JAKARTA, KOMPAS.com - Wilayah pesisir Semarang dan Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tengah dilanda bencana banjir rob pada awal pekan ini. Adalah tanggul laut Tambak Mulyo di Semarang yang jebol pada Senin (23/5/2022) dan tanggul Sungai Meduri di Pekalongan yang jebol pada Selasa (24/5/2022). Bencana ini mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat yang rumahnya terendam banjir karena air mencapai setinggi paha orang dewasa. Saking parahnya, banjir ini bahkan mengganggu arus Jalan Pantai Utara (Pantura) Semarang-Demak (Sayung). Adapun bencana banjir rob memang sering terjadi bahkan menjadi bencana langganan di wilayah pesisir utara Jateng.

Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Iqbal Alma mengatakan, bencana ini seakan seperti diundang oleh manusia, khususnya para pemangku kebijakan.

"Rob yang terjadi bukanlah suatu kiriman Tuhan yang terjadi begitu saja atau tiba-tiba. Bencana ini lahir dari proses panjang eksploitasi manusia terhadap lingkungannya," kata Iqbal dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (25/5/2022). Menurut Iqbal, sejumlah pembangunan infrastruktur menjadi penyebab kerusakan sosial-ekologis di wilayah pesisir Jateng tersebut terjadi. Selain itu, terjadi pula banyak perubahan lanskap wilayah pesisir yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. "Kondisi tanah yang di beberapa wilayah adalah tanah sedimen dan tanah lunak dengan beban berat bangunan di wilayahnya turut menjadi sebab penurunan muka air tanah selain karena penggunaan air tanah yang berlebih," tambah Iqbal.

Sementara itu, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jateng Patria Rizky berpendapat bahwa jebolnya tanggul yang ada di pesisir Semarang dan Pekalongan menjadi bukti bahwa kita sedang berada pada situasi krisis iklim dan terdampak olehnya.

"Banjir rob dan ombak besar memang sudah menjadi agenda tahunan bahkan bulanan di pesisir utara Jawa Tengah. Namun, seiring dengan terjadinya krisis iklim, banjir rob dan ombak besar semakin intens dan semakin ekstrem terjadi," ungkapnya kepada Kompas.com.

Sayangnya, Pemerintah sendiri masih enggan untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam situasi darurat iklim.

Menurut Patria, sense of crisis terhadap krisis iklim masih belum nampak dari Pemerintah, bahkan setelah segala bencana yang terjadi belakangan ini.

"Hal ini dapat kita lihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih fokus pada aspek ekonomi (business as usual) alih-alih fokus pada aspek sosial dan lingkungan," Patria kembali menjelaskan.

Penurunan muka tanah

Terkait penurunan muka air tanah, Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rokhis Khomarudin mengungkapkan wilayah Pantura Jawa, khususnya Kota Pekalongan mengalami muka tanah paling tajam. "Kota Pekalongan ini cukup paling besar (turun muka tanahnya) berkisar 2,1 sampai 11 cm per tahun," jelas Rokhis dalam webinar, Kamis (16/9/2021).

Sedangkan DKI Jakarta mengalami penurunan muka tanah 0,1 cm-8 cm per tahun, lalu Bandung sekitar 0,1 cm-4,3 cm, dan Surabaya berkisar 0,3 cm-4,3 cm. Sementara kota lainnya seperti Semarang dan Cirebon, muka tanah per tahunnya turun berkisar 0,9 cm hingga 6 cm dan 0,1 cm hingga 4,3 cm. Dilihat dari satelit tahun 1993-2021, Pekalongan menjadi wilayah dengan pertumbuhan permukiman yang cukup besar dan berada di tanah lunak. Hal ini menjadi berbahaya karena membuka potensi peningkatan banjir rob di wilayahh tersebut