“I was not born to be forced. I will breathe after my own fashion. Let us see who is the strongest.” – Henry David Thoreau (On the Duty of Civil Disobedience, 1848).

Itulah kutipan dari essay berjudul “Civil Disobedience” yang ditulis filsuf Amerika Henry David Thoreau. Essay tersebut berisikan alasan mengapa terjadi pembangkangan sipil terhadap pemerintahan yang tak adil.

Pembangkangan sipil lahir dari rakyat yang sudah muak terhadap rentetan kebijakan pemerintahan yang tak adil, tak cakap, tak tegas. Pembangkangan sipil sebabkan rakyat tak hormat, tak lagi takut, pada pemerintahannya. Meski pemerintah menunjukkan kekuatan atas rakyatnya sendiri.

Tengok saja contohnya yang fenomenal di Lapangan Tiananmen, Beijing, 5 Juni 1989. Saat itu, ada salah seorang lelaki yang berdiri menghadap barisan tank yang akan melintas di jalanan. Tanpa senjata sebagai perlindungan diri, lelaki yang hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang, dan tas di tangan, berdiri dengan tegap seakan bersiap mati menghadapi tank.

Sebagai informasi, tank militer China saat itu dipergunakan untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dengan jalan kekerasan. Padahal mahasiswa hanya menuntut sistem demokrasi lebih terbuka dan kebebasan berpendapat.

Dalam rangkaian kejadian yang terjadi, dikabarkan sekitar 300 hingga 1000 orang tewas yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, masyarakat sipil, juga tentara. Aksi itu juga menyebabkan ratusan mahasiswa dipenjara karena dianggap menimbulkan kekacauan.

Sumber : Kompas[Kisah di Balik Foto "Tank Man" Saat Pembantaian Tiananmen 30 Tahun Silam]

Peristiwa “Tank Man” seharusnya menjadi pelajaran bagi negara lain, bahwa rakyat tak akan patuh pada pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan atau atuaran yang tak adil. Meski harus berhadapan dengan kekuatan militer sekalipun.

Akan tetapi, agaknya pemerintahan Indonesia saat ini tak belajar dari sejarah. Tak peka bahwa rakyat telah muak dengan aturan yang dijalankan secara mencla-mencle selama ini. Kita tengok saja contohnya pada larangan mudik yang banyak dilanggar masyarakat.

Tanggal 9 Mei 2021, pukul 22.40 WIB ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringing, perbatasan Kabupaten Bekasi – Karawang. Jumlah sepeda motor yang membludak membuat kemacetan parah. Bahkan sejumlah pengendara nekat melawan arus untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dishub.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Purnomo tidak heran ketika petugas penyekatan di beberapa lokasi kewalahan dengan membludaknya pemudik yang nekat pulang. Apalagi, pemudik saling berkomunikasi dan sudah tahu bahwa malam hari petugas yang berjaga di titik penyekatan lebih sedikit.

Windhu memprediksi, para pemudik yang nekat menerobos penyekatan akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. Bukan hanya lewat jalan tikus, tapi juga jalan utama.

Menurut Windhu, nekatnya pemudik pulang kampung di tengah pandemi bukan hanya soal tradisi lebaran yang sudah mengakar, tapi juga karena ada kesalahan komunikasi publik pemerintah sejak awal. Seharusnya kebijakan pemerintah dari awal konsisten memberi pengarahan tegas tanpa embel-embel atau istilah yang tidak jelas.

Windhu mencontohkan lebaran tahun 2020 di mana mudik dilarang tapi boleh pulang kampung yang tentunya membuat masyarakat jengah. Di tahun ini, aturan larangan lebaran tahun 2021 pun tak jauh berbeda. Awalnya boleh mudik, kemudian tidak boleh. Kemudian boleh mudik di wilayah zonasi tertentu.

"Nah itu juga bertentangan. Apa virus itu bisa membedakan mana pemudik jalan jauh dan dari lokal? Kan enggak bisa." kata Windhu.

Belum lagi, kebijakan berwisata yang diizinkan di tengah larangan mudik.

Kebijakan-kebijakan tersebutlah yang akhirnya membuat masyarakat bingung dan akhirnya nekat mudik. "Masyarakat bingung. Saya mau mudik, ketemu keluarga enggak boleh. Tapi orang yang bersenang-senang, piknik, boleh," ujar Windhu lagi.

Kebingungan masyarkat akan kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dan paradoksal ini lah yang akhirnya membuat masyarakat berontak, nekat mudik, bahkan justru saling menyemangati untuk mudik.

Ketika suatu kebijakan dibuat dengan tegas dan sinkron dari atas ke bawah, maka masyarakat akan melihat ada keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Namun ketika kebijakan yang dibuat tidak sinkron, masyarakat pun menilainya sebagai ketidakseriusan.

Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19 membuat pandangan masyarakat tentang pandemi Covid-19 ikut berubah. Dari awalnya menganggap harus sangat menjaga diri, menjadi longgar terhadap prokes. Sebab sejak Januari hingga pertengahan Maret 2021, pemerintah telah menggembar-gemborkan penurunan angka Covid-19. Vaksinasi juga sudah berjalan, seakan-akan kasus benar-benar sudah menurun.

Hal ini tentunya membuat masyarakat bertanya, kenapa jika kasus sudah turun, mudik tetap dilarang?

Sumber : Kompas [Ribuan Orang Nekat Mudik, Ahli: Ada Kesalahan Komunikasi Publik Sejak Awal]

Lantas apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani imbas dari peraturan mencla-mencle yang mereka buat sendiri? Ternyata yang dilakukan pemerintah adalah menakuti rakyatnya dengan unjuk kekuatan militer !

Beberapa hari sebelum kejadian penerobosan penyekatan mudik di Bekasi, sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan sebuah tank milik TNI Angkatan Darat diduga turut dikerahkan untuk penyekatan mudik di perbatasan Bekasi – Bogor, Jawa Barat.

Video 30 detik yang diunggah pengguna Twitter @_4n9el tersebut memperlihatkan tank tengah berjalan di sebuah jalan raya. Beberapa prajurit juga terlihat tengah mengawasi jalannya tank sembari menepikan kendaraan roda duannya di tengah jalan.

Adapun perekam menyebut tank yang berada di lokasi untuk melakukan penyekatan mudik yang ingin pulang ke kampung halaman. "Penyekatan mudik di perbatasan Bekasi-Bogor, enggak tanggung-tanggung TNI nurunin tank baja, yang mau mudik biar dibom...," ucap sang perekam tersebut.

Pihak TNI AD lantas membantah keberadaan tank miliknya di lokasi yang tak jauh dari titik penyekatan mudik tersebut dalam rangka melakukan penyekatan mudik. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subrana menyebut kehadiran tank dalam rangka menjalani latihan.

Sumber : Kompas [Video Viral TNI Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD]

Pernyataan si pengunggah video lantas dibilang hoaks. Namun apakah cukup dengan pernyataan resmi seperti itu? Jika kita Analisa kalimat yang dilontarkan pengunggah video, kita bisa melihat adanya spontanitas seorang warga melihat tank-tank TNI menghalangi jalan yang menjadi jalur mudik, dengan beropini menurut cara pandangnya, dan berbagi di media sosial.

Mungkin saja karena video kadung viral, lalu TNI mendapat tekanan dari Istana, karena ada kesan seolah pemerintah menurunkan tank untuk melakukan penyekatan mudik. Sehingga TNI pun memberikan label bahwa video tersebut serbagi hoaks. Sayangnya pernyataan pihak TNI tak dibarengi dengan bukti bahwa mereka benar-benar berada di sana untuk melakukan latihan, bukan untuk melakukan penyekatan mudik.

Masyarakat yang sudah tertanam pembangkangan sipil di dirinya, tentu tak akan percaya begitu saja dengan label hoaks tersebut. Rakyat menganggap itu cara pemerintah dalam unjuk kekuatan agar rakyat mengurungkan niat untuk mudik.

Hal yang diharapkan pemerintah tak terjadi.

Rakyat tidak takut. Rakyat melakukan pembangkangan sipil. Rakyat tak peduli dengan aturan pemerintah yang sedari awal tidak tegas. Rakyat tak peduli dengan larangan mudik. Bahkan rakyat tak peduli dengan tank-tank militer yang menakut-nakuti mereka agar tak mudik.

Tak sadarkan pemerintah telah menghidupkan kembali Tank Man Tananmen 1989 di Jalur Mudik RI 2021? Atau memang begini wajah pemerintahan Jokowi kini?