Hai Gansis...

Lagi rame ini membahas soal Presiden Threshold.
Ada yang ingin jadi 0% jadi setiap partai berhak mengajukan kadernya tuk menjadi capres.
Ada pula yang ingin tetap 20% karena sudah berjalan sekian tahun.

Lalu ane sendiri sebagai TS ingin yang mana....?

Ane pribadi tetap memilih ambang batas capres tetap ada.

Agar tidak semua orang bisa menjadi capres dengan mudahnya.

Kalau di turunkan persentasenya yaa masih ane dukunglah.
Misalkan jadi 15%.
Di bawah itu ane kurang setuju.

Ini bicara soal kehidupan bangsa ini kedepannya.
Jadi memang butuh syarat yang cukup ketat dalam seleksi memilih capres bagi bangsa Indonesia.

Memang setiap warga negara Indonesia berhak tuk menjadi seorang kepala negara.
Namun hak tersebut jangan pula di buat kebablasan tanpa kontrol.
Di sinilah menurut ane, Presiden Threshold di butuhkan sebagai alat kontrol dalam menyaring calon Presiden.

Mau itu ngomong menciptakan oligarkilah ataupun apalah tentang PT ini.
Ini sudah terundang-undangkan dan fungsinya menurut ane sangat jelas.
Sebagai alat kontrol seleksi Presiden.
Oligarki sendiri bermakna bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Kalau ada yang bilang dengan adanya PT ini membuat sistem demokrasi tidak sehat, bagi ane itu omong kosong.

Sejak kapan sistem pemerintahan yang di kelola manusia itu bisa sehat...?

Tunjukan pada ane wahai kisanak...?

Semua akan kembali bermuara kepada semangat olirgaki.
Sudah sering kita liat politikus yang teriak-teriak anti oligarki.
Faktanya sering kali pula mereka melakukannya.
Tentu mereka akan berdalih ini sudah sesuai semangat demokrasi tapi dengan mata telanjang bisa di saksikan yang mereka lakukan adalah melakukan oligarki yang mereka katanya anti.

Sistem pemerintahan ala demokrasi, hakikinya pasti butuh pilar utama yang menopang sistem ini yaitu adanya partai politik.
Suka tidak suka, memang kalau ingin menegakan sistem demokrasi di sebuah negara maka partai politik adalah sebuah keniscayaan.
Tanpa partai politik, tidak akan jalan yang namanya sistem demokrasi.

Ane sendiri bisa di bilang sangat tidak percaya dengan pengelola sebuah partai politik.
Sering kali sangat mengecewakan dan sering kali ingkar janji alias tidak amanah.
Namun seperti kata sohib ane, setelah sekian waktu berdebat.
Partai politik adalah rodanya demokrasi.
Bila ingin perubahan berdasarkan keinginanmu harus ikut terjun ke dalamnya.
Ikut partai politik atau membuat partai politik.
Buat perubahan dengan keinginanmu.
Sulit yaaaa, jelas sangat sulit namun kata sohib ane, hanya partai politik yang menyediakan ruang yang bisa engkau bisa masuk.

Bagaimana dengan calon independen..?

Hey my bro...

Dunia politik tuk capres adalah small world.

Terlalu riskan bila adanya calon independen tuk sekelas pemilihan Presiden.
Beda kalau ini negara ala-ala berbau monarki.
Keputusanmu bisa jadi hukum di negeri ini.
Kalau di negara demokrasi, you can not walk alone my brader.

Mari kita berandai-andai bila 2024 PT 0%, kita punya banyak pilihan capres.
Taruhlah 10 partai yang mengeluarkan jagoannya masing-masing tuk bertarung.

Siapkah masyarakat menghadapi ini...?

Kemaren di Pilpres 2019 aja yang dua calon aja saja, masyarakat terpecah menjadi dua.
Kalau 10 calon maka di mungkinkan masyarakat terpecah minimal terbelah enam lah alias terpecah-pecah lebih banyak.
Di pilkada aja di satu wilayah saja, bisa gontok-gontokan antar pendukung calon.
Apalagi bila skala nasional.

Jadi jangan mau kita di perdaya oleh orang-orang yang katanya ingin membuat semangat demokrasi yang sehat dengan menghilangkan PT.
Mereka hanya ingin berkontestasi saja di panggung pemilihan Presiden.
Bila kita salah dalam memilih pemimpin daerah maka yang efeknya hanya di wilayah itu.
Tapi bila kita salah memilih pemimpin negara maka efeknya skala masif.
Apalagi masyarakat kita masih banyak pula yang mudah di hasut dan di adu domba.

Mau tidak mau kita harus legowo dengan apa yang di suguhkan oleh partai politik.
Mereka bisa saja tidak membuat perhitungan secara masif bila menyangkut pemilihan pemimpin daerah tapi bila bicara memilih pemimpin tuk negara, pastilah mereka akan mencalonkan putra-putri terbaik dari partai mereka.

Inilah resiko sebuah negara sistem demokrasi.
Sebuah sistem yang hingga saat ini masih ideal tuk negara Indonesia.
Masalahnya tinggal masyarakatnya saja.

Sudah siapkah tuk tidak menjadi domba yang di adu.

Sudah siapkah dengan semangat pesta demokrasi ini yaitu setiap pesta pasti ada akhirnya dan menyuruh kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

Sudah cerdaskah memilih yang tersuguhkan walau terkadang yang tersuguhkan sering kali kurang cocok dengan selera.

Sudah siapkah tuk kalah dan menerima sang pemenang.

Akhir kata ...

Ane tetap menentang Presiden Threshold 0%.
Karena semua rakyat berhak mencalonkan diri jadi Presiden, akan tetapi wajib pula melewati syarat-syaratnya dan lolos.
Presiden Threshold salah satu filter dari banyaknya orang yang bermimpi ingin jadi Presiden.

Salam tamvan...


Say hellow tuk my sohib... @tanah.liat