PresidenJoko Widodo menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus covid-19.

Jokowi menilai, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat lantaran tak akan mematikan ekonomi rakyat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19," ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu (23/6).

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat mengendalikan covid-19, karena (pengendalian) bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," sambungnya.

Jokowi tak memungkiri banyak desakan karantina wilayah atau lockdown di tengah lonjakan kasus covid-19 saat ini. Namun, menurutnya, PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi serupa yakni membatasi kegiatan masyarakat.

"Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan di lapangan terus diperkuat, semestinya laju kasus terkendali," tutur Jokowi.

Hanya saja, lanjutnya, penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh di seluruh wilayah dan masih bersifat sporadis.

Lonjakan kasus Covid-19 diketahui membuat sejumlah pemerintah provinsi mengambil kebijakan demi menekan penyebaran virus corona.

Rencana pembelajaran tatap muka juga dibatalkan di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung. Sebuah petisi daring mendesak Jokowi untuk mengambil sikap lockdown.

Pemerintah pun memperpanjang penerapan PPKM mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Beberapa aturan baru dalam pelaksanaan PPKM mikro yang lebih ketat ini antara lain WFH 75 persen, sekolah online, tempat ibadah di zona merah ditutup, hingga acara hajatan hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas.

https://www.google.com/amp/s/www.cnn...ling-tepat/amp