REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat komunikasi politik Universitas Andalas Najmuddin Rasul melihat ada agenda politik dan ekonomi terselubung dalam wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat tiga periode. Menurut Najmuddin, wacana ini cukup berbahaya karena dapat merusak tatanan demokrasi.

"Ini jelas ada agenda terselubung. Dengan motif politik dan ekonomi," kata Najmuddin kepada Republika.co.id, Sabtu (13/3).

Najmuddin melihat wacana Jokowi dapat menjabat tiga periode bisa jadi tidak berdasarkan keinginan presiden secara pribadi. Tapi ada kelompok tertentu yang selama ini berada di belakang presiden. Kelompok yang meraup keuntungan besar selama kepemimpinan Jokowi.

Menanggapi Wacana Presiden Tiga Periode

"Dan kelompok pendukung tiga periode ini berusaha mengubah UUD 1945 dan Undang Undang politik," ucap Najmuddin.

Najmuddin berpendapat parlemen harus mampu memberikan alasan konkret dalam wacana presiden tiga periode ini. Yakni alasan konstitusi, alasan hukum sampai alasan politik.

Wacana Jokowi dapat menjabat sebagai presiden sampai periode ketiga mencuat setelah rilis analisis politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Ia menduga manuver politik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bagian dari agenda memuluskan langkah Jokowi menjadi presiden tiga periode.

link


"Dan kelompok pendukung tiga periode ini berusaha mengubah UUD 1945 dan Undang Undang politik," ucap Najmuddin.