Pengasuh Ponpes Ar Risalah Lubuklinggau Bersama Masyarakat Tolak Pembangunan Vihara Dhamma Ratana

M Fathony

Selasa, 5 Juli 2022 | 15:05 WIB



Pimpinan Ponpes Ar Risalah Lubuklinggau bersama masyarakat tolak pembangunan Vihara Dharma Ratana yang berada di tengah pemukiman mayoritas muslim. (Jamil)

 
Sumsel24.com - Pengasuh Ponpes Modern Ar Risalah, KH Atiq Fahmi Desak Pemerintah Kota Lubuklinggau tolak Pembangunan Vihara Dhamma Ratana di Wilayah Mayoritas Umat Muslim

Penolakan atas pembangunan Vihara Dhamma Ratana oleh pimpinan Ponpers Ar Risalah yang berada di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I kembali disampaikan masyarakat Lubuklinggau.

Rencana pembangunan Vihara Dhamma Ratana ini dengan luas bangunan 12 x 28 M2, di atas tanah seluas ¾ hektar.

Menurut Pengasuh Ponpes Ar Risalah pembangunan Vihara Dhamma Ratana diduga cacat hukum dalam proses pengajuan permohonan karena tanpa sepengatahuan Lubuklinggau Camat Barat I.

Selain itu Pembangunan Vihara Dhamma Ratana juga sudah ditolak oleh masyarakat, diman warga muslim sempat melakukan aksi damai 317 yang dikoordinator oleh KH Atiq Fahmi, Lc.,M.Ag di Depan Kantor Wali Kota Lubuklinggau

Aksi demo prnolakan pembabgunan Vihara yang akan dibangunkan tersebut karena berada di kawasan penduduk mayoritas umat Islam.

Melihat kondisi ini Pimpinan Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah KH Atiq Fahmi salah satu ulama di lubuklinggauangkat bicara.

KH Atiq Fahmi merasa ada yang janggal terkait pembangunan Vihara di Kelurahan Kayuara yang diisukan akan dilanjutkan pembangunannya.

Padahal lanjutnya dari dahulu sudah ditolak oleh masyarakat karena letaknya yang tidak tepat dan berada di kawanan penduduk mayoritas muslim.

"Kami ingin mengomentari tentang isu yang beredar saat ini, terkait kelanjutan berdirinya Vihara di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Dulu sudah ada penolakan, kenapa sekarang dilanjut lagi dan diberikan izin. Padahal Kemenag sudah membatalkan Rekomendasinya yang lama, ada apa kok masih dilanjutkan," ungkap KH Atiq Fahmi, Selasa 5 Juli 2022.

Kemudian KH Atiq Fahni meempertanyakan kenapa izin yang diberikan berupa izin rumah tinggal, tapi kok ada Viharanya?

"Yang lucunya adalah orang yang bertanda tangan untuk pengajuan izin berdirinya vihara tersebut bukanlah orang yang dulu meminta untuk dibangunkan vihara di lokasi tersebut, alias orang yang berbeda.

Dan ada pernyataan vihara yang dibangunkan tersebut diperuntukkan untuk keluarga, jelas ada permainan administrasi disini," ujanrnya kembali.

Pimpinan Ponpes Modern Ar-Risalah ini juga meminta kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Ketua serta Anggota DPRD Lubuklinggau untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini dengan bijaksana.

"Kami mohon kepada Pemerintah, untuk jujurlah dalam administrasi pendirian Vihara ini, kami yang menolak ini jangan dituduh intoleransi, justru yang memaksa pembangunan Vihara inilah yang intoleransi," jelas KH Ayq Fahmi.

Ia menjelaskan dari dulu tidak menolak pembangunan Vihara atau rumah ibadah umat lain, tapi mereka menolak pembangunan Vihara di kawasan yang mayoritas umat muslimnya.

"Jadi silahkan bangunkan di lokasi lain yang jauh dari kawasan umat Muslim, apalagi disana juga merupakan kawasan Perbakin yang sering dijadikan lokasi keramaian dan banyak ditolak masyarakat disana," imbuhnya.

Kh Atiq Fahmi menjelaskan khawatir kalau ini tidak diselesaikan secara kebijakan pemerintah nanti ada pembatalan langsung dari masyarakat yang menolak dan bisa menimbulkan kekisruhan.

"Tolong jangan kita tuli dengan aspirasi rakyat ini, saya juga minta kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau tolong jangan diam ketika ada aspirasi rakyat seperti ini, jangan hanya ketika Pemilu baru siap membela rakyat," tegasnya.

Dalam Kh Atiq minta didengarkan aspirasi rakyat i yang datangnya bukan soal uang melainkan dari hati dan untuk kedamaian.
Bahwasanya ada orang yang intoleran memaksa pembangunan Vihara di tengah kawasan umat Muslim.

"Sekali lagi kami minta kepada Pemerintah untuk melakukan pembatalan berdirinya Vihara tersebut sebelum adanya aksi penolakan dari masyarakat," tutup KH Atiq Fahmi.***(mil)

https://www.sumsel24.com/daerah/pr-3...-ratana?page=3