ENERGIA.ID – Anggota DPRD Manggarai Barat, Inocentius Peni menyoroti proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo yang di lakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis 26 Agustus 2021.

Proyek senilai Rp 39.658.736.000 itu terletak di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Persemaian modern itu akan menghasilkan bibit tanaman sebanyak 5 juta bibit per tahun, yang akan menunjang destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo dengan jenis tanaman meliputi tanaman hutan.

Proyek berada di atas lahan seluas 30 hektare tersebut dalam tahap pertama seluas kurang lebih 3 hektare. Sejumlah pohon di tumbangkan oleh ekskavator yang beroperasi, sekaligus meratakan tanah.

Inocentius Peni mempersoalkan proyek yang di nilai merusak ekosistem dan kawasan hutan karena sejumlah pohon berukuran besar di tumbangkan.

Pertanyakan program Persemaian Modern Labuan Bajo

Hingga saat ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat belum mendapatkan informasi terkait proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo tersebut.

Pertanyaan penting kepada pemerintah pusat, apakah kewenangan yang di berikan kepada KLHK sudah termasuk sampai mengabaikan pemerintah daerah?

“Kita tanya tidak ada informasi secara resmi kepada DPRD. Karena kewenangan ada di KLHK. Lalu kewenangan kami tidak di lihat sebagai sesuatu strategis untuk duduk bersama membicarakannya,” katanya.

“Kenapa kami persoalkan, karena kita tidak ingin hutan yang memiliki fungsi ekologis sangat besar terutama untuk kepentingan Labuan bajo di rusak dengan cara seperti ini,” jelasnya.

Pihaknya juga menyoroti tujuan dan manfaat dari pelaksanaan program Persemaian Modern Labuan Bajo tersebut, sebab masih banyak lahan tidur lainnya yang dapat di gunakan.

“Tujuannya untuk pembibitan karena aspirasi dari masyarakat saya ingin tanya, masyarakat yang mana? Kita punya lahan pertanian cukup banyak, kenapa tidak berdayakan lahan-lahan petani itu untuk pusat-pusat pembibitan,” tanya dia.

Bagaimanapun melakukan pembibitan, tapi dengan cara merusak hutan seperti ini sendiri jadi tidak bisa di bayangkan kerusakan.

“Saya tidak bisa bayangkan kerusakan yang di alami Labuan Bajo kalau ini terus di biarkan. Dan 30 hektare tersebut bukan luasan yang kecil, besar sekali,” ungkapnya.

DPRD Minta Diskusi Soal Program Persemaian Modern

Pihaknya juga meminta agar dapat koordinasi dan diskusi dari KLHK dan DPRD Manggarai Barat terkait detail program tersebut.

“Oleh karena itu kami, saya sebagai ketua Fraksi di DPRD Mabar tidak sudi melihat seperti ini, pemerintah pusat juga harus memberi ruang untuk kita duduk berbicara terkait kepentingan ini, kalau ini kepentingan masyarakat mabar, mari kita diskusi. Jangan secara sepihak karena kewenangannya lalu pemda tidak di perhatikan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah pusat menyampaikan secara resmi terkait detail program tersebut kepada masyarakat Kabupaten Mabar.

Persemaian Modern Labuan Bajo Rusak Lingkungan

Ini untuk siapa dan untuk tujuan apa. Ini sumber air banyak sekali, tadi sudah lihat ada sumber mata air, tapi mereka bilang bukan sumber mata air. Jadi 2-3 tahun ke depan bisa hilang sumber mata air yang ada di dekat galian mereka.



“Kalau tidak terlalu urgent untuk kepentingan masyarakat yang mereka bilang  jangan di paksakan. Pertimbangkan dulu yang menjadi kepentingan masyarakat Manggarai Barat,” katanya.

“Kita di sini berterima kasih sudah membuat pariwisata Labuan bajo semakin hebat. Tapi apa manfaatnya pariwisata kalau lingkungan hidup yang ada di rusak,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mabar, Marselinus Jeramun meminta Bupati Mabar, Edistasius Endi untuk turun ke lokasi tersebut.

Hutan tersebut di nilai sebagai hulu sungai Wae Mese yang selama ini menjadi sumber air bagi warga Labuan Bajo. Jika aktivitas pemotongan pohon dilakukan, dikhawatirkan debit air bagi warga Labuan Bajo akan berkurang.

“Di sini ada 4 mata air yang menyuplai air ke Wae Mese. Nah kalau di sini sudah dimatikan secara sistematis atau by design ini ya pertanyaan kita proyek air wae Mese senilai Rp 47 milyar, sumber air dari mana lagi,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Karyawan Pelaksana Proyek PT Mitra Eclat Gunung Arta (MEGA), Fadlin mengakui proyek tersebut merupakan proyek dari KLHK dengan total lahan seluas 30 hektare.

Saat ini, pembagunan yang dilakukan yakni pembangunan tahap kedua dengan luas lahan 3.2 hektare.


Sumber: Energia.id