Praktek perjudian adalah salah satu fenomena yang bisa dibilang masif terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi membuat akses untuk melakukan kegiatan berbau gambling juga menjadi semakin mudah.

Dalam hal kegiatan berjudi ini, dulu pada zaman Orde Baru di bawah rezim presiden Soeharto pernah ada semacam kiat untuk melegalkan hal ini. Dengan dalih dana sumbangan sosial, pemerintah membuat regulasi untuk mengatur pelaksanaan kegiatan ini di masyarakat. Pemerintah saat itu memoles kegiatan ini dengan memberi nama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau lebih akrab dikenal dengan SDSB. Menarik ditelinga bukan?

Begitu populernya kegiatan ini sehingga memicu masyarakat untuk berbondong-bondong mengikutinya. Banyak kenangan menarik sekaligus kocak yang dituturkan oleh para penikmat lotre SDSB. Salah satunya adalah Fajar Hidayat atau Pade.

Pria asal Bandung yang kini berusia 54 tahun itu menuturkan betapa maraknya SDSB saat itu. Ada sisi positif dan negatif dari kegiatan ini. Hal positifnya masyarakat makin giat mempelajari rumus-rumus matematika. Sedangkan sisi negatifnya makin banyak orang yang berpikir tidak logis semisal mencari wangsit di kuburan atau tempat-tempat keramat untuk meminta bocoran nomor yang bakal keluar.

Dilihat dari aspek historisnya, bisakah negara mengatur perjudian dan membuatnya menjadi legal? Untuk hal itu TS akan memberikan ulasan. Berikut ulasan selengkapnya.

Sebelum membahas bagaimana negara harus menyikapi praktek perjudian yang masih marak di masyarakat, perlu diingatkan bahwa perjudian adalah kegiatan yang melanggar hukum di Indonesia. Sejak dulu, perjudian dianggap sebagai kegiatan yang merusak moral dan menyebabkan kerugian bagi individu dan masyarakat.

Mengenai SDSB, meskipun pada saat itu dilegalkan oleh pemerintah, namun hal ini tidak dapat dipandang sebagai solusi untuk mengatasi perjudian. SDSB pada akhirnya mengalami kegagalan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali apakah praktek perjudian seharusnya diizinkan kembali atau tidak. Perjudian dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti kecanduan, hutang, dan kejahatan terkait perjudian. Oleh karena itu, negara harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan apakah perjudian harus dilegalkan kembali atau tidak.

Jika memang perjudian diizinkan kembali, maka harus ada aturan dan regulasi yang ketat untuk menghindari dampak negatif yang disebutkan di atas. Negara harus mampu mengelola perjudian dengan baik, termasuk dalam hal pengawasan, pencegahan kecurangan, dan penanganan masalah sosial yang timbul akibat perjudian.

Namun, jika mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, serta masalah-masalah sosial yang muncul akibat SDSB pada masa lalu, mungkin lebih baik jika pemerintah tetap melarang praktek perjudian. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor industri yang lebih produktif, sehingga masyarakat tidak perlu mencari solusi sementara dengan berjudi.

Dalam rangka menangani perjudian yang masih marak di masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya perjudian dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktek perjudian harus ditingkatkan, termasuk dengan tindakan tegas terhadap pelaku perjudian dan bandar-bandar perjudian yang merugikan masyarakat.


Jika berkaca pada dunia internasional, negara-negara seperti Hong Kong dan Macau adalah contoh yang menjadikan judi sebagai investasi legal dan dikelola oleh negara.

Regulasi perjudian seperti di Macau dan Hong Kong pada dasarnya memperbolehkan praktek perjudian dengan lisensi khusus dari pemerintah. Namun, di sisi lain, regulasi yang ketat juga diterapkan untuk memastikan bahwa perjudian dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat.

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan opsi ini, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang kuat harus diterapkan untuk memastikan bahwa perjudian tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan dari perjudian tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan pengembangan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa regulasi seperti di Macau dan Hong Kong memerlukan investasi besar dari pemerintah dan perusahaan perjudian. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah regulasi semacam itu akan menguntungkan bagi Indonesia dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, jika pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan regulasi perjudian seperti di Macau dan Hong Kong, harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang, dengan pengawasan yang ketat dan pendapatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tetap perlu diingat bahwa perjudian tetap merupakan kegiatan yang melanggar hukum di Indonesia, dan penghapusan praktek perjudian masih merupakan pilihan yang lebih baik dalam jangka panjang.

Bagaimana menurut Agan dan Sista semua? Setujukah kalian jika judi dilegalkan di negara kita? Berikan komentar kalian di bawah yaa. Terima kasih sudah membaca, see you on the next thread.

Narasi : Ulasan Pribadi

Sumber Referensi :

https://www.detik.com/jabar/berita/d...a-tergila-gila

https://www.google.com/amp/s/interna...ian-1651255450

Copyright @albyabby912023, All right reserved