Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit membongkar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin, Jakarta. Mendengar usulan itu, Listyo mengaku sepakat.

Hanya saja, kata Listyo, pada prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, sejauh ini kepolisian terus mencari formula yang cocok. Karena itu Polri berencana melakukan studi banding ke negara luar.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara dekat kita," kata Listyo dalam raker di Komisi III, Rabu (16/6/2021).

Studi banding dilakukan untuk melihat bagaimana pengaturan perihal rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga. Selain rute, terkait dengan pengaturan waktu kemudian pengaturan ruas wilayahnya juga ikut dikaji.

Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, Listyo mengatakan pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemda DKI. Begitu pula penerapan jalir sepeda di wilayah lain.

"Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para peguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut," ujar Listyo.

Minta Dibongkar

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengevaluasi dan mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda permanen di Jalam Sudirman-Thamrin. Ia meminta keberadaan jalan sepeda itu tidak menjadi diskriminasi terhadap pengguna jalan lain.

Sahroni mengungkapkan tidak ingin ada isu tentang diskriminasi antara pengguna jalan, bahkan antara pengguna sepeda jenis lainnya. Semisal road bike atau sepeda lipat.

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," katq Sahroni kepada Listyo dalam raker Komisi III, Rabu (16/6/2021).

Karena itu Sahroni meminta Kapolri melalui karkolantas mengkaji ulang. Bila perlu jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin dibongkar agar tidak ada diskriminasi.

"Mohon kiranya pak kapolri dengan jajarannya terutama ada korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

"Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," tandasnya.

Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari juga menyoroti ihwal isu pesepeda yang kekinian disebutnya sudah menjadi gaya hidup. Ia meminta kapolri membuat kebijakan yang adil yang bisa memenuhi seluruh hak pengguna jalan.

"Tapi memang ada semacam permasalahan di jalan yang menurut saya baik itu para pesepeda maupun masyarakat pengguna jalan. Ini harus diberikan fasilitas yang adil, yang bisa membuat semua terpenuhi hak-haknya untuk dibuat pengaturan-pengaturan yang jelas," kata Taufik.

https://amp.suara.com/news/2021/06/1...egara-tetangga

Eyaaaaa.....