Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati khawatir mesin pencetak tiga dimensi (printer 3D) yang kian populer dapat membahayakan keselamatan publik. Pasalnya, alat tersebut bisa digunakan untuk memproduksi benda seperti senjata api.

Untuk itu, menurutnya, perdagangan elektronik perlu diregulasi terutama untuk memudahkan pemerintah melakukan monitoring atas barang diperjualbelikan.

"Teknologi printing 3d, yang belakangan ini semakin populer dan terjangkau oleh masyarakat juga memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi berbahaya bagi keselamatan publik contohnya senjata api," ujarnya dalam webinar Digital Transformation in Custom, Selasa (16/3).

Risiko terkait pengawasan perdagangan elektronik juga dibutuhkan untuk memitigasi risiko penghindaran pajak, pelanggaran atas hak kekayaan intelektual hingga kejahatan pencucian uang.

"Hal semacam ini juga akan memfasilitasi penghindaran pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan dapat digunakan untuk kejahatan transnasional seperti pencucian uang," imbuhnya.

Meski demikian, Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan transaksi perdagangan digital dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Terlebih penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 73,7 persen.

Salah satu dampak positifnya adalah potensi besar penerimaan negara dari transaksi digital. Karenanya, pemerintah terus menyesuaikan diri dengan tren baru tersebut salah satunya menerapkan bea masuk atas impor melalui perdagangan digital.

"Alasan terakhir dari pengenaan bea masuk barang digital yang disimpan melalui transmisi elektronik sebenarnya untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan pemerintah. Seperti banyak dari sekarang yang berubah menjadi ekonomi digital dan transaksi digital, basis pajak konvensional dari ekonomi akan dapat melakukannya," terangnya.

Di sisi lain pemerintah juga dituntut untuk menetapkan aturan yang sama bagi pelaku pedagang digital dan konvensional serta menciptakan regulasi yang efisien dan sederhana agar tidak membebani pelaku usaha.

"Kami harus menyiapkan regulasi agar transaksi menjadi lebih efisien, tetapi pada saat yang sama masih dapat terus membangun lapangan bermain yang adil dan kebijakan yang adil," pungkas Sri Mulyani.



link



"Hal semacam ini juga akan memfasilitasi penghindaran pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan dapat digunakan untuk kejahatan transnasional seperti pencucian uang," imbuhnya.