Kata vrijman berasal dari bahasa Belanda yang berarti manusia bebas (free man). Kata ini lah yang menjadi cikal bakal sebutan preman. Seorang preman biasanya bagian dari genk kriminal jalanan. Bagi orang Indonesia sendiri, para preman memiliki citra yang negatif karena keterkaitannya dengan kekerasan, arogansi, dan kriminalitas.

Namun dewasa ini, kegiatan premanisme tak melulu dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan. Label preman dapat dilihat dari perilaku sosial seseorang atau kelompok.

Seorang kriminolog dari Universitas Padjajaran, Yesmil Anwar pernah mengatakan jika premanisme itu perilaku yang memaksakan kehendak. Pelakunya bisa siapa saja, dari birokrat sampai eksekutif. Premanisme di Indonesia kini telah berevolusi menjadi neo-premanisme. Jika dulu preman adalah soal ekonomi, sekarang premanisme bersentuhan dengan kekuasaan. Ada preman politik, ada preman hukum, ada preman lain-lain.

Contoh aksi premanisme yang dikenal masyarakat luas dapat kita tengok baru-baru ini, tepatnya pada Kamis 8 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIB. Dalam video viral yang salah satunya diunggah akun Instagram @merekamjakarta, terlihat komplotan geng motor menyerang dan mengeroyok aparat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Usut punya usut, ternyata sekelompok geng motor yang berkerumun dan melakukan balap liar itu menyerang saat hendak dibubarkan oleh anggota yang tengah melakukan patroli di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sumber : Suara[Bubarkan Balap Liar, Anggota Polsek Cilandak Diserang dan Dikeroyok Geng Motor]

Selain itu, tindakan premanisme yang secara terang-terangan dipertunjukkan kelompok geng motor juga menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan kejahatan jalanan di area PPKM Darurat.

Dari pemberitaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelompok geng motor dengan sengaja melanggar hukum membuat kerumunan hingga melakukan balap liar saat PPKM Darurat. Ketika dibubarkan, mereka justru melakukan tindakan premanisme dengan mengeroyok petugas yang menegurnya.

Premanisme seperti yang dilakukan geng motor adalah tindakan yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Lantas bagaimana dengan neo-premanisme yang dipaparkan kriminolog sebelumnya?

Di hari yang sama setelah terjadi aksi pengeroyokan oleh geng motor, sekitar 50 anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menggeruduk Polres Metro Jakarta Barat. Puluhan anggota Paspampres tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 20 detik.

Dalam video tersebut, tampak puluhan orang berpakaian hitam datang pada malam hari dengan menumpang sepeda motor. Kebanyakan dari mereka terlihat berboncengan.

Dalam keterangan pada unggahan video tersebut, dijelaskan bahwa puluhan anggota Paspampres datang mencari oknum polisi yang dinilai telah berbuat arogan kepada anggota Paspampres Praka Izroi.

Ternyata kedatangan puluhan anggota Paspampres ke Polres merupakan buntut dari insiden kericuhan yang terjadi di pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Daan Mogot sehari sebelumnya.

Sumber : Tribunnews [Puluhan Paspampres Cari Polisi yang Bertindak Arogan Terhadap Praka Izroi]

Saat itu, Praka Izroi meminta izin lewat di kawasan penyekatan PPKM Daan Mogot, Jakarta Barat. Ia mengatakan dirinya sebagai anggota Paspampres. Ia kemudian mendapatkan beberapa pertanyaan dari para petugas PPKM yang tengah berjaga. Para petugas yang terdiri atas anggota TNI-Polri lantas meminta Praka Izroi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sebab, selama penyekatan PPKM tak ada yang boleh melintas kecuali TNI, Polri, Petugas Kesehatan, maupun pekerja sektor esensial dan kritikal.

Hanya saja, saat membuka dompetnya, Praka Izroi tak bisa menunjukkan kartu anggotanya. Sebab, dia mengatakan, KTA-nya tengah diperpanjang dari kepangkatan Pratu ke Praka. Izroi juga menyatakan kepada petugas bahwa ia tak berpakaian dinas karena sedang buru-buru harus mengikuti apel dan akan bertugas. 

Petugas terlihat curiga bahwa Praka Izroi bukanlah seorang anggota Paspampres. Sehingga salah satu petugas berkata, “Kalau kamu Paspampres kenapa memangnya?”

Akhirnya setelah Praka Izroi menunjukkan KTP-nya yang menunjukkan pekerjaan sebagai anggota TNI, Praka Izroi pun dilepas. Setelah itu ia didatangi Danramil 06/Kalideres Kapten Inf Abdul Kholik dan mendapatkan teguran keras. "Kamu mau sok jagoan? Ini kami 24 jam (jaga). Kan tinggal ngomong baik-baik. Ingat ya, kamu kalau ngomong baik-baik. Jangan diulangi," tegasnya.

Mendapatkan nasehat itu, Praka Izroi kemudian menyalami para petugas di Pos PPKM Darurat dan meminta maaf. Lalu dia melintas di pos penyekatan dengan sepeda motornya.

Sumber : Merdeka [Anggota Paspampres Bersitegang dengan Petugas PPKM, 1 Orang Dikerubuti Banyak Orang]
Sumber : Tribunnews [Fakta-fakta Oknum Polisi Bentak Paspampres di Pos Penyekatan: Kalau Kamu Paspampres Memang Kenapa?]

Seharusnya persoalan saat itu selesai dan tak berlanjut ke pengepungan Polres Jakbar. Akan tetapi seperti yang kita lihat bersama, Polres Jakbar didatangi 50 anggota Paspampres yang menggunakan sepeda motor.

Komandan Paspampres (Danpaspampres) Mayor Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan anggotanya ingin meyakinkan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya.

"Anggota saya yang datang ke polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video 'Kalau kamu Paspampres memang kenapa?' Sudah diberi peringatan oleh atasannya, karena ini menyinggung institusi negara," ujar Agus.

Agus lantas menilai aturan PPKM Darurat belum dipahami petugas di lapangan tentang sektor esensial. non-esensial, dan kritikal. Menurut dia, apabila aturan tidak dipahami petugas, akan terjadi miskomunikasi antara warga yang bekerja di sektor yang ditentukan petugas PPKM.

Agus menegaskan anggotanya tidak salah karena memang hendak bertugas saat kejadian itu. Paspampres termasuk sektor kritikal yang dikecualikan dari penyekatan PPKM Darurat. Ia juga menyatakan 75 persen anggota Paspampres tinggal di luar asrama Paspampres, tersebar di wilayah Jabodetabek.

Sumber : Kompas [Danpaspampres: Kapolres Jakbar Sudah Minta Maaf atas Tindakan Anggotanya]

Berdasarkan paparan berbagai pemberitaan tersebut, kita dapat simpulkan. Pertama, petugas TNI-Polri di Pos Penyekatan PPKM mengetahui bahwa yang boleh melintasi penyekatan adalah anggota TNI-Polri, nakes, dan orang yang bekerja di sektor esensial-kritikal.

Kedua, tidak menggunakan pakaian dinas serta tak mampu menunjukkan KTA menyebabkan Praka Izroi dicurigai sebagai TNI gadungan.

Ketiga, pernyataan Praka Izroi yang menyatakan dirinya sebagai anggota Paspampres mencurigakan karena mungkin sepengetahuan anggota TNI-Polri, Paspampres bertempat tinggal di dua asrama, yakni Jakarta dan Bogor.

Keempat, teguran dari Danramil Abdul Kholik terhadap Praka Izroi yang tidak berbicara baik-baik menunjukkan bahwa sebelumnya ada keengganan dari anggota Paspampres tersebut menunjukkan identitasnya kepada petugas.

Kelima, masalah itu seharusnya sudah selesai, namun ternyata puluhan anggota Paspampres malah mendatangi Polres Jakbar demi menuntut permintaan maaf. Ditambah lagi dukungan aksi arogansi oleh Danpaspampres menunjukkan bahwa ia sendiri yang mendorong aksi penyerbuan ke Mapolres tersebut

Menarik, sebab aksi yang dilakukan Paspampres beramai-ramai menggunakan sepeda motor menyerbu Polres justru menunjukkan kesan bahwa perbuatan mereka serupa dengan aksi premanisme geng motor mengeroyok petugas yang menegakkan PPKM Darurat.

Bahkan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, rombongan Paspampres yang mendatangi Mapolres Jakbar harus dikenakan hukuman. Menurut Fahmi, minimal hukuman disiplin dan diberi peringatan serius.

"Karena kejadian yang menunjukkan arogansi macam itu sudah terjadi berulang kali atas nama solidaritas Korsa," ucap Fahmi pada 9 Juli 2021.

Sumber : Kompas [Puluhan Paspampres Datangi Mapolres Jakbar, Pengamat Militer: Arogansi yang Berulang Kali Terjadi]

Ingat, arogansi Paspampres pernah ditunjukkan pada persitiwa bulan Februari lalu, dimana terjadi cekcok antara kelompok moge dengan Paspampres. Kelompok moge memang salah masuk ke dalam area pengamanan, tapi tidak seharusnya ditindak dengan cara fisik seperti saat itu, bukan?

Kita harus ingat, penyekatan PPKM Darurat oleh anggota TNI-Polri ini harus benar-benar ketat dilakukan demi menurunkan angka Covid-19 di Indonesia yang telah kritis. Sayangnya hal ini tak dipahami Danpaspampres, ia merestui bahkan bisa jadi menjadi dalang dari aksi premanisme anggotanya menyerbu Polres.

Oleh karena itu, jika seorang pengamat militer menilai para anggota paspamres yang menyerbu dikenakan sanksi disiplin, maka penulis menyarankan perlunya perombakan besar-besaran Paspampres. Minimal Panglima TNI mencopot atau memutasi Danpaspampres. Tapi jika mutasi komandan tersebut ternyata tidak mampu merubah perilaku arogansi dan premanisme yang ditunjukkan Paspampres, maka perlu perombakan besar-besaran sistem dari Paspampres itu sendiri.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian Paspampres mengurus hal yang tak berkaitan dengan tupoksinya, yakni mengawal presiden. Lagi pula sepanjang perjalanan sejarahnya, pasukan khusus pengaman presiden sudah berulang kali diganti. Sebelum Paspampres ada Paswalpres (Pasukan Pengawal Presiden), Satgas Pomad Para, dan Resimen Tjakrawibawa.