Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota Kelompok Bersenjata yang terlibat dalam penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha direspon juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebby Sambom. Ia menyatakan pihaknya siap melawan pasukan gabungan TNI/Polri.

Hal itu sekaligus menjadi respon Sambom atas pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP), Bambang Soesatyo, yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok bersenjata di Papua, dan urusan HAM bisa dibicarakan belakangan. Ia menyatakan pasukan TPNBP tidak akan pernah mundur menghadapi rencana operasi militer pemerintah Indonesia. “TPNPB siap,” kata Sambom menjawab pertanyaan Jubi.

Ia menyatakan pemerintah Indonesia tidak punya dasar untuk mengejar dan membunuh orang Papua di negerinya sendiri. Sambom menyatakan orang Papua sedang berperang melawan pemerintah Indonesia yang mengambil kekayaan alam Papua.


“Kami ada di kami punya kampung, sebagai pemilik negeri. Sementara Indonesia dengan TNI/Polri sebagai pencuri yang datang mencuri kekayaan alam kami, sambil menbunuh kami,” ujar Sambom.



Sambom mengingatkan pemerintah Indonesia harus bertindak bijak dan dengan kesadaran penuh sebagai negara demokrasi yang mengakui prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Daripada pemerintah pusat mengerahkan TNI/Polri untuk memerangi TPNPB, lebih baik pemerintah pusat membuka diri untuk bertemu juru runding TPNPB. Akan tetapi, Sambom tidak menyebutkan juru runding TPNPB yang ia maksud.

“Kami peringatkan Presiden Jokowi untuk tidak korbankan prajuritnya sendiri. TNI/Polri tidak punya dasar hukum secara adat untuk perang lawan TPNPB [selaku] tuan tanah. Presiden Jokowi mesti membuka diri untuk bersedia duduk di meja perundingan dengan juru runding TPNPB-OPM,” kata Sambom.


Secara terpisah, anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPR Papua, Emus Gwijangge menyarankan pemerintah segera mencari solusi penyelesaian kekerasan di Papua. Gwijangge menyatakan prihatin dengan konflik bersenjata di Papua yang terus menimbulkan korban dari pihak aparat keamanan, TPNPB, maupun warga sipil.

“Saran saya, pemerintah segera mengambil langkah serius mengakhiri kekerasan, yang terus terjadi di Papua. Jangan lagi ada pihak yang kehilangan nyawa karena situasi ini,” kata Gwijangge, Selasa (27/4/2021). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G


https://jubi.co.id/jokowi-perintahka...medium=twitter
Runding sama Benny Wenda?