Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik bahwa kebijakan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat sasaran, karena yang menikmati adalah kalangan mampu yang memiliki kendaraan bermotor.

Sri Mulyani memberikan pandangannya mengenai subsidi BBM setelah mendapatkan pertanyaan dari Zampara Mermisi, mahasiswi Universitas Mataram yang juga merupakan peserta Olimpiade APBN 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

Pada pembukaan acara Olimpiade APBN 2022 yang diselenggarakan hari ini, Minggu (25/9/2022), para peserta berkesempatan langsung berbicara secara virtual dengan Sri Mulyani.

Zampara kemudian mengkritik kebijakan subsidi BBM yang yang tidak tepat sasaran, karena kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dengan aplikasi MyPertamina belum sepenuhnya dijalankan di berbagai daerah di Indonesia.

"Kebijakan pemerintah untuk pembatasan subsidi BBM untuk kelas menengah ke atas lewat MyPertamina, subsidi BBM belum tepat sasaran. Karena kebijakan MyPertamina belum sepenuhnya dijalankan dan menyebabkan pengisian BBM agak lama," ujar Zampara.

Merespon kritikan tersebut, Sri Mulyani langsung menjawabnya. Sri Mulyani memulai penjelasan, bahwa disaat pandemi Covid-19 mulai bisa teratasi dan melandai, kegiatan masyarakat mulai kembali pulih.

Di saat permintaan naik, namun dunia mengalami gangguan pasokan, yang salah satunya juga disebabkan adanya perang di Rusia dan Ukraina. Sebagai negara pemasok kebutuhan pangan dan energi, membuat barang semakin langka, yang menyebabkan harga menjadi naik.

Minyak mentah sebagai bahan utama BBM, karena perang harganya terus berfluktuasi. Harga minyak dunia terus naik hingga menyentuh harga US$ 100 hingga US$ 120 per barel. Namun harga asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Palm/ICP) yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2022 hanya US$ 63 per barel.

"Seluruh masyarakat dunia menghadapi. Setiap negara punya pilihan bagaimana menghadapi shock tersebut... Kalau subsidi ini tidak tepat sasaran, kalau subsidi ini dalam bentuk BBM katakan US$ 100 hanya jadi US$ 60 dan pemerintah memberikan subsidi US$ 40, yang menikmati US$ 40 ini adalah yang mengkonsumsi BBM," jelas Sri Mulyani.

Mengingat subsidi yang digelontorkan masyarakat adalah subsidi barang dalam hal ini BBM, sehingga yang menikmati subsidi ini adalah masyarakat luas terutama mereka yang memiliki kendaraan bermotor.

Sri Mulyani kemudian menganalogikannya dengan, masyarakat yang memiliki banyak kendaraan bermotor. Semakin banyak keluarga yang memiliki kendaraan bermotor, akan semakin banyak menikmati subsidi dari pemerintah.

"Yang tidak punya motor tidak dapat subsidi.... Kalau punya mobil 1 minum subsidi lebih banyak, mobilnya ada 2-4 berarti menikmati subsidi lebih banyak. Nah ini yang biasanya punya mobil banyak ke yang lebih mampu dan menikmati semakin besar," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri Mulyani tak menampik jika pemberian subsidi energi saat ini kepada masyarakat di Indonesia belum tepat sasaran.

"Ini pilihan bagi suatu negara, subsidi tidak tidak tepat sasaran, karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi, kalau harga dibiarkan terus dengan harga pasar, ini berarti ekonomi berat, inflasi naik rakyat miskin kena. Gara-gara BBM, semua harga jadi mahal," tuturnya.

"Karena kita dihadapkan tantangan, bukan hanya Indonesia, semua negara dihadapkan tantangan yang sama, setiap negara punya pilihan kebijakan dan setiap negara kondisi APBN berbeda-beda," kata Sri Mulyani lagi.

Seperti diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Oleh karenanya, beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi mengalami penyesuaian harga. Pertalite dari harga Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.

Pemerintah kemudian menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000

Pemerintah Daerah juga harus menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

"Kalau bisa mengeluarkan Rp 500 triliun lebih untuk subsidi BBM dan negara-negara lain, seperti Sri Lanka APBN gak kuat lagi, APBN jebol. Kalau APBN jebol pasti ekonomi krisis. Mengelola seluruh ini, ekonomi, gejolak, rakyat, belum lagi pandemi, itu harus diatur apik dan hati-hati melalui APBN. Kalau APBN rusak orang juga tidak akan percaya," pungkas Sri Mulyani.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ti-subsidi-bbm

Ngenes gan