Kedutaan Besar Turki menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat menggunakan Mustafa Kemal Ataturk sebagai salah satu nama jalan di Jakarta.

"Kedutaan (Turki) ingin mengklarifikasi bahwa penamaan suatu jalan sebagai 'Jalan Ataturk' telah diterima secara resmi oleh pemerintah Indonesia, baik secara tertulis melalui nota diplomatik yang diberikan oleh pihak Indonesia, maupun secara lisan," demikian pernyataan Kedubes Turki kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/10).

Kedubes Turki juga menyatakan bahwa pemilihan jalan yang akan diganti namanya masih didiskusikan dengan pihak Indonesia.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, untuk mengonfirmasi lebih lanjut mengenai penamaan jalan ini. Namun, belum ada respons lebih lanjut.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa Indonesia masih menunggu usulan resmi nama jalan yang akan diganti.

"Pemerintah Turki yang akan menentukan nama jalan tersebut nanti. Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut. Apa pun nama jalan itu nanti, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki," kata Iqbal dalam pernyataan resminya.

Menurut Iqbal, Turki sendiri sudah sepakat untuk memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Sukarno. Sebagai balasan, Indonesia akan mengganti satu nama jalan di Jakarta dengan tokoh Turki.

Wacana penggunaan nama Ataturk sebagai salah satu nama jalan di Indonesia ini menuai protes dari sejumlah kelompok, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan," kata Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

Anwar mengklaim bahwa Ataturk merupakan tokoh yang telah mengacak-acak ajaran Islam. Ia menilai banyak hal yang dilakukan Ataturk bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunah.

"Jadi Ataturk ini adalah seorang tokoh yang sangat sekuler, yang tidak percaya ajaran agamanya akan bisa menjadi solusi dan akan bisa membawa Turki menjadi negara maju," tutur Anwar.

Kompak dengan MUI, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, juga mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan Ataturk.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum Muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut," kata Khoirudin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS, Minggu (17/10).

Khoirudin menyebut seharusnya keinginan pemerintah itu dikaji ulang. Menurutnya, jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum Muslim dan peradaban manusia.

"Sangat diktator. Dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan," tuturnya.

sumber

Bahasa halusnya
Ini urusan bilateral negara antar negara..
Pemerintah daerah ga usah ikut campur