Semenjak menjalani isolasi mandiri, ekonomi keluarga yang tinggal di Kampung Tegal Tong, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten itu menjadi tak menentu. Sebab, Suharjo harus berhenti sejenak dari usahanya sebagai penjual pecel ayam.

Keadaan kian berat dan miris. Mereka tidak mendapat bantuan sosial apapun untuk menopang perekonomian mereka selama menjalani isolasi mandiri.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono. Kepadanya, keluarga tersebut mengaku merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, satu keluarga itu juga tidak tahu kalau ada bantuan sosial (bansos) untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Kesusahan mereka menggerakkan Sigit dan jajaran untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan memang tidak terlampau mewah. Tetapi bantuan dua karung beras, mi instan, telur, minyak goreng, air mineral, dan masker diharapkan cukup memenuhi kebutuhan dasar Suharjo dan keluarga.

"Tadi kita berikan paket sembako, ke keluarga Pak Suharjo. Keluarga ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Ini merupakan wujud kehadiran Polri di masyarakat," kata Sigit, Jumat pekan lalu.

Bagi Sigit, kejadian miris tersebut memberikan pelajaran akan pentingnya saling memperhatikan dalam sesama. Masyarakat diharapkan peka serta aktif melaporkan kepada pihak berwenang. Jika ada tetangga yang menjalankan isolasi mandiri.

Selain itu, posko-posko PPKM Mikro yang sudah tersebar hingga RT pun diharapkan berkinerja lebih optimal. Termasuk dalam memetakan keluarga-keluarga yang harus menjalani isolasi mandiri. Dengan begitu, seluruh warga yang melakukan isolasi mandiri dapat terdata dengan baik dan termonitor kondisinya.

Atensi Penuh Jokowi untuk Penyaluran Bansos

Terkait rencana penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), memang mendapatkan atensi penuh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) banyak kendala dan masalah. Hal itu dikarenakan prosedur pendistribusian bansos terlalu berbelit-belit.

"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas.

Jokowi kembali meminta agar aturan terkait penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin. Sehingga, bansos dapat segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Selain soal distribusi, dia juga meminta permasalahan terkait penerima bansos, khususnya sinkronisasi data, segera diselesaikan. Kalau perlu, katanya, ketua RT dan RW perlu dilibatkan.

Dia bahkan pernah secara mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.

Jokowi menambahkan, data tidak akurat akan menimbulkan dampak ke mana-mana. Bahkan hingga menyebabkan distribusi bansos berjalan lambat dan tidak tepat sasaran. Dia pun mengapa selalu terjadi ketidaksinkronan data penerima bansos antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, Jokowi meminta BPKP turun tangan membantu meningkatkan kualitas data pemerintah. BPKP harus terlibat dalam pengawalan integrasi dan sinkronisasi data antar program untuk meningkatkan keandalan data. "Manfaatkan laboratorium forensik dan data analitik dimiliki," imbuhnya.

Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir sehingga integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah. Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Sebab kata dia, semua rekomendasi harus ditindaklanjuti.



©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

"Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang, sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," tegas dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk bantuan sosial dari. Dana tersebut disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Untuk program kartu sembako telah disiapkan Rp45,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos pangan bagi 18,8 juta penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan Rp200.000 per bulan.

Sementara untuk program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah akan menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai sebesar Rp12 triliun bagi 10 juta KPM. Masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.

Kemudian program kartu prakerja disiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan sebesar Rp3,78 triliun.

Jokowi Minta Bansos Cepat Disalurkan

Dalam kesempatan lainnya, Jokowi menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis disalurkan kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat," katanya.

Jokowi meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat.

"Saya minta KaBulog dan terutamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP," ujarnya.

Ditambahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera cair. Dia tidak memberi tahu pasti, tetapi dalam waktu dekat.

Mantan mendikbud ini juga meminta Kementerian Sosial mempercepat penyaluran bantuan sosial. Hal itu penting untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan saat penerapan PPKM Darurat.

Muhadjir menyadari bantuan yang akan disalurkan pemerintah tersebut tidak sepadan dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Namun ia berharap, bisa membantu pemenuhan kebutuhan harian masyarakat khususnya selama PPKM Darurat diberlakukan.

"Kalau dibilang sepadan, saya kira tidak lah. Yang penting bisa menutup kebutuhan dulu," tukas Muhadjir.

Selain memerintahkan jajaran kabinetnya, Jokowi juga meminta tiap kepala daerah seharusnya dapat memaksimalkan belanja daerah dan bantuan sosial itu untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Terutama yang berkait dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima, lanjut dia, anggaran UMKM untuk seluruh daerah sebesar Rp13,3 triliun. Namun, yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.

Jokowi meyakini dana yang telah disiapkan pemerintah melalui anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan rakyat saat situasi seperti sekarang. Karena itu, Jokowi mendorong tiap-tiap kepala daerah untuk bisa segera melakukan pencairan.

https://m.merdeka.com/peristiwa/joko...ir-lambat.html

SANDIWARA APA LAGI INI?

NAMPAKNYA SEORANG PEMIMPIN PUN GA BISA MENGATASI BIROKRASI DI NEGERI SENDIRI

APALAGI NGATUR BAWAHANNYA

MACEM MANA :