"Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif. Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Wiku menilai pengoptimalan PPKM harus segera dilakukan khususnya di 6 provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Menurutnya keenam provinsi itulah yang menyumbang lonjakan Corona terbesar di Indonsia sampai 92 persen sejak 4 minggu terakhir.

"Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi," jelas Wiku.

Lebih lanjut, Wiku juga menyoroti rendahnya presentase pembentukan posko di sejumlah provinsi di Indonesia. Padahal, kata dia, efektivitas PPKM Mikro sangat bergantung pada pembentukan posko.

"Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan," ujar Wiku.

"Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. Ingat COVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa," lanjut Wiku.