Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai langkah pemerintah dalam membatalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat Natal dan Tahun baru 2022 (Nataru) di Indonesia merupakan sebuah kemunduran.
Hermawan mengingatkan jumlah kasus kematian Covid-19 yang saat ini relatif rendah dapat kembali melonjak apabila PPKM sepekan saat Nataru tidak diperketat. Ia juga menyoroti capaian vaksinasi pada warga lanjut usia (lansia) yang masih rendah, padahal mereka merupakan kelompok mayoritas yang meninggal akibat Covid-19.

"Jadi kalau PPKM Level 3 dibatalkan, dalam rentang 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 itu sangat berisiko sekali, dan itu langkah mundur pemerintah. Waktu wacana awal itu kan belum ada varian Omicron, ini sekarang Omicron sudah menyebar seharusnya pemerintah semakin memperketat," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/12).

Hermawan menerangkan sejauh ini memang varian Omicron dinilai tidak memperparah gejala klinis sehingga diharapkan tidak menyebabkan kematian. Namun, ia mengingatkan bahwa temuan kasus-kasus varian Omicron di luaran sana mayoritas menyerang usia muda dan produktif.

Oleh karena itu, pihaknya khawatir apabila masih ada potensi keparahan gejala pada kelompok lansia sehingga berujung kematian. Apalagi apabila berbicara proteksi tambahan pada lansia lewat vaksinasi di Indonesia masih sangat kurang.

Data Kemenkes per 6 Desember Pukul 18.00 WIB menyebutkan baru 11.884.427 orang lansia telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, baru 7.675.296 orang lansia yang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran lansia sebanyak 21.553.118 orang baru menyentuh 55,14 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 35,61 persen.

"Jadi tetap saja angka kematian bisa meningkat. Sekarang Omicron yang ditemukan di luar sana kan mayoritas menjangkiti usia muda saja, tapi coba lansia. Dan lansia kita juga mayoritas belum divaksin, lalu siapa yang bilang vaksinasi kita bagus?," kata dia.

Hermawan kemudian mewanti-wanti pemerintah untuk tetap menerapkan kebijakan berbasis saintifik dan juga pendekatan epidemiologis. Ia menilai, pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan banyak aspek sosial-ekonomi.

Ia juga menilai bahwa PPKM berlevel atau levelling yang berlaku saat ini di masyarakat terkait mobilitasnya sudah menyerupai kondisi normal sebelum pandemi. Dengan kondisi demikian, pihaknya khawatir kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak pascalibur Nataru.

"Kebijakan ini kan hanya seminggu ya, ini saya nilai bentuk kemunduran dan disayangkan. Ketika negara lain seperti di Eropa dan Jepang yang menutup pintu masuk ke negara mereka karena Omicron, eh kita malah menurunkan upaya kita yang sebelumnya sudah cukup bagus untuk mengantisipasi ini," ujar Hermawan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kebijakan PPKM Level 3 Nataru dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah kembali menerapkan PPKM sesuai tingkat status atau levelling masing-masing daerah.

Ia menerangkan pemerintahan memutuskan mengambilkan keputusan itu karena mengklaim Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun dengan melihat beberapa faktor.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bakal menerapkan PPKM level 3 tanpa kecuali di seluruh wilayah Indonesia pada masa libur nataru, 24 Desember 2021-2 Januari 2021.

Beberapa waktu lalu, kala memberi arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ebijakan pemerintah yang terkesan berubah-ubah selama menangani pandemi Covid-19 wajar lantaran Virus Corona terus bermutasi dan memunculkan varian baru.

"Banyak yang bertanya ini kok pemerintah ini kayak bingung, berubah-ubah. Lha wong penyakitnya, virusnya, juga berubah-ubah kok. Bermutasi, berubah-ubah," kata Jokowi dalam arahannya di Bali, Jumat (3/12).

Menurut Jokowi, perubahan kebijakan dalam menangani pandemi ini merujuk pada situasi Covid-19 di nusantara. Ia pun mengklaim kebijakan yang berubah ini berdampak positif kepada kondisi perekonomian nasional sebab ada beberapa sektor publik dilonggarkan.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...langkah-mundur

Menyesuaikan toh...yaa bener juga sih