Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan kontrak politik yang dilakukan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dengan warga kampung Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Djarot menilai, kontrak politik itu merupakan urusan koalisi Kertanegara selaku koalisi partai pendukung Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno. "Enggak apa-apa, itu (urusan) koalisinya pak Anies," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).

Ribuan warga di kampung Tanah Merah terancam digusur oleh Pemprov DKI. Pasalnya, mereka tinggal di atas lahan milik PT Pertamina (Persero). Lahan tersebut rencananya akan dibangun sebuah pengamanan ring kali depo.

Djarot pun membenarkan, lahan tersebut merupakan milik Pertamina. Namun, Djarot tak mau berbicara banyak mengenai lahan tersebut. Djarot mempersilahkan kepada Anies bila memang telah melakukan kontrak politik dengan warga Tanah Merah.

"Itu kan pak Anies (yang kontrak politik), enggak apa-apa lah, silahkan. Enggak apa-apa," ujar dia.

Isi kontrak politik Anies dengan warga Tanah Merah, yakni mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota. Hal ini meliputi berbagai tuntutan, seperti melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan di akui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik.

Kemudian, permukiman yang kumuh tidak digusur tapi di tata seperti Kampung Tematik, Kampung Deret dan lain sebagainya. Permukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara (BUMN) akan di lakukan negoisasi yang melibatkan masyarakat, dan Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah sesuai dengan Undang-udang Dasar 1945 dan UUPA 1960.

Selain itu, warga Tanah Merah juga meminta adanya perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional. Warga juga meminta agar Pemprov DKI tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh di kampung-kampung Jakarta

Lalu, Pemprov DKI diminta untuk mengkaji ulang dan merivisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI jakarta, zonasi peruntukan yang sudah menjadi perkampungan tidak berubah fungsi menjadi pusat perniagaan seperti apartemen, taman terbuka hijau dan lain sebagainya. Pemprov DKI harus lebih mengutamakan kepentingan warga yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun.

Terakhir, warga Tanah Merah minta adanya keterbukaan dan penyebarluaskan informasi kepada warga kota. Terkait masalah permintaan sertifikat tanah dari warga Tanah Merah dalam kontrak politik, mantan wali kota Blitar itu enggan menanggapinya.

"Ya kalau pak Anies menganu bisa, ya tanya ke pak Anies dong, jangan tanya ke saya," kata Djarot.

Djarot yang saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta menjelaskan, Pemprov DKI hingga kini juga belum pernah berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas masalah lahan Tanah Merah.

"Itu urusannya dengan BUMN ya, kami belum pernah koordinasi dengan Pertamina seperti apa. Tanya saja pada beliau (Pertamina)," jelas dia.

http://news.metrotvnews.com/metro/0KvVzpRK-anies-kontrak-politik-dengan-warga-tanah-merah-djarot-silahkan

sok janji pasti legalisasi kampung tanah merah ternyata tanah bumn..minta ijin dulu tong

lha janji jokowi dulu gimana.. kata nasbung yg belakangan ga sadar jilat pantat jokowi

Namun, jika warga Jakarta tinggal di tanah sengketa yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, Jokowi mengaku akan coba melakukan negosiasi. "Kalau itu tanahnya tanah perusahaan kita negosiasi," sambungnya.

"Prinsip kami sederhana. Selama tanah itu bukan tanah negara, bukan jalur hijau atau sungai, kami bisa bikinin (Kampung Deret),"

http://news.okezone.com/read/2012/09/15/505/690367/jokowi-janji-urus-warga-yang-tinggal-di-lahan-ilegal

dicoba negosiasi ke bumn.. kalo gagal ya direlokasi ke rusun. gitu aja kok repot