Siapa di sini yang pernah tersingkirkan dari sebuah kompetisi gara-gara praktek nepotisme? Okay, turunkan tangan Anda, kita sama. Saat saya masih Sma, ada sebuah olimpiade yang cukup bergengsi dan hanya dengan ikut saja sudah memberikan nilai plus bagi siswa, terutama yang hendak melanjut ke universitas.

Sekolah saya mengirimkan satu perwakilan untuk tiap mata pelajaran dan karena saya cukup percaya diri saya pun mendaftar. Kami semua mengikuti tes dan saat hasilnya diumumkan saya tidak terpilih. Kalau cuma sekedar kalah sebenarnya saya bisa terima, tapi ternyata yang menang seleksi tersebut adalah seseorang yang… katakan saja tidak sepintar saya maupun beberapa kandidat lain.



Dia pun pergi mengikuti olimpiade, dan dia kalah. Singkat cerita rumor pun menyebar bahwa dia dipilih karena masih punya hubungan dengan salah satu guru. Jika mengingat hal itu lagi rasanya memang sangat tidak mengenakkan tapi karena tak ada bukti kami pun tak bisa berbuat apa-apa.

Itu cuma level sekolah, praktek-praktek yang serupa bisa ditemukan di mana-mana dan saat ini yang ingin saya bahas adalah praktek bagi-bagi jabatan di instansi pemerintahan.

Coba bayangkan ada seorang raja yang hendak menyerang kerajaan lain. Untuk menyukseskan penyerangan tersebut dia mengumpulkan dukungan dari banyak pihak mulai dari prajurit, ahli strategi, penyedia suplai, tukang masak hingga ahli sihir. Singkat kata raja tersebut berhasil menaklukkan daerah jajahannya dan sebagai bentuk terima kasih dia pun mengangkat para pendukungnya untuk menduduki posisi penting di kerajaan jajahan.



Di sinilah masalahnya terjadi. Orang-orang yang sebelumnya menduduki posisi penting di kerajaan itu harus dipecat dan disingkirkan, digantikan oleh orang lain yang belum tentu bisa melakukan pekerjaan lebih baik darinya. Contohnya, si ahli strategi diangkat sebagai penasehat di pemerintahan dan karena dia tidak secerdas penasehat sebelumnya beberapa kebijakan kerajaan pun mulai menimbulkan kekacauan.

Itu cuma satu contoh, masih ada contoh yang lebih parah. Sekarang coba bayangkan si tukang masak yang biasanya memasak makanan kesukaan raja. Karena jasanya itu dia pun ikut diberi jabatan di kerajaan jajahan. Namun, bukannya diangkat sebagai koki istana dia malah diangkat sebagai penjaga keamanan. Masuk akal nggak?



Seorang koki sekarang punya tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat dan karena dia sama sekali tak tahu menahu apa yang harus dia lakukan para pencuri pun dengan bebas keluar masuk dan mencuri harta warga. Dan yang lebih parahnya lagi, bukannya belajar untuk melakukan pekerjaannya dengan benar si tukang masak malah sibuk menikmati gaji dan menyuruh rakyat menjaga uang mereka masing-masing. Kurang gila apa coba?

Seperti itulah praktek bagi-bagi jabatan yang biasa kita lihat dilakukan para pejabat. Pejabat yang terpilih biasanya mengangkat keluarga, teman-teman maupun para pendukungnya untuk mengisi posisi penting yang terkadang sama sekali berbeda dengan keahlian orang tersebut. Bayangkan saja si tukang masak yang keahliannya adalah tentang rempah-rempah kini harus menghitung berapa prajurit yang berpatroli setiap malam. Ya otomatis pasti jadi kacau.



Dari sudut pandang Anda sebagai orang biasa, apakah Anda bisa merasa aman bila orang yang seharusnya melindungi Anda bahkan tak tahu cara memegang perisai? Tidak, Anda akan mati diserang oleh perampok karena orang yang menjaga Anda sama sekali tidak kompeten.

Dan karena itulah praktek bagi-bagi jabatan ini berbahaya. Jabatan-jabatan penting harusnya diberikan pada orang yang paling ahli di bidangnya dan juga bisa dipercaya oleh rakyat, bukan kepada orang yang hanya bisa bicara hal tak berguna dan tak penting. Nasib orang banyak dipertaruhan di sini jadi praktek bagi-bagi jabatan harusnya dilarang secara penuh.



Jadi harus bagaimana? Saran saya sih posisi-posisi seperti menteri harus didapatkan melalui semacam tes atau voting masyarakat. Cara seperti itu lebih adil untuk semua orang meski prosesnya memang akan panjang dan merepotkan. Namun, hasilnya jelas akan lebih baik. Setidaknya kita tak akan mendapatkan menteri yang cuma bisa berkata-kata atau cuma bisa blokir situs tertentu.

Bagaimana menurutmu? Apakah ada cara yang lebih baik? Atau biarkan saja negara ini hancur?