Jakarta, CNN Indonesia -- Heryanto, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat pimpinan KPK era Firli Bahuri, kini bekerja serabutan.

Mantan pramusaji di KPK itu kini tengah menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Saat ini, ia pun mengisi waktu sebagai kernet bangunan sambil mencari pekerjaan baru.



"[Menjadi kernet bangunan] untuk [rumah] keluarga. Karena kan saya ngontrak, jadi saya dengan bapak dan uwa renovasi kecil-kecilan untuk saya nanti bisa tinggal bareng orang tua," kata Heryanto.

Faktor usia, pendidikan, dan keahlian membuat Heryanto sulit mencari pekerjaan baru. Hal itu diperparah dengan label 'merah' dan stigma tidak lagi bisa dibina imbas dinyatakan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Dengan situasi sekarang ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup karena untuk mencari pekerjaan yang baru saja sudah banyak sekali persaingan dari segi usia, pendidikan, keahlian, dan lain-lain," kata dia.


Heryanto bergabung di lembaga antirasuah sejak 2009 sebagai pramusaji. Lima tahun berikutnya, ia diangkat sebagai pegawai tidak tetap.

Bekerja di lembaga yang dicintai oleh masyarakat itu membuat Heryanto bangga. Ia bergairah bekerja di lembaga pemberantasan korupsi sekalipun hanya menjadi pramusaji. Namun, peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui metode asesmen TWK membuat gairah itu seketika hilang. Ia pasrah.

"Saya kurang tahu kenapa bisa dinyatakan tidak lolos TWK karena hasil dari TWK saja saya tidak tahu sama sekali. Saya dan keluarga sudah pasrah," imbuhnya.


Saat ini, setelah 12 hari disingkirkan dari KPK, Heryanto mempunyai banyak waktu dengan keluarganya. Termasuk dengan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar.

"Kegiatan sehari-hari saya mengajarkan anak mengerjakan tugas sekolah sambil mencari pekerjaan baru untuk kebutuhan keluarga," tandasnya.



Heryanto tergabung dalam 57 pegawai KPK yang dipecat Firli Cs pada akhir September lalu.

Mereka disingkirkan dari lembaga antirasuah dengan menyandang stigma tidak bisa dibina dan nilai 'merah'.

Meskipun begitu, puluhan mantan pegawai KPK tersebut mendapat tawaran menjadi ASN di Polri. Tak tanggung-tanggung, tawaran langsung dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Listyo bahkan sudah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait niat untuk merekrut mereka. Dan, menurut Listyo, Jokowi sudah memberikan persetujuan.

Puluhan pegawai KPK yang dipecat itu akan ditugaskan untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Mereka juga akan ditempatkan untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

Juru bicara 57 pegawai KPK, Hotman Tambunan,mengungkapkan pihaknya siap berkontribusi di Polri dalam hal memberantas korupsi.

Namun, lanjut Hotman, pihaknya masih menunggu detail mekanisme menjadi ASN di Polri yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta tim ahli untuk memastikan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dengan mekanisme kita meminta sesuai ketentuan, itu sudah, posisi kita enggak menerima serta merta. Sesuai ketentuan ditambah di bidang pemberantasan korupsi, itu sudah kita terima tidak serta merta. Ada syaratnya," tandas Hotman beberapa waktu lalu.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ernet-bangunan