Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran DPR RI menambah anggaran sebesar 18,6 triliun untuk perlindungan sosial.

Anggaran ini nantinya dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).


"Pemerintah juga melakukan langkah untuk tambahan perlindungan sosial yaitu Rp 18,6 triliun yang akan diberikan atau sebagian sudah diberikan BLT ke 20,56 juta masyarakat dan BPUM," ujarnya dalam Raker Banggar, Kamis (19/5/2022).



Dengan tambahan ini maka anggaran perlindungan sosial di APBN 2022 menjadi Rp 431,5 triliun. Diharapkan ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga pangan yang melonjak akibat kondisi global.

"Jadi kalau masyarakat tanya apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlinsos. Itu adalah yang langsung dinikmati oleh masyarakat," jelasnya.

Selain penambahan anggaran untuk bantuan sosial, Bendahara Negara ini juga meminta tambahan untuk belanja subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun sehingga total subsidi energi menjadi Rp 208,9 triliun dari sebelumnya hanya Rp 134 triliun. Ini merespon kenaikan harga minyak di pasar global.

"Kita mengusulkan tambahan subsidi energi 2022 ini Rp 74,9 triliun yaitu untuk BBM, LPG dan listrik. Untuk tambahan subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun. Ini kita usulkan untuk dibayarkan keseluruhan," pungkasnya.

link





Dengan tambahan ini maka anggaran perlindungan sosial di APBN 2022 menjadi Rp 431,5 triliun. Diharapkan ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga pangan yang melonjak akibat kondisi global.



"Jadi kalau masyarakat tanya apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlinsos. Itu adalah yang langsung dinikmati oleh masyarakat," jelasnya.