Berkaca Dari Malaysia : Anwar Ibrahim Perdana Menteri Yang Menolak Digaji

Negara jiran Malaysia baru saja menyelesaikan Pilihan Raya Umum (Pemilu) pada 19 November 2022 kemarin. Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim berhasil memenangi suara mayoritas dengan mengumpulkan 83 kursi. Setelah melakukan loby-loby politik dan memutuskan berkoalisi dengan Barisan Nasional dan beberapa partai kecil lain, akhirnya mayoritas kursi parlemen dikuasai dan Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke 10. Upacara pelantikan Anwar Ibrahim oleh Sultan Yang Dipertuan Agong Malaysia, Al Sultan Abdullah berlangsung pada Kamis 24 November 2022. Anwar secara otomatis diberi sematan gelar Yang amat Berhormat Perdana Menteri.

Dalam janjinya sebelum pelantikan, Anwar Ibrahim menyatakan tidak akan menerima sepeserpun dari gajinya selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahkan dia dengan tegas menyatakan juga akan memangkas gaji para Menteri yang akan bersama dalam kabinet yang dipimpinnya.

Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi perekonomian dalam negeri Malaysia yang memprihatinkan. Kondisi harga-harga bahan pokok yang kian melambung tinggi menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi pimpinan Partai Keadilan Rakyat tersebut. Masyarakat di sana juga dihadapkan pada minimnya lapangan kerja pasca bencana wabah Covid 19 dua tahun terakhir.

Dari peristiwa ini, dapat diambil pelajaran yang sangat mulia. Betapapun gaji adalah hak bagi pejabat negara, namun Perdana Menteri baru Malaysia itu merasa dia tidak pantas menerimanya. Dia tidak merasa senang hidup bergelimang harta sedangkan rakyatnya kelaparan dan kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.

Sebagai negara jiran dan serumpun, Indonesia sudah sepatutnya mengambil teladan yang baik ini. Para Pejabat di negara ini seharusnya memiliki rasa empati di tengah merosotnya nilai pendapatan masyarakat. Belum lagi gelombang PHK yang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan beberapa waktu terakhir menambah daftar panjang persoalan pengangguran dan kemiskinan di negara kita.

Kedepan, sudah sepatutnya para pemimpin di negara ini serius memikirkan rakyatnya. Bukan malah berselancar ria di tengah gelombang keruntuhan ekonomi yang kian lekat di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi, tahun 2023 adalah tahun yang sangat krusial bagi perekonomian dunia di tengah ancaman resesi global yang bakal menghadang.

Jadi bagaimana agan dan sista, mantap kan Perdana Menteri negeri jiran kita? Bagaimana di Indonesia?, anda tahulah jawabannya.

Sumber :

Ulasan pribadi diolah dari berbagai referensi

https://www.google.com/amp/s/www.cnn...ji-menteri/amp

https://www.google.com/amp/s/amp.kom...ia-versi-lhkpn