Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang Biaya, RI Pinjam Duit ke Bank China


JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pinjaman ke China Development Bank (CDB). Proses negosiasi pun sedang dilakukan dengan CDB.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pinjaman untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Meski demikian, belum diketahui secara pasti berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan pemegang saham.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kartika menjelaskan, pinjaman dilakukan untuk mendukung operasional awal KCJB. Sebab, dalam perhitungannya, KCJB akan mengalami cost deficiency atau kekurangan biaya saat awal beroperasi.

Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tersebut pun ditarget rampung sebelum 2022. Saat ini proses konstruksi terus dilakukan.

"Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank," ujar Kartika, Kamis (8/7/2021).

Dalam prosesnya, PT KAI (Persero) akan membentuk sinking fund atau saluran dana yang wajib masuk dalam daftar perencanaan keuangan. Sinking fund tersebut harus memperoleh jaminan dari negara. Dengan begitu, pengajuan pinjaman sendiri dijamin manajemen KAI.

Tiko, sapaan akrab Kartika juga mencatat, Kereta Cepat Jakarta Bandung kemungkinan mengalami cost overrun karena persoalan keterlambatan pembebasan lahan di Depo Bekasi, Jawa Barat. Nilai pembengkakan konstruksi itu diperkirakan mencapai USD1,4 miliar - USD1,9 miliar atau setara Rp20,39 triliun - Rp27,6 triliun.

Terkait hal itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan otoritas China untuk memenuhi biaya cost overrun.


https://economy.okezone.com/read/202...k-china?page=2


Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Belum Rampung, Biaya Bengkak hingga Rp23 Triliun


Bisnis.com, JAKARTA - Biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi di awal proyek, salah satunya biaya pembebasan lahan.

Selain itu, faktor lainnya adalah perubahan harga pada saat pengerjaan proyek. Sumber dekat yang dikutip Tempo mengatakan dalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun yang mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US$6,071 miliar. "Hitungan ini masih bergerak karena harus dikonfirmasi lagi," katanya kepada Senin (22/3/2021).

Cost overrun muncul karena ada beberapa perhitungan dalam beberapa perhitungan dalam studi kelayakan yang tidak akurat.

Studi kelayakan dari proyek strategis nasional itu disebut belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaiannya sulit diprediksi.

Padahal, pembebasan lahan kerap di Indonesia kerap terhambat isu sosial yang bisa berimbas kepada durasi pengerjaan proyek. "Tidak bisa hanya memberi duit, lalu lahan langsung dilepas," kata dia. Seiring dengan waktu proyek yang molor akibat sempat terhambatnya pembebasan lahan, harga-harga barang terus naik.

Meski tidak merinci besarannya, sumber Tempo tersebut menuturkan beban proyek membesar karena penentuan trase yang kurang matang, sehingga bersinggungan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang harus direlokasi. "Ini faktor langsung. Belum termasuk faktor tidak langsung seperti penangguhan selama masa pandemi, meski pengaruhnya kecil sekali."

Meskipun 75 persen pendanaan proyek dibiayai dengan pinjaman China Development Bank, biaya tambahan yang muncul selama pengerjaan harus ditanggung KCIC.


"Pembengkakan biaya kereta cepat tak bisa ditalangi pinjaman. Harus murni dari ekuitas KCIC, makanya berat," ujarnya.

Saat ini, pemerintah Indonesia melalui konsorsium badan usaha pelat merah bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60 persen saham di perusahaan patungan Indonesia dan China itu

. Empat badan usaha milik negara itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) masing-masing 25 persen, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk 12 persen.

Adapun 40 persen saham KCIC dipegang konsorsium asal Cina, Beijing Yawan HSR Co Ltd. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana pernah mengungkapkan bahwa biaya investasi kereta kencang Jakarta – Bandung akan terus naik karena karena banyaknya masalah yang merundung proyek tersebut.

Banjir yang melanda beberapa lokasi di sepanjang jalur proyek, kata dia, membuat perusahaan harus menata ulang sistem drainase. Pembengkakan biaya pun disebabkan insiden kerja yang berakibat pada penundaan proyek.

Aditya mencontohkan terbakarnya pipa distribusi bahan bakar PT Pertamina (Persero) di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Oktober 2019, karena beradu dengan pengerjaan jalur kereta tersebut.

Biaya proyek juga melambung karena pembatasan mobilitas pekerja di masa pandemi Covid-19. "Dengan asumsi fixed cost, pekerja tetap dibayar sesuai jadwal, meski pekerjaan berhenti. Pasti jadi biaya baru," kata dia.

Adapun, terkait dengan pemberitaan ini, PT KCIC masih menyiapkan jawaban. Sementara itu, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi belum ingin berkomentar mengenai langkah penyelesaian proyek tersebut dari sisi pembiayaan.

Dia hanya mengatakan lembaganya terus mendorong komunikasi internal mengenai eksekusi proyek dan skema kolaborasi yang lebih baik dengan delegasi China.

"Kami memastikan project monitoring dilaksanakan dengan konsisten." Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati hanya bisa memastikan kementeriannya selalu mendorong Kereta Cepat Indonesia China memangkas kendala proyek. "Seperti soal tanah, bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," ujarnya.

sumber

Opini TS:

Dikadalin habis-habis Indonesia di proyek ini. Studi awal dari China ternyata sangat nggak akurat sampai cost overrun seperempat nilai proyek.

Dulu Indonesia ngedepak Jepang karena yang dari Cina bisa kasih pinjaman dengan tenor 50 tahun dengan bunga 2% per tahun dengan skema B2B sementara Jepang tenor 40 tahun dengan suku bunga hanya 0.1% pertahun dengan skema G2G.

Ternyata skema B2B tetap ngerugiin pemerintah sampai 23 triliun dan terus naik akibat surveinya asal2an

Silakan baca sumber tambahan dibawah.
https://m.merdeka.com/uang/china-yak...pat-waktu.html