valkyr9Avatar border
TS
valkyr9
Pandu: Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi - Abai Tangani Pandemi


Jakarta - Lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia bukan karena kesalahan masyarakat semata. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatasi pandemi juga menjadi faktor penyebab. "Pemerintah juga tidak konsisten dalam mengatasi pandemi karena khawatir ekonomi akan melambat. Padahal sudah otomatis ekonomi melambat," kata ahli wabah (epidemiolog) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kepada tim blak-blakan detikcom, Selasa (22/6/2021).

Indikasi bahwa pemerintah lebih fokus menangani ekonomi dapat dilihat dari penunjukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Ketua Pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir sehingga setiap kebijakannya reserve terhadap ekonomi.

"Jadi tidak benar bahwa kita serius menangani pandemi sebab kita lebih serius memulihkan ekonomi. Padahal ekonomi tidak akan pulih kalau pandeminya tidak teratasi," tegas Pandu.

Baik pemerintah maupun masyarakat, dia melanjutkan, tidak belajar, tidak mau belajar dan tidak mau mendengar pendapat para ahli wabah dan kesehatan masyarakat. Di awal program vaksinasi, misalnya, pemerintah hanya fokus untuk memberikan kepada para tenaga kesehatan dan petugas di pelayanan publik, serta masyarakat yang secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian. Para ahli wabah seperti dirinya kemudian menyarankan agar para lansia yang sangat rentan terinfeksi masuk target prioritas.

"Sebab kalau mau mengendalikan pandemi kita harus menekan orang yang masuk rumah sakit dan menekan kematian, sehingga lansia harus diprioritaskan," kata Pandu.


Dia menyebut sekitar 20 persen usia 60 tahun ke atas, kalau terinfeksi mereka akan masuk rumah sakit dan 50% di antaranya akan meninggal dunia. Tapi bila mereka sudah divaksinasi, andai terjadi lonjakan mereka tak perlu sampai dirawat di rumah sakit sehingga penanganan bisa lebih rileks. Dari sisi masyarakat juga bebal karena ada sebagian yang menolak divaksin dan abai menjalankan protokol kesehatan. Mereka merasa sehat dan kebal padahal tidak.

Andai pemerintah dan masyarakat mau belajar dari pengalaman sebelumnya bahw setiap ada libur panjang akan terjadi lonjakan, larangan mudik lebaran kemarin seharusnya lebih tegas. Apalagi diketahui di banyak negara sudah bermunculan virus corona varian baru yang lebih dahsyat. Anehnya, ketika terjadi lonjakan kasus pasca lebaran di Kuds dan Bangkalan pun responsnya masih biasa, tidak buru-buru dilakukan penyekatan di daerah-daerah sekitar.

"Sekarang ya kita sudah terlambat melakukan pembatasan karena seharusnya itu dilakukan sebelum mudik lebaran. Di Jakarta itu semua varian virus corona sudah ada baik alfa, delta, dan lainnya. Tak heran bila sekarang kewalahan. Itulah stupidity kita," tegas Pandu Riono.

https://news.detik.com/berita/d-5616...angani-pandemi

Epidemiolog tapi masa ga ngikutin alur proses vaksinasi kemarin??.. emoticon-Malu (S)

BPOM keluarin EUA vaksin sinovac 11 jan 2021 dan baru keluarin EUA buat lansia 7 feb 2021.. emoticon-Malu (S)

Jadi demi memprioritaskan para lansia maka selama januari para nakes tidak perlu vaksin.. Karena mereka bukan prioritas??.. emoticon-Malu (S)

Ekonomi tidak akan pulih kalo pandemi lom usai.. Iya betul.. Tapi kalo ekonomi hancur..bukan cuma pandeminya yg ga akan selesai.. Semua aspek akan berantakan.. Emang lo pikir nakes mau d bayar pake daun??.. Oksigen tinggal ambil d udara pake plastik??.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
Diubah oleh valkyr9 23-06-2021 02:57
koi7
stevadi84
d3m0litionlov3r
d3m0litionlov3r dan 8 lainnya memberi reputasi
9
1.3K
23
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.8KThread40.2KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.