- Beranda
- Berita dan Politik
Papua Menolak Miras, Kenapa Wapres Diam?
...
TS
geulis00
Papua Menolak Miras, Kenapa Wapres Diam?
https://elangnews.com/nasional-peris...pres-diam.html
Penulis/Yayat R Cipasang/Minggu, 28 Februari 2021, 14:23 WIB
Elangnews.com, Jakarta – Berbagai penolakan disuarakan sejumlah kalangan terkait keputusan pemerintah membuka kran investasi minuman keras (miras) dengan dalih kearifan lokal. Kenapa Papua paling kencang menolak?
Daerah tujuan investasi miras difokuskan kepada empat daerah masing-masing Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Daerah ini disebut-sebut miras sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan tak terpisahkan dari budaya lokal setempat.
Partai politik yang sangat keras melegitimasi miras terkait kearifan lokal adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021), menilai keputusan Presiden sudah tepat memusatkan industri miras di daerah tersebut.
“Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah,” kata Faisol.
“Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan,” lanjutnya.
Soal invastasi minuman keras itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai anasir teknis UU Cipta Kerja. Investasi miras yang tadinya masuk daftar negatif kini berubah menjadi masuk daftar positif investasi alias diperbolehkan.
Penolakan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis menolak keputusan pemerintah yang mengizinkan investasi miras kendati hanya di empat daerah.
Baca: Bentrok Berdarah FPI-Polisi, Gatot: KAMI Desak Jokowi Bentuk Tim Independen
“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram,” kata Kiai Cholil dalam cuitan di akun pribadinya, Minggu (28/2/2021).
“Jika negara ini harus melarang beredarnya miras maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras,” lanjutnya.
Penolakan juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Filep Wamafma. Dia meminta Presiden Jokowi menganulir keputusannya membuka investasi miras di Papua.
Investasi miras di Papua bukan malah menyelesaikan persoalan tetapi malah menjadi persoalan baru. “Dan kami minta presiden cabut izin itu di Papua,” kata Filep seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
“Persoalan hari ini di Papua enggak hanya persoalan politik, tapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sehingga kita sebagai senator mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” tambahnya.
Wapres Diam
Sementara mantan Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnaen mempermasalahkan diamnya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin di tengah kontroversi pemerintah mengizinkan investasi miras.
“Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki lima dengan syarat tertentu. Sebagai wapres dan kiai, Bapak bersuaralah. Karena Pak Yai satu paket dan satu tanggung jawab di akhirat kelak,” kata Tengku.
Baca: Perangko Covid-19, Beda Indonesia dengan Australia
“Khawatir nanti akan dibuka pramuriaan dan perjudian,” tambahnya.
Tengku juga menyebut minuman keras kadar 40 persen merekk Sophia sudah resmi diedarkan di salah satu wilayah Indonesia. “Hallo, para anggota BPIP, benarkah kabar itu?
Jika benar kami ingin bertanya pada Bapak/Ibu anggota BPIP apakah tafsir Pancasila sudah berubah? Mohon jawab, jangan diam saja,” ujarnya.
Sejumlah netizen juga mempertanyakan sikap Wapres, BPIP dan juga Watimpres atas lolosnya izin investasi miras. Padahal, miras sudah terbukti sebagai salah pemicu kejahatan dan kriminalitas di Indonesia.
“Yai Ma’ruf Amin sebagai wapres dan Habib Lutfi sebagai wantimpres seharusnya paling depan menolak investasi miras,” tulis seorang netizen di Twitter.
“Gubernur Papua Lukas Enembe Ngamuk, Ancam Bakar Toko Penjual Miras. Dan ancam distributor miras ke Papua agar hentikan aktivitas mereka. Maka semestinya Presiden Jokowi mencabut Perpres terkait investasi miras termasuk ke Papua. MRP dan MUI sudah menolak juga,” tulis wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
“Semoga Pak Wapres yang terhormat bersuara tentang investasi miras. Saya percaya KH Ma’ruf Amin adalah seorang yang ahli agama. Dan tahu mana yang haram dan mana yang halal,” tulis akun lainnya. (Yat/Red)
Penulis/Yayat R Cipasang/Minggu, 28 Februari 2021, 14:23 WIB
Elangnews.com, Jakarta – Berbagai penolakan disuarakan sejumlah kalangan terkait keputusan pemerintah membuka kran investasi minuman keras (miras) dengan dalih kearifan lokal. Kenapa Papua paling kencang menolak?
Daerah tujuan investasi miras difokuskan kepada empat daerah masing-masing Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Daerah ini disebut-sebut miras sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan tak terpisahkan dari budaya lokal setempat.
Partai politik yang sangat keras melegitimasi miras terkait kearifan lokal adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021), menilai keputusan Presiden sudah tepat memusatkan industri miras di daerah tersebut.
“Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah,” kata Faisol.
“Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan,” lanjutnya.
Soal invastasi minuman keras itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai anasir teknis UU Cipta Kerja. Investasi miras yang tadinya masuk daftar negatif kini berubah menjadi masuk daftar positif investasi alias diperbolehkan.
Penolakan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis menolak keputusan pemerintah yang mengizinkan investasi miras kendati hanya di empat daerah.
Baca: Bentrok Berdarah FPI-Polisi, Gatot: KAMI Desak Jokowi Bentuk Tim Independen
“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram,” kata Kiai Cholil dalam cuitan di akun pribadinya, Minggu (28/2/2021).
“Jika negara ini harus melarang beredarnya miras maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras,” lanjutnya.
Penolakan juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Filep Wamafma. Dia meminta Presiden Jokowi menganulir keputusannya membuka investasi miras di Papua.
Investasi miras di Papua bukan malah menyelesaikan persoalan tetapi malah menjadi persoalan baru. “Dan kami minta presiden cabut izin itu di Papua,” kata Filep seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
“Persoalan hari ini di Papua enggak hanya persoalan politik, tapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sehingga kita sebagai senator mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” tambahnya.
Wapres Diam
Sementara mantan Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnaen mempermasalahkan diamnya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin di tengah kontroversi pemerintah mengizinkan investasi miras.
“Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki lima dengan syarat tertentu. Sebagai wapres dan kiai, Bapak bersuaralah. Karena Pak Yai satu paket dan satu tanggung jawab di akhirat kelak,” kata Tengku.
Baca: Perangko Covid-19, Beda Indonesia dengan Australia
“Khawatir nanti akan dibuka pramuriaan dan perjudian,” tambahnya.
Tengku juga menyebut minuman keras kadar 40 persen merekk Sophia sudah resmi diedarkan di salah satu wilayah Indonesia. “Hallo, para anggota BPIP, benarkah kabar itu?
Jika benar kami ingin bertanya pada Bapak/Ibu anggota BPIP apakah tafsir Pancasila sudah berubah? Mohon jawab, jangan diam saja,” ujarnya.
Sejumlah netizen juga mempertanyakan sikap Wapres, BPIP dan juga Watimpres atas lolosnya izin investasi miras. Padahal, miras sudah terbukti sebagai salah pemicu kejahatan dan kriminalitas di Indonesia.
“Yai Ma’ruf Amin sebagai wapres dan Habib Lutfi sebagai wantimpres seharusnya paling depan menolak investasi miras,” tulis seorang netizen di Twitter.
“Gubernur Papua Lukas Enembe Ngamuk, Ancam Bakar Toko Penjual Miras. Dan ancam distributor miras ke Papua agar hentikan aktivitas mereka. Maka semestinya Presiden Jokowi mencabut Perpres terkait investasi miras termasuk ke Papua. MRP dan MUI sudah menolak juga,” tulis wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
“Semoga Pak Wapres yang terhormat bersuara tentang investasi miras. Saya percaya KH Ma’ruf Amin adalah seorang yang ahli agama. Dan tahu mana yang haram dan mana yang halal,” tulis akun lainnya. (Yat/Red)
ronny398 dan 5 lainnya memberi reputasi
6
1.6K
59
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.7KThread•40.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru