Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Kisruh dualisme kepengurusan Partai Demokrat yang melibatkan "orang dalam" istana kini melebar kemana - mana. Apalagi setelah mantan pentolan partai PAN, Amien Rais melontarkan pernyataan yang menyebut bahwa ada campur tangan "lurah" dalam kisruh ditubuh partai berlogo bintang mercyyang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko tersebut.

Meski tak secara tegas, namun pernyataan tersebut secara eksplisit menyiratkan bahwa Amien menduga ada dukungan Presiden Jokowi dalam kaitannya dengan kudeta yang dilakukan Moeldoko. Lebih jauh lagi, Amien menduga ada skenario besar yang muaranya adalah perubahan masa jabatan presiden dari yang sebelumnya 2 periode menjadi 3 periode. Seperti yang kita ketahui, pasca reformasi, Undang - Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa jabatan presiden hanya boleh diemban maksimal 2 kali periode saja.


Amien menduga kudeta Partai Demokrat adalah gerbang awal pemerintah untuk memuluskan rencana tersebut. Jika saja nantinya Partai Demokrat versi kepengurusan Moeldoko disahkan oleh Kemenkumham, bukan tak mungkin partai ini akan berkoalisi dengan pemerintah. Efeknya, partai pendukung pemerintah akan semakin "gemuk". Dan ini bisa menjadi bekal untuk merevisi masa jabatan presiden melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen UUD 1945.

Sekedar diketahui, untuk bisa melakukan amandemen UUD 1945 dibutuhkan usulan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Lalu sidangnya harus dihadiri 2/3 anggota, dan putusannya harus disetujui oleh setidaknya 50 persen plus 1 anggota MPR. Sehingga bisa diartikan, jika benar skenario ini dijalankan, semakin besar partai koalisi pemerintah maka semakin besar pula kans untuk sukses melakukan amandemen UUD 1945. Dan semakin terbuka peluang merubah masa jabatan presiden menjadi 3 kali periode.

Sadar akan menjadi kontroversi, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Melalui media sosial resminya, Jokowi menegaskan saat ini dirinya tak ada minat untuk menjadi presiden 3 kali periode. Pernyataan ini juga merupakan kali kedua presiden menyampaikan hal yang sama, setelah sebelumnya beliau pernah juga menyampaikannya diakhir tahun 2019 saat wacana perubahan masa jabatan presiden bergulir kala itu.



Masyarakat, dalam hal ini netizen terbelah. Ada yang percaya dengan pernyataan Jokowi, ada pula yang meragukannya dan menganggap pernyataan tersebut hanyalah political statement.Dalam wawancara diacara Mata Najwa yang tayang semalam (17/3), salah satu narasumber yang juga seorang pengamat politik bahkan menyebut bisa jadi pernyataan "tidak minat" yang disampaikan Jokowi tersebut dikarenakan secara konstitusi saat ini memang tidak memungkinkan. Lain halnya jika amandemen UUD 1945 jadi dilakukan dan merevisi pasal masa jabatan menjadi 3 periode, bisa saja beliau berubah pikiran.

Terlepas dari minat atau tidak minatnya Jokowi memerintah 3 periode, namun jika wacana ini benar terjadi, bukan hanya Jokowi yang bisa kembali memimpin Indonesia, namun mantan presiden 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun juga bisa kembali mencalonkan diri. Malahan, banyak pihak menduga jika El Classico Jokowi vs SBY benar terwujud, kans SBY untuk kembali terpilih jauh lebih besar ketimbang Jokowi. Meski diatas kertas, dukungan Jokowi di parlemen cukup besar namun jika pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, teori diatas kertas bisa saja tak sesuai. Karena bisa jadi, pilihan rakyat tak berbanding lurus dengan dukungan partai dan parlemen.



Meski persentase keterpilihan SBY lebih besar ketimbang Jokowi, namun SBY bakal menghadapi persoalan lain. Jika saja nantinya Partai Demokrat versi Moeldoko yang disahkan oleh Kemenkumham, maka peluang SBY untuk bisa mencalonkan diri kembali akan semakin mengecil. Seperti yang kita ketahui, SBY yang selama 2 periode mencalonkan diri sebagai presiden dan kedua - duanya menang, saat itu beliau diusung oleh Partai Demokrat bersama koalisinya. Dan jika mayoritas partai diparlemen termasuk Partai Demokrat menjadi pendukung Jokowi, maka SBY tak punya "tunggangan" untuk kembali melaju menjadi RI1.

Politik itu dinamis. Dulu kawan bisa menjadi lawan. Pun begitu pula sebaliknya. Bagaimana masa depan politik Indonesia ke depan? Mari kita lihat bersama - sama. Apakah spekulasi yang saat ini berkembang benar menjadi kenyataan ataukah hanya isapan jempol belaka?





Disclaimer : Asli tulisan TS
Referensi : Ini dan Ini
Sumur Gambar : Om Google