dijatuhkan,” menurut You, akan menimbulkan akibat yang luar biasa bagi manusia dan lingkungan.
Herman Taryaman, panglima militer di Papua, membantah klaim tersebut, dan mengatakan, "Keselamatan pilot dan publik adalah yang terpenting."
Sebuah bekas jajahan Belanda, Papua menyatakan dirinya merdeka pada tahun 1961, tetapi negara tetangga Indonesia mengambil kendali dua tahun kemudian, berjanji untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Pemungutan suara berikutnya yang mendukung tetap sebagai bagian dari Indonesia secara luas dianggap palsu.
Menurut data kelompok advokasi Imparsial, jumlah prajurit di Papua saat ini dipatok 16.900 orang, sebagian besar berkualifikasi tempur.
Setidaknya 242 orang tewas dalam konflik tersebut dalam empat tahun terakhir sejak 2018, termasuk 177 warga sipil, kata sebuah laporan oleh kelompok hak asasi internasional, Amnesty International.
Korban tewas termasuk 44 perwira militer dan polisi dan 21 pemberontak dari kelompok pro-kemerdekaan.
Kebuntuan terus memicu keresahan di antara warga setempat dan para pemimpin Gereja.
Florianus Geong, seorang warga di Kabupaten Nduga, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak di wilayah itu, mengatakan, "Mereka [tentara] berpatroli setiap hari."
Pada konferensi pers, Pendeta Wandikbo mengatakan operasi terakhir oleh militer akan memperburuk situasi karena orang-orang berjuang untuk mendapatkan layanan dasar.
“Anak-anak tidak bisa sekolah karena militer menggunakan sekolah dan puskesmas (sebagai tempat kemping). Mereka juga menggunakan rumah dan gereja,” kata Wandikbo.
Pendeta Yoman meminta presiden menunjuk utusan khusus untuk berunding dengan pemberontak.
"Presiden harus menunjuk seorang utusan khusus sehingga mereka dapat berkomunikasi" dengan para pemberontak, katanya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamananan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat menyoroti gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang belakangan melakukan tindakan terorisme dengan menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens dan meminta ditukar dengan kemerdekaan Papua.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud menyebut pihaknya akan mempertahankan keutuhan NKRI dan akan memberantas semua gerakan yang mencoba merampas kedaulatan NKRI.
"Tidak ada negosiasi soal itu, dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI," kata Mahfud MD saat ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.
Mahfud menambahkan, secara hukum internasional dan kenyataan faktual, Papua adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh karenanya tidak ada ruang untuk negosiasi lagi terkait fakta hukum tersebut.
"Berdasarkan konstitusi dan berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan kenyataan faktual, (Papua, red) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu tidak ada negosiasi soal itu," imbuhnya.
Ketika ditanya soal pembebebasan Pilot Susi Air Philip Mark Martens yang saat ini disandera oleh KKB di bawah pimpinan Eganius Kagoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Mahfud MD menyebut pihaknya mengupayakan pendekatan persuasif dan kesalamatan pilot adalah prioritas utama.
"Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandera. Keselamatan sandera adalah prioritas," ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menyebut tak menutup kemungkinan akan adanya upaya lain untuk melakukan pembebasan pilot Selandia Baru tersebut.
"Tapi kami tidak menutup opsi lain, kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribet. Tapi kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan pembebasan."
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme.
"Kekerasan KKB itu sudah memenuhi unsur atau delik tindak pidana terorisme karena memiliki motif politik, ideologi, motif gangguan keamanan," ungkap Komjen Boy Rafli Amar, Rabu 15 Februari 2023.
KKB batalkan tuntutan
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Barat mengatakan bahwa mereka telah membatalkan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens.
KKB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) tersebut telah menculik Mehrtens di kawasan dataran tinggi Nduga 7 Februari 2023.
Pilot itu diculik usai melakukan penerbangan rutin ke kawasan tersebut, dan hingga kini masih disandera.
TPNPB mengatakan pada saat itu pilot Susi Air hanya akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat dan menarik seluruh pasukan dari wilayah tersebut.
Namun dalam pesan teks kepada Reuters pada Kamis 6 April 2023, juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan kelompoknya telah membatalkan tuntutan kemerdekaan dan justru mendorong dialog.
"Pilot Selandia Baru ini bukan musuh kami, jadi kami akan mencari solusi untuk membebaskannya," kata Sambom.
Sambom mengatakan TPNPB, sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak menghentikan desakannya untuk melihat wilayah tersebut diberikan kemerdekaan dalam jangka panjang, tetapi menyadari kebutuhan untuk memastikan pilot segera dibebaskan.
"Kami akan melakukan negosiasi damai," katanya.
Pertempuran tingkat rendah untuk kemerdekaan dari Indonesia telah dilancarkan selama beberapa dekade di wilayah Papua Barat, di mana konflik antara pemberontak bersenjata dan pasukan keamanan Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Wilayah itu, melalui voting tahun 1969 yang diawasi oleh PBB, sepakat menjadi bagian dari Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengatakan telah memprioritaskan negosiasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menjamin pembebasan Mehrtens, mencatat bahwa bahaya jika melakukan operasi militer di daerah dataran tinggi yang terjal.
"Kami akan menggunakan senjata kami hanya jika ada ancaman terhadap nyawa pasukan kami," kata Donny Charles Go, juru bicara satuan tugas militer Indonesia yang dibentuk untuk menyelamatkan pilot, kepada Reuters.
Ditanya tentang perubahan nyata sikap kelompok separatis tersebut, seorang pejabat Indonesia mengatakan situasinya tetap rentan.
"Untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan sandera, pemerintah akan membatasi komentar publik," kata Jaleswari Pramodawardhani, Deputi Kantor Staf Kepresidenan Indonesia.
Pilot Susi Air akan Ditahan Sampai Kiamat
Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau disingkat KKB Papua kembali melancarkan aksinya dengan menyerahkan sepucuk surat yang berisi ancaman kepada dunia jika tuntutan Papua Merdeka tak digubris.
Surat yang ditulis tangan itu, diserahkan langsung oleh utusan KKB Papua kepada pilot Susi Air berkebangsaan Afrika Selatan yang berinisial LR.
Surat itu diserahkan setelah pesawat Susi Air yang dikapteni LR mendarat mulus di lapangan terbang Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis 16 Maret 2023. Perihal penyerahan surat oleh utusan KKB kepada pilot Susi Air tersebut, dibenarkan juga oleh Komandan Ops Damai Cartenz, Faizal Ramadhani.
Dikatakannya, setelah pesawat Susi Air mendarat, seseorang terlihat berlari mendekati pesawat dengan membawa sebuah kantong warna merah.
Penyerahan kantong merah kepada pilot Susi Air tersebut, terabadikan dalam dokumen sebuah video, yang diperoleh aparat keamanan.
Pasca mendapatkan video tersebut, Komandan Ops Damai Cartenz, Faizal Ramadhani langsung menyampaikannya kepada awak media di Papua.
"Hari ini (Kamia 16 Maret 2023) kami mendapat informasi, bahwa pilot Susi Air yang menjalani penerbangan Timika ke Distrik Jila menerima surat dari KKB Papua,” ujarnya.
Anggota KKB Papua tersebut, lanjut Faizal Ramadhani, menitipkan sepucuk surat kepada pilot Susi Air yang berkebangsaan Afrika Selatan.
Dalam video yang diperoleh aparat keamanan, terlihat seseorang yang diduga merupakan pimpinan dari kelompok tersebut, memberikan surat yang dibawa menggunakan kantong plastik merah, kemudian diberikan kepada LR.
Masih dari video tersebut, terlihat juga salah satu anggota KKB memegang sebuah senjata api laras panjang.
Menurut Faizal ramadhani, dalam proses penyerahan tersebut, pilot tidak mendapat perlakuan kasar. Pilot itu juga dilepas begitu saja setelah anggota KKB tersebut memberikan surat kepadanya."Tidak ada penahanan, setelah surat diberikan mereka melepas pilot yang saat ini sudah kembali ke Timika," kata Faizal.
Khusus untuk kelompok yang menyerahkan surat, Faizal mengaku personelnya masih mencoba mengidentifikasi.
"Kita masih dalami ini kelompok mana karena di Jila merupakan wilayah perlintasan (Mimika-Nduga), terakhir ada kejadian di Jila pada 2019, kita masih cari tahu apakah ini yang kelompok yang sama atau bukan," kata dia.
Untuk diketahui, perlakuan anggota KKB Papua terhadap pilot berinisial LR ini jauh berbeda seperti yang dilakukan Egianus Kogoya ketika menyandera Phillips Mark Merthens pada Selasa 7 Februari 2023.
Saat itu, Egianus Kogoya bersama pasukannya, tiba-tiba muncul di Bandara Nop Goliath Dekai, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Papua.
Setelah menguasai bandara tersebut, Egianus Kogoya bersama pasukan langsung membakar pesawat Susi Air setelah terlebih dahulu membiarkan lima penumpangnya pergi.
Apesnya, Egianus Kogoya tak hanya membakar pesawat Susi Air tetapi juga menyandera pilotnya yang berkebangsaan Australia.
Pilot bernama Phillips Mark Merthens yang berasal dari Selandia Baru tersebut, langsung ditawan. Ia dibawa keluar masuk hutan mengikuti kemana pun Egianus Kogoya mengembara,
Hingga saat ini, pilot tersebut belum diketahui keberadaannya. Bahkan posisinya pun sampai sekarang belum berhasil diidentifikasi.
Isi Surat KKB Papua
Kutipan isi surat dari KKB Papua tersebut, sebagiannya dipaparkan apa adanya pada tulisan berikut ini.
Bahwa kami dari TPNOPM Makodap III disampaikan beberapa poin tentang disandera pilot di Distrik Paro. Oleh karena tentang pilot yang disandera oleh tuan Igianus Kogoya adalah tugas untuk diminta kepada seluruh dunia internasional – nasional, diproses tentang pengakuan kemerdekaan bangsa west Papua Barat.
Demikian juga di negara-negara di internasional-nasional-negara Selandia Baru. Jika kalau tidak diproses tentang bangsa Papua, maka kami masih bertahan sampai dunia kiamat, sehingga kami diminta proses kemerdekaan bangsa west Papua kepada negara-negara di dunia, yaitu internasional dan nasional sampai dengan keluarga besar dari pilot Selandia Baru (*)

https://kupang.tribunnews.com/2023/0...papua?page=all