Jakarta, CNN Indonesia --Anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan praktik pemaksaan jilbab terhadap siswi di sekolah negeri di Jakarta.

Mulanya, Ima menerima laporan dari warga. Ia awalnya menceritakan ada orang tua yang tidak mampu beli seragam sekolah.

"Saya tanya, kenapa SD negeri pakaiannya panjang-panjang, saya kira hanya hari Jumat saja. Ternyata ibunya bilang, diwajibkan pakai baju panjang di sekolah," kata Ima saat dikonfirmasi, Senin (1/8).

Kejadian serupa juga menimpa salah satu siswi SMP di Jakarta. Menurut Ima guru siswi tersebut memaksa siswi untuk mengenakan jilbab.

Ima lantas mengkritik oknum guru yang diduga memaksa siswi di sekolah negeri mengenakan jilbab. Politikus PDIP itu menyindir oknum guru tersebut barangkali lupa mereka digaji dengan uang pajak dari rakyat, bukan dari lembaga penyalur zakat milik pemerintah, Baznas.

"Guru-guru lupa kalau mereka digajinya dari pajaknya (rakyat), bukan dari Baznas. Mungkin kalau dari Baznas atau dia sekolahnya madrasah mungkin beda cerita," kata Ima.

Hasil penelusuran pihaknya, kata Ima, praktik pemaksaan jilbab atau kerudung terhadap siswi sekolah negeri melalui instruksi lisan dari sekolah atau oknum guru tertentu. Padahal, tidak ada aturan tertulis dari Dinas Pendidikan DKI.

Dia menilai praktik pemaksaan berjilbab bagi siswi di sekolah negeri merupakan bentuk intoleransi. Menurut dia, bentuk intoleransi di sekolah seperti pemaksaan jilbab bukan kali pertama.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus sebelumnya seperti harus memilih ketua OSIS yang seiman, hingga guru-guru yang terjun ke politik praktis.

"Sekarang kejadian lagi bahwa oknum-oknum guru mengintimidasi murid-murid. Mungkin enggak semua guru, cuma orang tua kan mereka enggak berani ngomong," katanya.

Ima pun meminta agar Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi seleksi guru-guru di sekolah negeri. Dia juga meminta agar pemerintah menjatuhkan sanksi tegas yang melakukan berbagai bentuk diskriminasi terhadap siswa.

"Kalau ada guru yang kayak gitu bisa dipecat, ya sanksi tegas. Jangan sampai ada yang lain, kalau cuma yang ringan-ringan aja pasti mereka enggak takut," kata Ima.

Ima mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana terkait kasus tersebut. Sebab, intoleransi di sekolah di Jakarta ini bukan kali pertama terjadi.

"Mungkin minggu depan rencana juga kami dari fraksi PDIP yang ada di komisi E ingin memanggil Kadis Pendidikan, karena selama saya di periode pertama, ini udah kejadian beberapa kali," ujarnya.


SUMURRR

astagfirullah ..