Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui bakal menghentikan pengusutan kasus formula E, jika tidak ditemukan bukti yang cukup.

Di sisi lain, pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya lebih fokus mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri ketimbang kasus formula E.

“Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis ‘PCR’, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Refly di Jakarta, Minggu 14 November 2021.

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu karena pekerjaan tersebut adalah wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly dikutip dari VIVAnews.

Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.


https://makassar.terkini.id/refly-sa...elas-angkanya/

Yg namanya ada indikasi mau kasus apa yg di telusuri dong...
Lu pakar hukum tapi bicara soal hukum saja tidak adil.
Klo formula e dan pcr di periksa kpk sah2 saja lha wong kpk di gaji negara tuk ngurusin kasus korupsi.
Beda klo klo kasus kriminal biasa itu ranahnya polisi.
Masalah anies itu di serang karna orang no 1 dki itu hal biasa di dunia politik.
Selalu ada aja yg beropini yg macam2.
Namun hukum tidak bicara opini tapi bukti2